Senin, 05 November 2012

RSS Ramah Lingkungan


Senin, 5 November 2012


PASANGAN Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) terus mendorong pembangunan perumahan yang ramah lingkungan dengan konsep rumah sangat sederhana (RSS). 

Pasangan Sayang mengklaim telah mendorong terlaksananya konsep tersebut selama lima tahun memimpin Sulsel sebagai gubernur dan wakil gubernur. Dorongan kepada stakeholder pembangunan perumahan di Sulsel ini akan terus dilakukan ke depan demi terwujudnya perumahan yang sehat dan layak huni dengan harga terjangkau. 

“Sayang juga akan melakukan kerja sama dengan pihak perbankan untuk memberikan kredit ringan atau tanpa bunga kepada masyarakat yang membutuhkan rumah. Tentu, ini harus mendapatkan jaminan dari pemerintah. Itulah yang akan dilakukan Sayang ke depan,” kata Juru Bicara Sayang, Henny Handayani, di Makassar kemarin. 

Bukan hanya itu, pasangan Sayang ke depan juga akan memperjuangkan lahan-lahan produktif seperti areal persawahan untuk tidak dijadikan sebagai tempat pembagunan perumahan. “Karena itu akan berdampak pada penurunan produksi pertanian Sulsel.Tentu ada aturan yang akan dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi hal seperti ini.Yang jelas, Sayang akan mendorong pembangunan perumahan sederhana, tapi tidak dengan mengorbankan lahan produktif,” jelas Henny. 

Lahan-lahan kumuh juga menjadi perhatian Sayang ke depan. Pemerintahan Sayang nantinya akan melakukan koordinasi dengan para bupati dan wali kota untuk melakukan pembangunan perumahan sederhana di sekitar lahan kumuh. “Itulah gunanaya pemerintah daerah. Sayang akan mendorong itu sehingga lahan kumuh terus berkurang dan pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, tidak mudah terkena penyakit dan hal membahayakan lainnya,”jelasnya. jumardin akas

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/news/rss-ramah-lingkungan
Read More >>

Wagub Minta Pendidikan Agama Diajarkan Sejak Dini


Ditulis Oleh Akbar on  
MAKASSAR,–Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang meminta pendidikan agama diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini. Sebab, pemahaman nilai-nilai agama, etika dan moral kepada anak-anak sejak usia dini akan menjadi bermanfaat dan menjadi modal dasar untuk membentuk generasi muda yang cerdas, kuat dan beretika.
“Pendidikan agama sebaiknya diperkenalkan kepada anak-anak sejak usia dini, seperti ketika anak-anak itu masih dibina di taman kanak-kanak atau play group,” pintanya ketika membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-II Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) di Kanwil Kementerian Agama Sulsel, , Sabtu (3/11). Wagub mencontohkan, Jepang. Menurut dia, Jepang bisa tumbuh sebagai bangsa yang hebat, kuat dan maju, itu karena Jepang sudah memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman soal etika, moral dan nilai-nilai budaya kepada anak-anaknya sejak masih usia dini.
Malanya, kalangan generasi muda di Jepang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan budayanya. Untuk itulah, lanjut Wagub, seorang pembina atau pengajar anak-anak usia dini mesti memberikan porsi yang besar terhadap pembelajaran atau pemahaman soal agama dan nilai-nilai moral. Agar bangsa kita bisa maju dan berkembang seperti orang Jepang yang senantiasa memelihara dan melestarikan nilai-nilai etika dan budaya mereka sendiri.
“Disinilah peran para ibu pengajar, karena mengajar anak usia dini itu relatif membutuhkan kesabaran dan pendekatan kasih sayang. Makanya untuk menjadi pengajar usia dini itu memang harus memiliki bakat dan keterampilan tersendiri, dimana bakat seperti itu tidak dimiliki oleh guru-guru dari kalangan pria,” terangnya. Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel, Gazali Suyuti selaku pembina dari PW IGRA Sulsel, menuturkan Muswil IGRA ke II ini diikuti sebanyak 150 peserta yang berasal dari 23 kabupaten/kota di Sulsel. Muswil tersebut, berlangsung selama dua hari. (mg10/ade)
Sumber: http://www.ujungpandangekspres.co/ragam/wagub-minta-pendidikan-agama-diajarkan-sejak-dini
Read More >>

uang Sulsel Bertambah Rp 116,6 Miliar di APBD Perubahan


Senin, 5 November 2012

MAKASSAR, --Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Sulsel 2012 membengkak Rp 4,877 triliun  atau bertambah Rp 116,6 milyar atau 2,44 persen dari APBD Pokok 2012 yang sebesar Rp 4,760 triliun.

Total APBD Perubahan tersebut ditetapkan pada Rapat Paripurna Pengesahan Nota Keuangan APBDP 2012 Sulsel di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (5/11/12).

Jumlah pendapatan daerah sebelum APBD perubahan 2012 sebesar Rp 4,601 triliun, setelah perubahan menjadi Rp 4,665 triliun atau bertambah Rp 63,8 miliar (1,38 persen). Pendapatan asli daerah (PAD) sebelum perubahan Rp 2,348 triliun, setelah perubahan Rp 2,367 triliun atau bertambah Rp 19,05 M (0,81 persen).

Belanja daerah sebelum perubahan Rp 4,7 triliun, setelah perubahan Rp 4,8 triliun atau bertambah Rp 116,6 miliar (2,44 persen). Belanja tidak langsung sebelum perubahan Rp 3,37 triliun, setelah perubahan Rp 3,36 triliun atau berkurang Rp 12,2 miliar (0,35 persen).

Belanja langsung sebelum perubahan Rp 1,3 triliun, setelah perubahan Rp 1,5 triliun atau bertambah Rp 128,7 miliar (9,29 persen).

Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Buhari Kahar Mudzakkar, mengatakan, kenaikan APBDP 2012 ini karena sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2011 dimasukkan di APBD P 2012 ini.

"Ya memang naik. Kan ada dana Silpa dari APBD yang tahun lalu dimasukkan," kata Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini kepada Tribun.

Item belanja tidak langsung di APBDP ini, dana bantuan sosial (bansos) mengalami penurunan drastis, yakni Rp 5 miliar sebelum perubahan, setelah perubahan menjadi Rp 1 miliar atau berkurang Rp 4 miliar (80,00 persen).

Belanja pegawai juga mengalami pengurangan yakni, Rp 738, 3 miliar sebelum perubahan, setelah perubahan Rp 729,6 miliar atau berkurang Rp 8,6 miliar (1,16 persen).

Penulis : Ilham
Editor : Imam Wahyudi


Read More >>

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Selatan Melayani 90 Perizinan


Sen, 05/11/2012 
Pelayanan terpadu satu pintu sebenarnya sudah beroperasi sejak tahun 2010 dan berada dibawah Pengelolaan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan yang fungsinya juga masih terbatas pada pelayanan penanaman modal saja. Namun saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka pelayanan terpadu satu pintu yang akan ditingkatkan fungsi dan statusnya dan dijadikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melayani 90 perizinan yang tersebar di 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, H. Andi Muallim mengatakan bahwa peningkatan status  dan pelayanan PTSP akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Apalagi PTSP menjadi penilaian berbobot tinggi untuk Sulawesi Selatan yang menjadi percontohan Kawasan Bebas Korupsi selain Sulawesi Tengah dan Yogyakarta. Setelah PTSP terbentuk, pengurus izin tidak perlu lagi mendatangi sejumlah kantor, cukup datang ke kantor PTSP karena setiap SKPD yang melayani perizinan akan mengutus pegawainya melayani warga di PTSP. Hal tersebut diungkapkan di Makassar, baru-baru ini.
Pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih efektif dan efesien, serta lama pengurusan perizinan yang lebih singkat dan terukur menjadi tujuannya. Tahap awal, tidak semua pelayanan izin serentak dilayani di PTSP, mungkin hanya izin tertentu terlebih dahulu. Kendati dibawah naungan BKPMD Sulawesi Selatan, PTSP akan memilki struktur sendiri. Sekretaris Provinsi Sulsel juga mengaku akan segera mengkonsultasikan ke Gubernur Sulsel pejabat yang dinilai cocok menakhodai PTSP serta beberapa perwakilan SKPD.
Yy / Sv (Senin, 05 Nopember 2012)

Read More >>