| Senin, 04 Juni 2012 | |
| MAKASSAR
– Pemprov Sulsel mengimbau seluruh kantor pemerintahan di kabupaten
/kota di Sulsel untuk melakukan penghematan pemakaian listrik.Kebijakan
tersebut berlaku mulai 1 Juni 2012 lalu. Imbauan tersebut meneruskan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhir Mei lalu terkait penghematan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM),listrik, dan air. Meski demikian, khusus di Sulsel, baru diberlakukan penghematan listrik dan air. Sementara untuk pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintahan, baru diberlakukan Agustus mendatang. ” Penghematan listrik untuk kantor pemerintahan di kabupaten/ kota mulai berlaku 1 Juni 2012. Kita sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh kepala daerah di Sulsel,” ujar Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Sulsel Yaksan Hamzah di Makassar,kemarin. Yaksan mengatakan, imbauan hemat listrik tersebut juga berlaku untuk kantor swasta, BUMN, dan BUMD yang terdapat di Sulsel. ”Imbauan ini termasuk seluruh lembaga dan instansi yang ada di Sulsel. Kita minta agar pemanfaatan listrik digunakan hanya seperlunya saja,” ujar mantan Kadispenda Sulsel ini. External Relation PT Pertamina Region VII Makassar Rosina Nurdin mengaku, pihaknya siap ikut terlibat dalam pengawasan penghematan BBM bersubsidi yang diwacanakan berlaku di Sulsel Agustus mendatang. Meski demikian,Pertamina hingga saat ini belum menyusun skenario mengenai larangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas pemerintahan.” Kita ini hanya pelaksana penyaluran BBM. Untuk kebijakan itu, bukan dari kami, tetapi dari pemerintah,” katanya. wahyudi |
Beras untuk
Rumah Tangga Miskin (Raskin) merupakan bagian dari program
penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu kegiatan
perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan
pokok bagi masyarakat kurang mampu. Program Raskin sudah berjalan selama
14 tahun yang dimulai sejak 1998. Dalam pelaksanaan program Raskin ini,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak akan mengurangi jatah Beras
untuk Rumah Tangga Miskin. Hal ini dikatakan Kepala Biro Ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Muh. Firda di Ruang Data Kantor Gubernur
Sulawesi Selatan, Senin, 4 Juni 2012. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa
angka kemiskinan di Sulsel sudah turun 1 %.
Dalam sosialisasi ini, Kepala
Divisi Regional Bulog Sulawesi Selatan, Tomy S. Sikado mengatakan bahwa
Raskin mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan
keluarga miskin sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas sumber daya
manuasia, pendukung usaha tani, dan peningkatan pemberdayaan ekonomi
daerah. Program Raskin ini merupakan program pemerintah yang melibatkan
beberapa pihak instansi terkait, dan Bulog dalam hal ini hanya
mendistribusikan ke kabupaten / kota.
Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTS)
bulan Januari – Mei sesuai dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial
2008 mencapai 514.120 dan Juni – Desember sesuai Pendataan Program
Perlindungan Sosial 2011 mencapai 508.831. Alokasi Raskin sebanyak 15
kg/RTS/bulan selama 5 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di
titik distribusi.
Sementara Kepala Badan Pusat
Statistik Sulawesi Selatan mengatakan bahwa pihaknya diberi kewenangan
untuk mendata dan menentukan yang berhak menerima Raskin sudah dimulai
sejak 2005 yang setiap 3 tahun di up date karena pendataan bisa saja
berubah. Namun sejak 2011, BPS hanya diberi kewenangan untuk mendata
saja yang kemudian akan digodok oleh Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Hadir dalam Sosialisasi ini,
Asisten II Bidang Pembangunan dan Keuangan Provinsi Sulsel, Drs. H.
Yaksan Hamzah, Kepala Biro Ekonomi Provinsi Sulsel,Ir. Muh. Firda,
Kepala Divisi Regional Bulog Sulawesi Selatan, Tomy S. Sikado, Kepala
Badan Pusat Statistik Sulsel, dan para Asisten kabupaten / kota.
Yy / Sv (Senin, 4 Juni 2012)
