Senin, 24 September 2012 | |
| MAKASSAR – Rencana Pemprov Sulsel untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp500 miliar ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) diserahkan sepenuhnya kepada persetujuan DPRD Sulsel.
Hingga kini,pemprov telah melengkapi seluruh administrasi serta kelengkapan pinjaman tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Satu-satunya yang ditunggu sekarang ini adalah rekomendasi DPRD. ”Semua sudah kita lengkapi persyaratannya.Kita juga sudah masukkan permohonan ke DPRD. Sekarang kita tinggal tunggu rekomendasinya bagaimana,” kata Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Yaksan Hamsah di Makassar, kemarin.
Pinjaman dari pemerintah pusat tersebut direncanakan untuk dipergunakan membiayai perbaikan sejumlah infrastruktur jalan yang rusak di daerah ini.Total jalan yang akan dimaintenance yakni sepanjang 200 kilometer (km). Rekomendasi persetujuan wakil rakyat ini nantinya akan melengkapi berkas untuk dikirimkan ke PIP dan Kemenkeu. Yaksan berharap, rekomendasi ini turun sebelum akhir 2012. ”Kita harap ini rampung tahun ini juga, sehingga anggaran pinjamannya mulai cair tahun ini,” katanya saat dihubungi SINDO. Yaksan menambahkan, pencairan tersebut tidak sepenuhnya bisa dilakukan pada tahun ini, melainkan secara bertahap hingga 2013 mendatang. ”Ini multy-years.Yang penting proses administrasi telah rampung, sudah gampang itu pencairannya,” tandas Yaksan yang juga menjabat Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Sulsel ini. Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel Amir Uskara yang dikonfirmasi mengatakan, saat ini pihaknya telah membentuk panitia khusus (Pansus) terkait rencana pemprov tersebut. Tim pansus ini, kata dia, telah meninjau beberapa daerah di Indonesia yang telah mendapatkan anggaran pinjaman serupa dari PIP, termasuk mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkeu. Amir Uskara yang juga Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel ini menyebutkan,secara fiskal keuangan daerah, Sulsel dianggap bisa melakukan peminjaman sebesar Rp500 miliar, termasuk pengembaliannya ke pemerintah pusat. Selain itu, Sulsel juga diuntungkan karena telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut- turut dua kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. ”Namun, sekarang yang kita tengah kaji adalah bagaimana pemanfaatannya. Serta apakah pinjaman ini benarbenar dibutuhkan untuk saat ini atau tidak?,” katanya tadi malam. Sebelumnya,Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengaku, infrastruktur jalan harus menjalani maintenance ringan dalam dua tahun sekali. Namun,dengan anggaran yang ada sekarang, banyak ruas jalan yang tak pernah tersentuh perbaikan selama sembilan bulan. ”Kalau tak dikejar dari sekarang, jalan yang rusak sedang akan mengalami kerusakan berat.Kami berharap semoga DPRD menyetujui pinjaman dana ini,” kata Syahrul belum lama ini. ● wahyudi Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/529334/ Sumber Gambar: http://www.bisnis-kti.com/index.php/2012/05/flash-pacu-perbaikan-jalan-sulsel-butuh-anggaran-rp500-miliar/ |
Senin, 24 September 2012
Pinjaman ke PIP - Pemprov Tunggu Rekomendasi Dewan
Sulsel Ekspor Garam
Senin, 24 September 2012 | |
| MAKASSAR– Mulai tahun ini garam yang banyak diproduksi di Takalar dan Jeneponto masuk dalam daftar komiditi ekspor Sulsel ke beberapa negara. Walau intensitasnya masih kecil, namun garam yang dikelompokkan bersama belerang, kapur dan semen menjadi 10 komoditi ekspor unggulan Sulsel. Langkah ekspor tersebut telah sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012 tentang Impor Garam. Di mana pemerintah melakukan pembatasan impor garam untuk melindungi petani garam di Indonesia termasuk Sulsel agar bisa berdaya saing tinggi. “Garam menjadi perhatian pemerintah setelah banyak tudingan, impor garam menjadi penyebab rendahnya harga garam petani karena impor dilakukan saat musim panen petani,” ujar Direktur Impor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arlinda Imbang Jaya saat hadir di Makassar, pekan lalu. Imbas diberlakukannya permendag impor garam pada Juli lalu itu memang belum begitu besar buat Sulsel. Dari Januari hingga Juli tahun ini nilai FBO (Freight On Board) yang dibukukan Sulsel masih relatif kecil,hanya USD30,56 juta,dan masih berada di bawah komoditi nikel,kakao,hasil laut dan obat-obatan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel per Juni 2012 Sulsel mengeskpor garam senilai USD0,67 juta.Tetapi di Juli di mana peraturan impor garam diberlakukan pemerintah, Sulsel sama sekali tidak melakukan ekspor. Menurut Arlinda,ke depannya jika permendag itu berjalan dengan baik, diharapkan industri garam dalam negeri bisa bangkit. sehingga bisa memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Garam tersebut dikelompokkan menjadi garam industri dan garam konsumsi, nilai ekspornya juga bisa lebih tinggi. Dalam peraturan impor garam yang diterbitkan Kemendag itu menetapkan, impor garam konsumsi nasional tahun 2012 hanya sebesar 533.000 ton dibagi ke dalam dua tahap.Yaitu tahap pertama Maret hingga April 2012 sebesar 300.000 ton dan tahap kedua Mei hingga Juni 2012 sebesar 233.000 ton. “Dalam Permendag itu juga ditetapkan masa larangan impor garam konsumsi dimulai dari bulan Juli atau satu bulan sebelum masa panen raya,sampai dengan Desember 2012 atau dua bulan setelah masa panen raya. Ini dilakukan sematamata untuk melindungi petani dalam negeri,”kata dia. Hanya saja, peraturan larangan impor itu hanya berlaku untuk garam konsumsi. Garam industri dikecualikan dari masa larangan karena memiliki spesifikasi khusus yang belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sehingga seluruhnya masih dipenuhi dari impor. ● rahmat hardiansya |
Disbudpar Minta Pengelolaan Parkir GDP
Senin, 24 September 2012 | |
| MAKASSAR– Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel meminta agar pengelolaan parkir wahana permainan Gowa Discovery Park (GDP) diserahkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sombaopu Permintaan Disbudpar tersebut lantaran hingga kini baik Pemprov Sulsel maupun manajemen GDP belum melakukan perjanjian kerjasama (PKS) terkait pengelolaan parkir. ”Sementara ini masih dalam pembahasan. Kita minta agar parkir GDP dikelola langsung oleh UPTD Sombaopu, dan hasilnya masuk ke kas daerah,” kata Plt Kadisbudpar Sulsel Jufri Rahman di Makassar, kemarin. Beberapa waktu lalu, pemprov dan PT Mirah Mega Wisata menandatangani PKS mengenai wahana waterboom, taman burung, dan trytoop di GDP. Dalam PKS itu, pemprov menerima 20% keuntungan, sedangkan investor 80%. Sedangkan untuk lahan parkir, belum disepakati pembagian hasilnya ke daerah. Pasalnya, lahan parkir seluas dua haktare tersebut di luar perjanjian sebelumnya. ”Lebih bagus memang kalau parkirnya dikelolasendiri, supaya tidakrepot lagi bagi hasilnya.Apalagi,ada UPTD kita di sana,”bebernya. Diketahui, GDP dibangun di perbatasan Gowa dan Makassar pada rancang bangunnya terdiri atas taman gajah seluas 2,3 hektare,taman burung 1,7 hektare,waterboom 3 hektare dan treetop outbond 3 hektare. Seluruh lahan yang digunakan merupakan milik Pemprov Sulsel. Diperkirakan, biaya yang digunakan pada pembangunan taman ini mencapai Rp67 miliar. Proyek ini juga berada di kawasan bersejarah Benteng Sombaopu. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel A Muallim menyebutkan, penambahan areal parkir ini akan dibahas kerjasamanya dalam waktu dekat ini. Dia beralasan, penambahan areal ini tidak termasuk dalam kawasan GDP. ”Kalau masalah areal parkir di sana, saya putuskan untuk diperjanjikan di kemudian hari.Pasalnya,areal itu tak masuk lokasi, tapi sudah mereka bangun,” ujarnya kepada wartawan kemarin. Terkait penambahan lahan parkir tersebut, pihaknya juga mengusulkan untuk dikelola UPTD Disbudpar Sulsel ataupun ditangani langsung oleh PT MMW sebagai pengelola GDP. ● wahyudi |
Langganan:
Postingan (Atom)