MAKASSAR, -- Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan gubernur (Pilgub)
Sulsel 2013 mendatang akhirnya disepakati. Kesepakatan ini tertuang
dalam Memorandum of Understanding (MoU) anggaran belanja hibah dalam
rangka pelaksanaan Pemilu Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Sulsel
tahun 2012 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Sulsel.
Dalam acara penandatanganan perjanjian yang dilaksanakan di Baruga
Sangiaseri, Makassar, Senin (11/6), Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas,
mengatakan, pilgub akan dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Januari 2013
mendatang. KPU provinsi dan kabupaten/kota telah siap untuk melaksanakan
hal itu.
"Momentum paling strategis adalah hari ini (kemarin, red), ketika kami
sangat tergantung pada anggaran. Setelah menandatangani MoU, selanjutnya
bulan ini juga kami akan membentuk yang namanya penyelenggara adhoc
yaitu penyelenggara di tingkat PPK dan PPS. Insya Allah, bulan Juli akan
dilakukan pelantikan, setelah itu kami akan menerima DP4 dari pihak
pemprov kemudian KPU untuk selanjutnya akan memutakhirkan dan itulah
nanti akan melahirkan daftar pemilih tetap," jelasnya.
Ia mengungkapkan, KPU provinsi dan kabupaten/kota selalu berkoordinasi
dengan stakeholder lainnya terkait dengan kebutuhan logistiknya,
kesiapan SDM maupun sejumlah kesiapan yang lain. Termasuk,
keputusan-keputusan yang harus dilahirkan KPU menjelang pilkada.
"KPU juga telah menyiapkan juklak dan juknis serta pemetaan jumlah logistik yang akan digunakan," ujar Jayadi.
Adapun jumlah TPS/KPPS pada pilgub mendatang, adalah 15.514 TPS dengan
jumlah personil 108.596 orang. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau
PPDP 15.514 orang, 2.990 PPS dengan personil 17.940 orang, dan 305 PPK
dengan jumlah personil 3.050 orang.
"Personil inilah yang nantinya akan banyak bekerja di tingkat bawah.
Mulai dari TPS di tingkat kelurahan/desa hingga kabupaten/kota dan
provinsi," ungkapnya.
Menurutnya, koordinasi dengan pihak lain tidak bisa dihindarkan. KPU
tidak akan ada apa-apanya sepanjang tidak ada sinergitas yang solid
diantara seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Apakah itu pihak
pemerintah dalam hal ini pemprov, pemkab, dan pemkot dengan seluruh
jajarannya, pihak kepolisian, TNI, media, dan siapa saja yang sangat
berkepentingan.
"Tidak akan sukses pemilu ini kalau tidak ada sinergitas yang solid
diantara kita semua. Oleh karena itu, kami senantiasa membuka diri untuk
bersama-sama mengikuti tahapan awal sampai akhir.
Bagaimana kita melihat agar semua ini jalan sesuai koridor dan aturan
main yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. KPU dan
seluruh jajarannya sampai ke tingkat bawah tidak ada kepentingan dengan
kandidat tertentu. Yang ada dalam pemikiran kami hanyalah, bagaimana
pemilu sukses, damai, dan mampu melahirkan pemimpin terbaik," tegasnya.
(Dewi/wsc)
