Pusat Informasi Provinsi Sulsel: 08/09/12

Kamis, 09 Agustus 2012

Pertamina Harap Pemprov Sosialisasi Pembatasan BBM

Kamis, 09 Agustus 2012 13:51

MAKASSAR,- PT Pertamina Region 7 Sulawesi sangat berharap agar Pemerintah Provinsi Sulsel turun tangan melakukan sosialisasi pelarangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada kendaraan dinas melalui pemasangan stiker.
Sales Representative BBM Retail Rayon Makassar PT Pertamina Region 7 Sulawesi, Muhammad Iswahyudi mengungkapkan bahwa larangan penggunaan BBM ini diakuinya sampai saat ini belum berjalan efektif.
Sebabnya, sampai sejauh ini belum ada satupun instansi pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang mengajukan permintaan pemasangan stiker pada kendaraan dinas sebagai simbol larangan penggunaan BBM bersubsidi. Padahal, kebijakan tersebut telah diberlakukan sejak Juli lalu.
“Dari awal kita berharap agar kebijakan tersebut menekan semakin tingginya penggunaan bahan bakar jenis premium maupun solar,” jelasnya melalui telepon genggamnya, kemarin.
Lanjut, Iswahyudi mengaku bahwa pihaknya tidak bisa memaksa setiap instansi pemerintah untuk melakukan pemasangan stiker. Sehingga, ia menilai akan lebih baik jika Pemprov Sulsel turun untuk mengintensifkan kembali sosialisasi ke setiap unit kerja maupun kabupaten kota, terkait pemasangan stiker larangan penggunaan BBM bersubsidi.
Diketahui sebelumnya, Sekretaris Provinsi Sulsel, Andi Muallim mengungkapkan, untuk menekan tingginya penggunaan BBM bersubsidi di Sulsel, maka setiap kendaraan dinas milik pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD di Sulsel akan dipasangi stiker.
“Melalui stiker ini kendaraan tertentu tidak boleh memakai BBM bersubsidi,” jelasnya.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu.
Berdasarkan data PT Pertamina Region 7 Sulawesi, penggunaan BBM bersubsidi di Sulsel telah over kuota hingga 20 persen.
Sehingga, diperlukan upaya antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan di akhir tahun. Salah satunya melalui pemasangan stiker pada kendaraan dinas milik pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, termasuk kendaraan kategori mewah. (eky/ute)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/pertamina-harap-pemprov-sosialisasi-pembatasan-bbm

Gebyar Pasar Murah Diikuti 125 Pedagang

Kamis, 09 Agustus 2012

MAKASSAR, – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel menggelar Gebyar Murah Fashion yang dibuka, Rabu, 8 Agustus, di pelataran eks Panakkukang Mas Country Club (PMCC), Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakkukang, Makassar.
Kegiatan ini sendiri akan berlangsung hingga 15 Agustus mendatang. Setidaknya ada sekitar 125 stand usaha mikro kecil menengah (UMKM) meramaikan pameran busana ini. Stan tersebut akan menyiapkan beragam kebutuhan busana anak-anak, remaja, dewasa pria hingga wanita, dan aksesoris.
Kepala Disperindag Sulsel, Irman Yasin Limpo, mengatakan bahwa even ini dimaksudkan untuk lebih memperkenalkan produk-produk lokal. Serta meningkatkan daya saing UKM. Selain itu, juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berbelanja murah. Dalam memenuhi kebutuhan pakaian untuk menghadapi lebaran nanti.
“Nuansanya tetap pada nuansa Ramadhan, dengan melibatkan UKM dan home industri dalam kegiatan ini, sehingga daya saing mereka bisa lebih diperhitungkan, serta menjadi tempat belanja murah jelang lebaran,” ujar Irman usai pembukaan Gebyar Murah Fashion.
Selain itu, lewat even ini juga untuk memberikan hiburan kepada masyarakat dengan menggelar even selama kegiatan ini berlangsung. Kegiatan tersebut mulai peragaan busana, talkshow busana muslimah, serta hijab class.
Kegiatan ini menggandeng sejumlah perusahaan termasuk operator selular dan pihak TNI. (mg4/ism)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/metro-makassar/gebyar-pasar-murah-diikuti-125-pedagang

Mobil Dinas Bisa Dipakai Mudik

Kamis, 09 Agustus 2012

MAKASSAR– Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar melunak terkait penggunaan mobil dinas untuk mudik Idul Fitri 1433 H. Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperbolehkan menggunakan randis untuk pulang kampung.

Kendati demikian,pengguna ditekankan untuk memanfaatkan randis tersebut secara efesien dan efektif, sehingga nantinya tak mengganggu pekerjaan operasional di pemprov. Pengguna juga diwajibkan untuk menyiapkan kendaraan tersebut sesuai hari kerja pegawai. “Sejauh ini, di pemprov belum ada kami terima larangan randisuntukdipakaimudik.Jadi PNS dipersilahkan untuk mudik dengan randis tetapi penggunaannya harus efisien,” ujar Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sulsel Ibrahim Beddu kemarin.

Sekadar diketahui, pada 2011 lalu, Gubernur Syahrul Yasin Limpo secara tegas melarang PNS menggunakan randis untuk mudik. Pegawai disarankan menyewa kendaraan sendiri.Alasannya saat itu, larangan tersebut merupakan instruksi dari KPK yang mengimbau pegawai yang mendapat mobil dinas untuk tidak menggunakannya untuk keperluan pribadi,termasuk mudik.

Ibrahim Beddu mengatakan, momen Idul Fitri hanya sekali setahun.Kebijakan untuk menggunakan randis saat mudik, kata dia, untuk mempermudah bagi PNS kembali ke kampung halamannya.Hanya saja,kendaraan operasional ini harus dimanfaatkan dan dijaga secara baik.Pasalnya,randis tersebut merupakan milik pemerintah. “Memang tak pernah ada larangan. Tapi jangan sampai diberi izin,terus tidak menjaga aset negara itu dengan baik,”imbuhnya.

Saat disinggung mengenai jumlah randis di lingkup pemprov, Ibrahim mengaku jumlahnya tak terlalu banyak.Khusus bagi pejabat dan kendaraan operasional SKPD, hanya berjumlah tiga hingga lima unit. “Untuk kendaraan bus itu memang banyak. Tapi untuk SKPD, hanya kendaraan kecil jenis sedan dan kecil,”bebernya.

Terpisah, Kepala Bagian Umum Pemkot Makassar Chairil Abdi menyatakan, PNS pengguna randis diperbolehkan menggunakan kendaraan milik pemerintah tersebut untuk mudik lebaran.Hanya saja, Chairil Abdi menekankan agar anggaran penjalanan yang digunakan tidak memakai biaya pemerintah. “Silahkan pakai randis untuk pulang kampong tetap tidak boleh menggunakan bahan bakar yang dibeli menggunakan uang pemerintah,” tandasnya.

Selain itu, pejabat pengguna randis diwajibkan untuk mengganti kerusakan yang kemungkinan terjadi selama perjalan mudik. Pengguna diwanti- wanti untuk tidak menggunakan dana pemerintah guna perbaikan kerusakan akibat kelalaian selama mudik. ● wahyudi/supyan umar

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/518162/

Proyek Infrastruktur KTI Dipercepat

Kamis, 09 Agustus 2012

MAKASSAR – Pemerintah Pusat akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia (KTI), khususnya Sulsel.Kucuran dana segar dipastikan akan cair dalam Anggatan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013-2014.

Proyek yang diprioritaskan dibiayai yakni pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, proyek New Port Makassar,serta kereta api lintas Makassar-Parepare sebagai tahap awal kereta api di Sulawesi. Percepatan penyelesaian infrastruktur perhubungan ini untuk memudahkan koneksitas antarprovinsi di Indonesia timur.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, keputusan untuk mempercepat pembiayaan proyek infrastruktur perhubungan untuk memperkuat koneksitas antarprovinsi disepakati dalam rapat kabinet terbatas bidang infrastruktur di Aula PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta, pekan lalu.

“Seluruh daerah,utamanya KTI, diminta mempersiapkan interkoneksitas antara provinsi dengan ibukota provinsi,dan provinsi lainnya. Ini utamanya bandara dan pelabuhan. KTI menjadi konsen pemerintah pusat untuk lebih banyak anggarannya ke depan di APBN,” katanya di Kantor Gubernur Sulsel,kemarin.

Khusus kereta api Makassar- Parepare,proyek ini menjadi percontohan lantaran telah meneken memoradum of understanding (MoU) dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Mantan Bupati Gowa dua periode ini juga mendorong ke pemerintah pusat,agar proyek jalan layang Maros-Bone bisa masuk menjadi proyek nasional, begitu pun juga dengan pendanannyan.

Saat disinggung mengenai total anggaran yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Sulsel, Syahrul enggan berspekulasi. “Yang jelas, semua sudah masuk dalam blue print.Koneksitas jalan darat, termasuk pengembangan perluasan dari Maros ke Bone diharapkan bisa secepatnya,”tambahnya. ● wahyudi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/518150/

Pemprov. Sulsel Pacu Terus Perekonomian

Kam, 09/08/2012 -

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 8,45% akan terus dipacu, dan selama ini, laju pertumbuhan ekonomi Sulsel selalu di atas rata-rata nasional, dan gerak ekonomi yang cukup baik membuat daya beli masyarakat terjaga. Banyak usaha-usaha kecil menengah baru yang dibuka dan yang sudah existing berkembang di Sulawesi Selatan. Trend ini mendorong penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut diutarakan Wakil Gubernur,Sulawesi Selatan, H. Agus Arifin Nu’mang, Rabu, 8 Agustus 2012.

Menurut Wagub, hasil-hasil pertanian dan perkebunan yang cukup bagus bagi petani membuat daya beli cenderung meningkat dari tahun ke tahun, Untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang terakselerasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, akan terus fokus untuk menggenjot infrastruktur jalan. Untuk jalan provinsi alokasinya dalam APBD Provinsi sekira Rp 300 miliar. Belanja ini, akan digelontorkan Pemprov Sulsel ke sejumlah kabupaten. Sementara di poros Makassar-Parepare sudah tinggal beberapa titik lagi akan tuntas, dan poros Jeneponto-Sinjai sementara dalam pengerjaan. Sasaran berikutnya adalah poros Maros-Bone dan hal ini sementara diajukan ke pusat untuk memulai pembangunan fisiknya pada tahun 2013.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga sudah mengajukan ke pusat pinjaman lunak untuk infrastruktur senilai Rp 500 miliar. Pemerintah saat ini sedang mempercepat penyelesaian jalan-jalan Provinsi, tapi ini kita lagi tunggu persetujuan DPRD Sulsel. Karena ini statusnya pinjaman, adapun panjang jalan provinsi saat ini sekitar 1.300 kilometer. Setiap tahun, jalan ini dimaintenance dengan dana sekira Rp 300 miliar.

Nh/Ys (Kamis, 9 agustus 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pemprov-sulsel-pacu-terus-perekonomian

Dishub Sulsel Bekerjasama Dengan PT. Bumi Putera Luncurkan Program Mudik Gratis

Kam, 09/08/2012

Mudik gratis yang dikemas dengan nama Bumi Putera Sayang Rakyat menargetkan 2.000 penumpang untuk perayaan Idul Fitri 1433 Hijriah tahun ini yang terdiri dari 1.000 untuk mahasiswa dan selebihnya bagi masyarakat umum. Mudik gratis tersebut akan menyasar 16 kabupaten/kota sebagai daerah tujuan, antara lain Bulukumba, Sinjai, Bone, Selayar, Sengkang, Soppeng, Pare-pare, Enrekang, Mangkutana, Malili, Soroako, Palopo, Luwu, Masamba, Sidrap dan Pinrang. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Masykur Sulthan di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 8 Agustus 2012.

Rencananya, pelepasan penumpang program mudik gratis ini dilakukan 16 Agustus 2012 mendatang, sementara pelaksanaan sudah dilakukan mulai 12 Agustus hingga 18 Agustus. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ingin menjadi penyelenggara mudik terbaik se-Indonesia. Karenanya, Masykur Sulthan berharap semua calon penumpang bisa tertib dan mematuhi aturan yang diterapkan pelaksana mudik gratis. Indikatornya adalah semua berlangsung dengan aman, tertib dan nyaman kemudian tidak terjadi kecelakaan, artinya semakin minim kecelakaan akan semakin bagus. Ajakan bagi mahasiswa yang suka naik motor itu kita utamakan, supaya tidak naik motor dan tiba di wilayahnya dengan selamat melalui program mudik gratis.

Sementara itu, Kepala Wilayah Makassar PT Bumi Putera, Muchsin menjelaskan, acara ini sebagai bentuk kepedulian Bumi Putera terhadap rakyat Sulawesi Selatan, dan pada pelaksanaannya tentunya ini akan ada syaratnya. Syaratnya, misalnya kalau mahasiswa memiliki kartu mahasiswa, sedangkan untuk umum diutamakan yang kurang mampu. Untuk proses pendaftarannya, panitia memiliki koneksi di kampus-kampus yang kemudian akan diseleksi oleh Tim Simpul untuk menentukan mana yang berhak dan mana yang tidak, begitu juga dengan kategori umum.

Rs/Nh (Kamis, 9 Agustus 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/dishub-sulsel-bekerjasama-dengan-pt-bumi-putera-luncurkan-program-mudik-gratis

Gubernur Lobi Percepat Infrastruktur Sulsel

Kam, 09/08/2012

Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo, Rabu, 8 Agustus 2012 terus melakukan lobi ke pemerintah pusat, khususnya Menteri Perhubungan, untuk mempercepat beberapa mega proyek infrastruktur yang telah direncanakan di Sulawesi Selatan. Karena itu, beberapa pengembangan infrastruktur di Sulsel pada Sidang Kabinet Terbatas yang dipimpin langsung Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Jakarta, baru-baru ini.

Lanjut dikatakan, dalam rapat membahas bagaimana mempersiapkan interkoneksitas antara provinsi dan ibu kota provinsi lainnya. Itu menjadi prioritas, terutama untuk pemanfaatan airport dan pelabuhan yang ada. Oleh karena itu, Sulsel termasuk dengan provinsi yang memiliki airport cukup banyak, dan itu pemanfaatannya bisa di maksimalkan. Tetapi, khusus untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI), menjadi konsen Pemerintah Pusat untuk lebih banyak memberikan orientasi anggaran ke depan agar perhubungan laut bisa menjadi interkoneksi yang kuat. Termasuk, kesiapan kereta api yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang baru menandatangani MoU dengan pemerintah pusat yakni Sulsel.

Diharapkan, pemerintah provinsi lain bisa mengikuti apa yang telah kita lakukan di Sulsel. Memang investasinya tidak sampai di Sulsel saja, di harapkan 2014-2015 nanti interkoneksi antar pulau itu bisa dilakukan maksimal. Selain, memperkuat hubungan Sulsel untuk prioritas penerbangan udara, juga dilakukan interkoneksitas nasioanl, dimana pusat pengembangannya ada di Sulsel. Pelabuhan yang ada di Makassar, Newport yang ada di Makassar akan dikembangkan sangat luas dan diharapkan bisa maksimal. Khususnya, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar akan dikembangkan. Tidak hanya itu, pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar juga sudah dimasukkan dalam orientasi blue print perencanaan.

Sementara, koneksitas jalan darat juga kita bahas. Khususnya perluasan dan peningkatan jalan dari Maros ke Bone, itu jadi prioritas kita. Proyek infrastruktur lainnya yang dilobi ke pusat adalah pengembangan Pelabuhan Parepare menjadi pelabuhan internasional. Pasalnya, pelabuhan di Makassar sudah dianggap sangat penuh bahkan menuju kejenuhan. Terkadang dalam satu hari ada 20 kapal yang harus menunggu antrian masuk di pelabuhan. Ke depan, pengembangan pelabuhan diharapkan sudah ada di alternatif-alternatif. Saya tidak mau buru-buru menyampaikan apa yang menjadi justifikasi kita karena akan terjadi kontraksi-kontraksi yang tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, kita menunggu perkembangan karena pelabuhan dan airport itu termasuk kereta api, gubernur hanya menjadi pelaksana strategis lapangan, domain ada di Menteri Perhubungan.

Nh/Rs (Kamis, 9 Agustus 2012)

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/gubernur-lobi-percepat-infrastruktur-sulsel