Sabtu, 28 Januari 2012
Dok/Fajar
Syahrul Yasin Limpo
MAKASSAR- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadikan persoalan kemiskinan sebagai fokus utama mereka untuk dituntaskan. Bahkan, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, sudah menginstruksikan kepada Kepala Bappeda Sulsel, Tan Malaka Guntur, untuk mengumpulkan pimpinan Bappeda tingkat kabupaten/kota di Sulsel guna membicarakan khusus persoalan kemiskinan.
Rencana pemprov Sulsel untuk memberikan perhatian lebih terhadap persoalan kemiskinan ini terngkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulsel, Monitoring APBN dan APBD triwulan IV tahun anggaran 2011 di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 27 Januari.
"Angka kemiskinan kita turun dari 13 persen menjadi sepuluh persen. Angka ini harus terus diturunkan," kata Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.
Menurut Syahrul, pengentasan kemiskinan di daerah ini bukan sesuatu yang mustahil. Alasannya, beberapa kebutuhan masyarakat sudah dijamin pemerintah provinsi. Misalnya pendidikan dan kesehatan. "Sekarang sisa keterampilan dan lapangan kerja. Selesaikan sepuluh persen tersebut di tahun ini. Kita akan bicarakan khusus di Bappeda, berapa uang yang harus dicari di luar pendidikan dan kesehatan," kata Syahrul di hadapan pejabat SKPD provinsi dan kabupaten/kota.
Syahrul juga mengungkapkan agar harapannya ekonomi Sulsel harus terus membaik. Tidak boleh turun di bawah 8 persen sebagaimana pencapaian sekarang. "Sebelas komoditi dalam program gerbang emas harus dikembangkan," katanya.
Pada kesempatan itu, gubernur juga menyinggung realisasi anggaran fisik di 2011. Menurut dia, di 2012, semua SKPD tidak boleh di bawah angka 90 persen. "Tidak boleh ada program di triwulan I yang angkanya di bawah 21 persen," katanya.
"Yang biasa terlambat itu rata-rata karena mau menyelesaikan masalah dengan cara-cara kemarin. Padahal paradigma sudah tidak begitu. Kita harus berubah lebih baik. Jangan berpikir nanti triwulan III baru diburu-buru. Sekarang pengawasan sangat ketat, jadi formatnya harus dari triwulan I dan II," lanjutnya.
Kepala Bappeda Sulsel, Tan Malaka Guntur, pada kesempatan itu mengatakan, secara umum, kinerja pelaksanaan APBD dan APBN di 2011 cukup baik. Malah untuk pelaksanaan APBN, ini merupakan kinerja tertinggi dalam kurun waktu tujuh tahun.
Dalam rapat ini, Tan Malaka juga mengumumkan 10 SKPD dengan capaian atau realiasasi proyek terendah. Kesepuluh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu yakni Kantor Penghubung Pemda, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Disperindag, RS Khusus Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Bina Marga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Akper Angin Mammiri. Untuk sepuluh SKPD ini, realisasi fisiknya di bawah 95 persen. (amr/yun)
Sumber: http://www.fajar.co.id
Read More >>
Dok/FajarSyahrul Yasin Limpo
MAKASSAR- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadikan persoalan kemiskinan sebagai fokus utama mereka untuk dituntaskan. Bahkan, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, sudah menginstruksikan kepada Kepala Bappeda Sulsel, Tan Malaka Guntur, untuk mengumpulkan pimpinan Bappeda tingkat kabupaten/kota di Sulsel guna membicarakan khusus persoalan kemiskinan.
Rencana pemprov Sulsel untuk memberikan perhatian lebih terhadap persoalan kemiskinan ini terngkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulsel, Monitoring APBN dan APBD triwulan IV tahun anggaran 2011 di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 27 Januari.
"Angka kemiskinan kita turun dari 13 persen menjadi sepuluh persen. Angka ini harus terus diturunkan," kata Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.
Menurut Syahrul, pengentasan kemiskinan di daerah ini bukan sesuatu yang mustahil. Alasannya, beberapa kebutuhan masyarakat sudah dijamin pemerintah provinsi. Misalnya pendidikan dan kesehatan. "Sekarang sisa keterampilan dan lapangan kerja. Selesaikan sepuluh persen tersebut di tahun ini. Kita akan bicarakan khusus di Bappeda, berapa uang yang harus dicari di luar pendidikan dan kesehatan," kata Syahrul di hadapan pejabat SKPD provinsi dan kabupaten/kota.
Syahrul juga mengungkapkan agar harapannya ekonomi Sulsel harus terus membaik. Tidak boleh turun di bawah 8 persen sebagaimana pencapaian sekarang. "Sebelas komoditi dalam program gerbang emas harus dikembangkan," katanya.
Pada kesempatan itu, gubernur juga menyinggung realisasi anggaran fisik di 2011. Menurut dia, di 2012, semua SKPD tidak boleh di bawah angka 90 persen. "Tidak boleh ada program di triwulan I yang angkanya di bawah 21 persen," katanya.
"Yang biasa terlambat itu rata-rata karena mau menyelesaikan masalah dengan cara-cara kemarin. Padahal paradigma sudah tidak begitu. Kita harus berubah lebih baik. Jangan berpikir nanti triwulan III baru diburu-buru. Sekarang pengawasan sangat ketat, jadi formatnya harus dari triwulan I dan II," lanjutnya.
Kepala Bappeda Sulsel, Tan Malaka Guntur, pada kesempatan itu mengatakan, secara umum, kinerja pelaksanaan APBD dan APBN di 2011 cukup baik. Malah untuk pelaksanaan APBN, ini merupakan kinerja tertinggi dalam kurun waktu tujuh tahun.
Dalam rapat ini, Tan Malaka juga mengumumkan 10 SKPD dengan capaian atau realiasasi proyek terendah. Kesepuluh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu yakni Kantor Penghubung Pemda, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Disperindag, RS Khusus Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Bina Marga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Akper Angin Mammiri. Untuk sepuluh SKPD ini, realisasi fisiknya di bawah 95 persen. (amr/yun)
Sumber: http://www.fajar.co.id
