Jumat, 07 Desember 2012

Tak Ada Reshuflle


JUMAT, 07 DESEMBER 2012 
MAKASSAR,  – Gubernur Syahrul Yasin Limpo memastikan tidak akan melakukan reshuffle terhadap pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), setidaknya sampai selesainya pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang akan digelar pada 22 Januari 2013 mendatang.
Bahkan, Syahrul yang ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Kamis, 6 Desember, juga mengaku tidak akan mendefinitifan sejumlah jabatan eselon II di lingkup Pemprov Sulsel, yang hingga kini masih diisi Pelaksana Tugas (Plt).
Gubernur mengakui bahwa dirinya tidak bisa seenaknya melakukan restrukturisasi kabinet di Pemprov Sulsel. Sebab, jabatannya sebagai Gubernur Sulsel sudah hampir berakhir.
“Saya ini mau berakhir, ada etika pemerintahan. Ini yang orang tidak tahu. Pemerintahan itu not just the rule, pemerintahan Saya mau berakhir, terus kalau Saya main ganti-ganti, itu tidak polite,” kata Syahrul.
Dia melanjutkan, alasan kedua sehingga restrukturisasi belum bisa dilakukan adalah untuk menghindari terjadinya polarisasi internal, yang bisa berdampak pada keefektifan beberapa program strategis yang masih sedang berjalan.
“Saya harus pertahankan agar polarisasi tidak sampai terjadi. Minimal nanti selesai pilgub dong. Toh tidak ada kan yang kurang? Apa yang kurang?” terang mantan Bupati Gowa dua periode ini.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini, kepentingan pemerintahan mesti lebih dikedepankan daripada urusan perseorangan maupun kelompok.
“Utamakan kepentingan pemerintahan itu sendiri dan kepentingan rakyat, daripada orang. Kecuali kalau ada yang hambat, tapi mana yang menghambat?” bebernya.
Dia menuturkan, meski jabatan eselon II masih diisi oleh Plt, namun program-program Pemprov Sulsel tetap berjalan baik. “Kan yang berakhir cuma eselon duanya, eselon 3 dan eselon 4 masih banyak,” imbuhnya.
Syahrul mengungkapkan hal tersebut sebagai jawaban atas anjuran dari Fraksi Hanura DPRD Sulsel yang disampaikan Amin Anas, dalam rapat paripurna kemarin. Amir Anas mewakili fraksinya menyarankan agar sejumlah jabatan eselon II yang masih dijabat Plt, segera didefinitifkan. (del/tan)
Sumber: http://cakrawalaberita.com/metro-makassar/tak-ada-reshuflle
Read More >>

Lovely Desember, Wisman Mulai Serbu Toraja


Jumat, Desember 7th, 2012

Makassar,– Wisatawan mancanegara (Wisman) sudah mulai berdatangan di kota Makassar. Kehadiran mereka tak lain dengan adanya event pada Lovely Desember, yang tiap tahunnya digelar di Tana Toraja. Dari pantauan kabarmakassar.com di Terminal Regional Daya Jumat, (7/12/2012) siang ini, para wisatawan terlihat di ruang tunggu terminal menunggu bus yang akan mengantarkannya ke Kabupaten Tanah Toraja.

Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi-Selatan Bambang Pramono mengatakan bahwa dari hasil data menunjukan kunjungan Wisatawan mancanegara pada Oktober 2012 melalui pintu masuk Makassar mencapai 1.130 orang. Jumlah tersebut meningkat 12.55 persen, sementara pada September hanya 1.004 orang, dan belum di masukkan pada bulan Desember yang diperkirakan lebih banyak.

Keseluruhan wisatawan asing yang masuk ke Indonesia melalui Makassar, berasal dari Malaysia, Singapura, Perancis, Jerman dan Amerika Serikat. Wisman dari lima negara tersebut berjumlah 781 orang atau sekitar 69, 12 persen dari total wisatawan yang ada.[KM6]

Sumber: http://www.kabarmakassar.com/?p=20846
Read More >>

Syahrul Setuju MoU IPA Mamminasata Ditunda


MAKASSAR – Penolakan Kabupaten Gowa dan Maros untuk menandatangani memorandum of understanding (MoU) tentang penyediaan dan pembangunan instalasi penjerniha air di Mamminasata mendapat dukungan dari Gubernur Sulsel SyahrulYasin Limpo.

Gubernur menyatakan sangat menghargasi sikap kritis dari daerah yang memprotes sharing anggaran untuk konservasi air baku dalam proyek ini. Syahrul mengaku, jika MoU IPA di kawasan Makassar- Sungguminasata-Maros-Takalar (Mamminasata) tetap ditandatangani, hal tersebut dapat mengakibatkan masalah di kemudian hari. ”Kita tak boleh kerja dua kali. Saya setuju itu jika ada klausul-klausul yang belum tuntas, jangan kita tandatangani dulu,”jelasnya saat ditemui usai rapat paripurna di DPRD Sulsel kemarin.

Mantan Bupati Gowa dua periode ini pun mencontohkan saat akan mau menerapkan program pendidikan gratis di Sulsel empat tahun lalu. Saat itu, pihaknya baru mendapatkan persetujuan dari para bupati dan wali kota di Sulsel, setelah melakukan lima kali pertemuan besar. ”Sama juga IPA Mamminasata seperti ituu.Di situ ada kepentingan pemerintah pusat, Pemprov, dan kabupaten/kota. Saya yakin itu semua bisa diselesaikan kalau muaranya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya kepada wartawan.

Karena itu, lanjut Syahrul, apa yang dipersoalkan oleh Pemkab Gowa dan Maros harus diakomodasi. Begitu pun dengan penandatangan MoU yang tak bisa dipaksakan begitu saja. ”Makanya saya setuju kalau ditunda dulu. Jangan karena hanya mau berpikir agar anggaran segera turun,kita cepat- cepat MoU. Saya tak mau ada distorsi diakhir masa jabatan saya,”pungkasnya.

Rencananya, MoU proyek yang bernilai Rp876 miliar tersebut akan ditandatangani oleh empat kepala daerah di Rujab Gubernur Sulsel,Rabu (5/12) lalu. Informasi yang diperoleh SINDO,hal tersebut dikarenakan Maros dan Gowa sebagai penyedia air baku memprotes tak dimasukkannya klausul sharing konservasi hutan penyedia air baku. Terpisah,Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Bakti Haruni mengaku, dalam waktu dekat pihaknya kembali melaksanakan penandatangan MoU IPA Mamminasata itu.

”Kemarin itu sudah ada kesepakatan. Tapi kita serahkan ke Dirjen Tata Ruang dan Dirjen PSDA untuk berkonsultasi karena ini menyangkut masalah hukumnya,”ungkapnya. ● wahyudi
Sumber:http://www.seputar-indonesia.com/news/syahrul-setuju-mou-ipa-mamminasata-ditunda
Read More >>