Kerja Sama Bajaj India - Pemprov Siapkan 10 Desain Motor Lokal

Selasa, 04 September 2012

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menindaklanjuti penjajakan kerja sama pembuatan motor lokal dengan produsen otomotif asal India,Bajaj.Saat ini,Dinas Perindustrian dan Perdagang (Disperindag) telah menyiapkan 10 desain sepeda motor yang rencananya akan diproduksi di Sulsel. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Sulsel Irman Yasin Limpo mengatakan, model sepeda motor ini nantinya akan ditunjukkan kepada perusahaan Bajaj saat berkunjung ke India, September 2012 mendatang. “Kami akan membawa ini ke India pada dua pekan mendatang, sekalian kita akan memilih mesin motor Bajaj yang cocok diproduksi di Sulsel,” katanya kepada wartawan kemarin. Menurut dia, sebagian besar sepeda motor ini mesinnya diproduksi langsung oleh Bajaj. Sedangkan beberapa peralatan dan gandengan motornya akan diproduksi di Sulsel. “Khusus daerah ini, kita akan pilih mesin yang berkapasitas 125 CC karena cocok dengan karakteristik jalan kita. Dan ini khusus dipasarkan di Indonesia,”bebernya. Sebelumnya, kata dia,pihak pemprov dan Bajaj telah menyepakati produksi bersama sepeda motor dan pemasarannya.Sekitar 80% buatan Bajaj, dan 20% lebihnya buatan Sulsel. Khusus pembuatan mesin dan rangka, kata dia, ada beberapa spesifikasi yang tak boleh diganggu, lantaran Bajaj telah memiliki spesifikasi secara khusus. Sehingga, ada sebagian komponen motor tersebut yang tak boleh diganggu hak patennya. Selain itu,ada beberapa bahan lainnya dari Sulsel yang akan ditunjukkan ke perusahaan Bajaj di India untuk mencocokkan spesifikasinya, sehingga bisa digandeng untuk komponen lokalnya. “Kita mau secepatnya (kerja sama) supaya bisa kita launching pada Hari Jadi Sulsel Oktober mendatang, paling tidak di situ sudah bisa penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS),”tambahnya. Sebelumnya, Gubernur Syahrul Yasin Limpo menjamu Vice President Director Bajaj, Dinesh Kulkami di Kantor Gubernur Sulsel.Pertemuan tersebut merupakan pembahasan lanjutan dari rencana keduanya untuk merancang sepeda motor lokal, yang dikhususkan untuk masyarakat pedesaan di Sulsel. Irman yang juga adik kandung Syahrul tersebut menambahkan, beberapa onderdil sepeda motor yang bisa dibuat di Sulsel,mulai dari chasis, body, ban, spion,serta lain-lainnya. Hanya saja,untuk mesin,masih bergantung pada Bajaj,karena keterbatasan peralatan. Pemprov Sulsel juga merancang untuk membuat dua model,yakni jenis bebek dan motor sport. wahyudi Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/523141/

Read More >>

Siapkan ISBI, Kemendikbud Kucurkan Rp3,5 Miliar

Senin, 03 September 2012

MAKASSAR – Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Makassar mulai menerima mahasiswa baru 2013 mendatang.Saat ini, Pemprov Sulsel menggandengInstitutSeniIndonesia( ISI) Surakarta untuk kesiapannya.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahkan telah mengucurkan anggaran hingga Rp3,5 miliar untuk melaksanakan studi kelayakan hingga persiapan sumber daya manusia (SDM) tenaga pengajar. Rektor ISI Surakarta Prof Slamet Suparno yang ditunjuk Kemendikbud untuk merintis ISBI Makassar mengatakan,saat ini pihaknya tengah melakukan studi kelayakan pendirian sekolah tersebut di Makassar. Studi kelayakan tersebut dinilai sangat penting untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan masyarakat akan kehadiran ISBI di Makassar. Selain itu, juga meminta pendapat dari para lembaga terkait. Rencananya,hasil studi kelayakan yang dilakukan ISI Surakarta tersebut akan dibuatkan naskah akademik Oktober mendatang, danpadaNovember2012 dibuatkan seminar nasional. ”Kami memang ditugaskan khusus oleh Kemendikbud mempersiapkan ISBI di kota ini, dengan anggaran persiapan hingga Rp3,5 miliar,” kata Slamet di Makassar kemarin. Anggaran miliaran rupiah ini, dipergunakan untuk melakukan studi kelayakan, pembuatan naskah akademik, perencanaan SDM. Sedangkan untuk lahan perkuliahan,akan disiapkan oleh Pemprov Sulsel. Slamet mengaku, ISBI Makassar belum bisa beroperasi pada tahun ini.Hal tersebut karena 2012 ini fokus untuk persiapannya. Dia memperkirakan, perguruan tinggi ini baru bisa menerima mahasiswa baru tahun depan. ”Secara teknis, tahun 2012 ini ISBI belum bisa terbentuk. Pak Gubernur sendiri menginginkan tahun ini sudah bisa menerima mahasiswa,tapi menurut kami,itu belum siap,”katanya kepada SINDO. Dia menambahkan, ISBI Makassar dengan ISI Surakarta pada prinsipnya tak ada perbedaan. Masing-masing memiliki budaya kearifan lokal yang harus dihidupkan dan diteruskan ke generasi muda. Sementara itu, pelaksana teknis persiapan ISBI Makassar Abd Jabbar menerangkan, pihaknya akan siap melengkapi seluruh syarat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Termasuk, kata dia, lokasi yang harus ditanggung Pemprov Sulsel juga telah dipersiapkan. Untuk saat ini, lokasi tersebut berada di Benteng Rotterdam Makassar dan di Kabupaten Gowa. Didirikannya ISBI tersebut merupakan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang meminta langsung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo membangun kampus di Makassar. Hal ini mengingat, belum ada satu pun kampus serupa dibangun di kawasan timur Indonesia (KTI),tahun 2011 lalu. ●wahyudi  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/522875/

Read More >>

Pendidikan Gratis Diusul Naik Rp14 M

Senin, 03 September 2012

MAKASSAR– Pemprov Sulsel bakal menambah anggaran untuk program pendidikan gratis 2013 sebesar Rp260 miliar. Jumlah tersebut lebih besar sekitar Rp14 miliar dari 2012 yang hanya Rp246 miliar.  Peningkatan anggaran tersebut hanya dikhususkan untuk tingkat SMA/SMK, dari Rp76 miliar menjadi Rp90 miliar. Sedangkan tingkat SD-SMP masih sama dengan anggaran 2012 yakni Rp170 miliar. ”Untuk pendidikan gratis SMA memang kita usulkan ada kenaikan.Karena yang kita tanggung itu tenaga pendidik dan tenaga kependiidkan,”kata Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sulsel Abd Jabbar,kemarin. Dibanding tahun sebelumnya, konsep pendidikan gratis 2013 telah berbeda dengan program empat tahun terakhir. Anggaran yang dipergunakan tidak lagi membiayai langsung peserta didik. Jabbar menerangkan, konsepnya kini mulai diperuntukkan terhadap peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) para tenaga pendidik. Membengkaknya anggaran pendidikan gratis juga disebabkan peruntukkannya tidak lagi memakai konsep tujuh item pembiayaan, melainkan telah bertambah menjadi 20 item. ”Jadi sekarang ini semuanya bagi tenaga pendidikan,administrasi, remedial,akademik siswa, ekstra kurikuler, serta kelebihan mengajar bagi tenaga pendidik. Itu sekarang konsep pendidikan gratis,”ujar dia saat dihubungi SINDO. Terkait peningkatan anggaran program andalan Pemprov Sulsel ini,masih menjadi pengusulan. Sebab masih menunggu persetujuan DPRD Sulsel. Jabbar menambahkan, biaya pendidikan gratis tidak lagi untuk biaya operasional sekolah (BOS). Pasalnya, telah ada anggaran khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait biaya operasional. Menurut dia, dana BOS untuk jenjang SMA/SMK yang akan dikucurkan mulai tahun 2013 mendatang sebesar Rp1 juta per siswa setiap tahunnya. Tahun ini dana BOS yang sudah digulirkan masih berupa rintisan, sehingga besarnya dana yang dialokasikan masih sangat sedikit, yakni hanya sebesar Rp120.000 /siswa/tahun. Dana tersebut diakui belum mampu mencukupi untuk menunjang operasional sekolah. Apalagi biaya operasional yang dibutuhkan jenjang SMA/SMK lebih besar dibandingkan dengan biaya operasional jenjang SD dan SMP. Diketahui,jumlah dana BOS 2012 ini meningkat Rp288 miliar dari anggaran 2011 yang hanya Rp638 miliar.Namun dari Rp926 miliar ini Sulsel hanya bisa mencairkan Rp880 miliar,selebihnya merupakan dana cadangan. Kota Makassar mendapatkan jatah dana BOS tertinggi dari daerah lain di Sulsel,di mana mencapai Rp131 miliar. Khusus SD di Makassar, dialokasikan Rp87 miliar, sedangkan tingkat SMP Rp43,9 miliar. ● wahyudi  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/522872/

Read More >>

Gubernur Lepas Kontingen PON XVIII Sulsel

Senin, 3 September 2012

Makassar, KM– Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, melepas secara resmi kontingen Pekan Olahraga Nasional Sulsel, Senin (03/09/2012) di Rumah Jabatan Gubernur. Kontingen Sulsel yang akan bertanding di Prov Riau terdiri dari atlet, oficial, dan panitia berjumal 460 orang.

“Kalian harus yakin, karena keyakinan akan membawamu juara. Dengan keyakinan, peluang juaramu semakin besar,” Seru SYL memompa semangat atlet saat memberikan arahan.

Dia juga, meminta kepada Wakil Gubernur, Agus Arifin Nu’mang agar merintahkan para Kepala Dinas di jajaran Pemprov Sulsel agar bergantian mengawal para atlet selama PON berlangsung.

“Pak Wagub, perintahkan kepada para kepala dinas untuk bergantian mengawal atlet di Riau,” Katanya, yamg disambut aplaus dari para atlet dan official.

Sementara itu, Wakil Ketua kontingen, Marzuki Wadeng, melaporkan bahwa kontingen Sulsel menargetkan 94 medali, terdiri dari 32 emas, 24 perak dan 38 perunggu.

Di acara tersebut juga dibacakan kebulatan tekad atlet, yang diwakili oleh atlet karateka Sulsel, peraih medali emas Seagames 2010, Faizal Zainuddin.

Turut hadir, Ketua DPRD Sulsel, muh Roem, Wakil Gubernur Sulsel, dan piminan SKPD Pemprov Sulsel. [KM05]

Sumber: http://www.kabarmakassar.com/?p=12661

Read More >>

Pinjaman PIP

 Mon Sep 03, 

Membedah Anggaran Pembenahan Jalan Sembilan Kabupaten di Sulsel
Rencana pembenahan jalan di sembilan kabupaten di Sulsel digagas pemerintah provinsi. Anggaran untuk program itu, memang bukan bersal dari APBD, namun merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Tapi jangan salah, bantuan itu bukan cuma-cuma, namun berupa pinjaman. Jumlahnya Rp500 miliar.Hal itu berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Sulsel.

Adapun kabupaten yang masuk dalam program pembenahan jalan itu, yakni Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Gowa, Makassar, Takalar dan Bulukumba. Kepala Dinas Bina Marga Sulsel, Abdul Latief mengatakan, perbaikan jalan provinsi tersebut, memang masuk dalam rencana pemanfaatan anggaran pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan RI. “Anggaran pinjaman itu sementara berjalan di DPRD Provinsi dan PIP.

Dana pinjaman itu dapat diturunkan tahun ini, sepanjang DPRD provinsi juga setuju,” akunya via telepon selularnya. Dari anggaran senilai Rp500 miliar tersebut kata dia, diperkirakan hanya dapat menanggulangi jalan sepanjang 200 kilometer. Jumlah panjang jalan 200 ini ada yang masuk dalam kategori kerusakan berat dan sedang. Dia menuturkan, anggaran infrastruktur yang diperoleh dari APBD provinsi 2012, hanya sekitar Rp300 miliar dan APBN sekitar Rp800 miliar.

Jumlah anggaran tersebut dinilai tidak cukup untuk menutupi pembangunan sejumlah infrastruktur yang ada. Sehingga pihaknya berninisiatif mengajukan pinjaman ke PIP untuk mempercepat proses pembangunan jalan. “Kita agak terlambat, karena tahun lalu ada beberapa jalan yang umurnya sudah ambang batas, sehingga kalau ini tidak dikejar, maka akan mengakibatkan akumulasi kerusakan yang lebih besar lagi,” ujarnya. Makanya tambah dia, pihaknya harus memburu target dengan kondisi jalan 96 persen pada tahun 2014 mendatang, sebab kapan tidak diburu, maka ini akan ikut mempercepat kerusakan yang lain.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, dana pinjaman ini akan difokuskan pada tiga hal prioritas, yakni penanganan jalan khususnya jalan provinsi, irigasi serta pemenuhan rumah sakit yang baik. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Yaksan Hamzah mengatakan, pinjaman itu diharapkan pada 2013 sudah bisa terealisir. “Sekarang sementara masih dalam proses dan dibicarakan di DPRD Sulsel.

Karena memang juga ada beberapa hal dan mekanisme yang harus dilalui, misalnya rekomendasi dari Kemenkeu RI serta rekomendasi dari Kemendagri mengenai kemampuan APBD untuk mengembalikan pinjaman itu,” urainya. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa metode pengembalian dana pinjaman tersebut, sejauh ini juga masih dibicarakan, mengenai besaran pengembalian serta berapa tahap berapa pengembaliannya. (mg10/ade)

Sumber: http://www.ujungpandangekspres.co/pinjaman-pip/

Read More >>

Jarak Maros-Bone Sisa 2 Jam

SENIN, 03 SEPTEMBER 2012 

Proyek Jalan Layang Akan Dimulai 2013 

MAKASSAR, --Jarak tempuh Kabupaten Maros ke Kabupaten Bone akan Segera berkurang dari 175 kilometer (km) menjadi 120 km. Pembangunan jalan layang yang menghubungkan Maros-Bone ditargetkan mulai dilakukan 2013 mendatang.

Dengan konsep proyek yang meniru Jalan Kelok Sembilan yang menghubungkan Lintas Tengah Sumatera dan Pantai Timur Sumatera ini, waktu tempuh Maros-Bone yang biasanya 4-5 jam akan berkurang sekitar 2 jam.

Pemerintah Provinsi Sulsel mengaku saat ini telah mengusulkan anggaran untuk proyek pembangunan jalan layang Maros-Bone dalam APBN 2013. Uji kelayakan (feasibility study) serta Detail Engineering Design (DED) proyek tersebut telah rampung sejak 2011 lalu.

Kepala Dinas Bina Marga Sulsel Abdul Latief mengatakan, dengan pengusulan tersebut pihaknya berharap agar proyek yang ditaksir akan menghabiskan biaya sekitar Rp2 triliun itu bisa diakomodir tahun 2013 mendatang.

“Kami sudah usulkan dalam pembahasan APBN 2013, tetapi nanti saya coba lihat bagaimana perkembangannya. Kalau kami sebenarnya tetap berharap agar pelaksanaannya bisa diakomodir tahun depan,” kata Abdul Latief melalui telepon genggamnya, kemarin.

Meski harapannya proyek tersebut bisa terakomodir tahun 2013 mendatang, tetapi pihaknya juga telah menyampaikan ke Pemerintah Pusat agar tahun 2012 ini rencana tersebut sudah bisa dilakukan pencanangan pembangunannya.

“Harapan kami agar pemerintah pusat, kalau dimungkinkan tahun ini dimulai pencanangannya,” ujarnya.

Dijelaskan, dalam rencana pembangunan jalan yang panjangnya sekitar 175 kilometer tersebut, konsepnya sebagian jalan yang sudah ada sekarang tetap akan ada yang dimanfaatkan, hanya yang akan dilakukan pemotongan untuk mengurangi jalan berkelok.

“Ini sebagian jalan sudah kita potong, pada bagian jalan yang banyak berkelok akan dikurangi. Jadi di sini digunakan jalan layang itu. Makanya, tetap ada beberapa jalan kami manfaatkan,” katanya.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa untuk pengerjaan proyek jalan tersebut paling tidak masa pembangunannya membutuhkan waktu 2 sampai 3 tahun. Sementara untuk tahapannya, ia belum bisa menjelaskan lantaran proyek tersebut juga saat ini masih dalam pembahasan.

“Proyek ini masih dalam pembahasan APBN. Anggarannya semuanya dari APBN, tidak ada dana pendamping dari APBD,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’man mengatakan, uji kelayakan atau feasibility study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) proyek ini telah rampung sejak 2011 lalu. Sebab itu pihaknya sekarang sisa berjuang agar ini masuk dalam APBN 2013.

Mantan Ketua DPRD Sulsel ini juga mengaku, pemerintah pusat telah menjanjikan pengerjaan proyek ini setelah proyek pelebaran jalan Maros-Parepare rampung pada akhir tahun 2012 ini.

Proyek tersebut, sambung Agus, akan memakai konstruksi beton bertulang pada dua jalur ruas jalan.  Sehingga beberapa bagian nantinya akan menggunakan jalan layang dan jembatan untuk mengurangi tikungan serta tanjakan di sepanjang poros Maros-Bone.

Disebutkan, jika nantinya jalan tersebut selesai,  maka jarak dari Makassar- Bone sepanjang 175 km yang biasa ditempuh selama 4-5 jam,  akan berkurang menjadi 120 km atau waktu tempuh 2 jam. 

Untuk diketahui, proyek pelebaran dan pembangunan jalan layang yang menghubungkan Kabupaten Maros-Bone ini, konsepnya terinspirasi dari Jalan Kelok Sembilan penghubung lintas Tengah Sumatera dan Pantai Timur Sumatera.

Di beberapa bagian akan menggunakan jalan layang dan jembatan untuk mengurangi tikungan serta tanjakan di sepanjang poros Maros-Bone. Karena itu, dibuat satu alternatif dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk perancangannya nanti.

Titik-titik tersebut diantaranya berada di Dusun Pattunuang, Asoe, Simpang Labbu. Jalan Maros-Bone yang selama ini hanya memiliki lebar 6 meter akan disulap menjadi 7 meter, begitu juga dinding pembatas di kedua sisi akan menggunakan pengaman beton.

Kelayakan Monorel Difinalisasi

Sementara itu, perkembangan rencana pembangunan fisik megaproyek monorel sebagai transportasi massal, yang menghubungkan Kota Makassar, Maros, dan Sungguminasa Gowa sudah mulai terlihat. Hal ini setelah studi kelayakan Feasibility Studi (FS) monorel sudah memasuki masa finalisasi.

Business Development PT Indonesia Green Management, Andi Asmir, yang juga rekanan PT Hadji Kalla Grup menjelaskan, pembangunan monorel ini merupakan kesempatan bagi Provinsi Sulsel, khususnya kawasan Mamminasata untuk berbenah menuju kota dunia.

“Ini kan soal infrastruktur, jadi perlu pertimbangan yang betul-betul detil dan terintegrasi semuanya. Secara umum proses perhitungan jaringan-nya sudah selesai, sisa kita maju pada finalisasi studi-nya (FS),” ungkap Asmir melalui telepon genggamnya, akhir pecan lalu.

Lanjut, ia mengatakan, jika finalisasi studi ini selesai, maka baru kemudian memasuki proses pelelangan atau tender untuk konstruksi. “Nah, disitulah kita akan mulai konstruksi. Kontruksi ini sebenarnya hanya sebentar, tetapi kita harus hati-hati karena ini adalah infrastruktur,” jelasnya.

Persoalan ini, sambungnya, akan sangat berpengaruh terhadap oppotunity atau peluang ekonomi masyarakat yang lebih baik. “Makanya ini sangat strategis, sehingga jangan sampai pembangunannya nanti kurang lengkap dari apa yang kita janjikan,” tandasnya.

Terkait penggunaan tek­nologi monorel yang akan dipakai nanti, ia mengaku tetap akan memakai teknologi seperti umumnya yang dipakai monorel yang ada didunia. Diakuinya, sejauh ini, pihaknya sementara melakukan pengembangan teknologi tersebut.

“Kami sekarang lagi kembangkan, mudaha-mudahan bisa pakai produksi sendiri, tetapi ini masih belum tentu, sebab kami kami dalam pengerjaan teknikal yang intens. Tetapi intinya, kami lagi usahakan untuk pakai teknologi sendiri, tetapi kalau itu tidak memungkinkan maka kita akan pakai teknologi yang lain yang sudah pernah ada,” katanya.

Dijelaskan, dari perhitungan yang telah dilakukannya, pembangunana monorel Mamminasata ini akan menghabiskan sedikitnya Rp3 triliun. Dengan pengerjaan yang terbagi pada tiga tahap, yakni tahap pertama dikerjakan sepanjang 24 kilometer (km), kedua 10 km dan ketiga 15 km.

“Total anggaran yang akan dihabiskan kurang lebih Rp3 triliun, ini sampai masuk pengoperasiannya. Semua perhitungan jaringan sudah selesai, total panjangnya paling sedikit 40 km,” urainya.

Terkait izin teknis dan izin pemanfaatan median dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Asmir mengungkapkan bahwa persoalan tersebut prosesnya parallel dengan proses FS.

“Izin teknis dan pemanfaatan jalan masih dalam proses. Ini kan proses paralel, jadi kalau proses FS sudah masuk maka perizinan itu juga sudah akan ada pada proses akhir. HGanya itu saja, karena kan kita harus tentukan jaringan, jadi begitu jaringan kita masuk maka ini juga akan proses akhir di Kementerian,” jelasnya.

Selain itu, Asmir juga mengaku dalam waktu dekat akan segera ke Makassar untuk melaporkan perkembangan tersebut kepada Gubernur Syahrul Yasin Limpo.

“Sekarang masih dalam masa konsolidasi dan mudah-mudahan pekan depan kami bisa ke Makassar melaporkan ke Pak Gubernur,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Masykur Sultan mengatakan, saat ini proses pembangunan monorel ini sudah memasuki masa persiapan tender.

“Rencananya minggu depan, tim pengembang akan datang melaporkan perkembangan terakhir sama Pak Gubernur, termasuk soal anggaran serta teknologi yang dipakai,” tandasnya.

Sebelumnya, Masykur menjelaskan proses lelang akan menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) No 68/2005 jo Perpres No13/2010 tentang Public Private Partnership (PPP), atau kerja sama pemerintah dan swasta.

Dalam rancangannya, ada tiga jalur monorel yang menghubungkan tiga kota, yakni jalur Daya-Karebosi sepanjang yang melewati Jalan Perintis Kemerdekaan, Urip Sumohardjo, Jalan Bawakaraeng, dan berakhir di Lapangan Karebosi sebagai stasiun utama. Kemudian jalur Lapangan Karebosi-Sungguminasa yang melewati sejumlah jalur strategis di Kota Makassar hingga ke Kabupaten Gowa. (eky/ute)

Sumber:  http://www.cakrawalaberita.com/provinsi/jarak-maros-bone-sisa-2-jam

Read More >>

Dilema IPM dan Rakyat Buta Huruf Sulsel (bagian I)

SENIN, 03 SEPTEMBER 2012

Ridwan IR
Peneliti Buta Aksara 

Tanggal 9 September 2011, Kementrian pendidikan Nasional (Kemendiknas) merilis data buta huruf Sulsel sebesar 520.247 orang.

Kemendiknas juga menempatkan Sulsel dalam jajaran prioritas  program pemberantasan buta aksara nasional sejak 2009 lalu.

Sontak saja, jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel meradang dan memberi bantahan  bahwa orang buta huruf di Sulsel hanya 68.083 orang. Pihak diknas mengklaim bahwa data yang dimiliki tersebut by name, photo, alamat, dan tanda tangan masing-masing.

Persoalan buta huruf ini kembali mengemuka sejak ekonom Dr Basri Razak (12 Agustus 2012) mengeritik kinerja Pemprov Sulsel dengan mengatakan bahwa IPM Sulsel dinilai tidak mengalami perubahan di lima tahun terakhir dan cenderung stagnan.

Pemprov diimbau untuk berhenti bicara prestasi dan bicara pada sejauh mana upaya yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Senada hal tersebut pada 22 agustus 2012 lalu, anggota DPRD Sulsel menyuarakan gagasan untuk mendongkrak peringkat indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulsel ke jajaran 15 besar nasional dengan mengharapkan kesungguhan Pemprov Sulsel untuk melakukan evaluasi multi sektoral dengan serius untuk melahirkan rumusan kebijakan tepat.

Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia merupakan konsep yang relatif baru diperbincangkan pada akhir tahun 80-an. Human Development Index (HDI) merupakan refleksi dari pencapaian manusia dalam tingkat dan distribusi materi dan non materi atau standar hidupnya.

Pada perkembangannya (tahun 80-an) Bank Dunia melontarkan pengertian pembangunan manusia (HDI/IPM) sebagai seluruh aktivitas dalam bidang: Pendidikan dan latihan, Gizi, Penurunan Fertilitas (kelahiran), Peningkatan kemampuan wirausaha dan administrasi, pengembangan dan tekhnologi.

Menyadari akan luasnya aspek sumberdaya manusia, maka pada tahun 1988, Bank Dunia kembali menambah komponen-komponen baru dalam mengukur HDI/IPM berupa: Kesempatan kerja, lingkungan hidup yang sehat, pengembangan di tempat kerja, dan kehidupan politik yang bebas.

Kini indikator yang menjadi ukuran capaian HDI/IPM suatu negara/daerah telah sampai pada hal-hal yang lebih komperhensif dan hampir menyentuh seluruh dimensi kehidupan masyarakat.

Namun dari berbagai indikator tersebut secara garis besar dapat dikatakan bahwa HDI/IPM tersebut bertumpu pada indeks Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian.

Pembangunan manusia menekankan pada pembentukan kemampuan seseorang melalui investasi pada dirinya dan kegunaan dari pada kemampuan tersebut bagi penciptaan partisipasi untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat pada kehidupannya.

Pembangunan manusia sangat penting karena meliputi usaha-usaha pembangunan dari manusia (development of people). Pembangunan manusia juga berarti pembangunan untuk manusia (development for people), juga berarti Pembangunan oleh manusia (development by people) yang mensyarakatkan  pendekatan partisipatif.

Jadi pembangunan manusia mengadakan pembangunan di sekitar manusia, bukan membuat manusia berada di sekitar pembangunan atau dalam bahasa akademiknya dikatakan bahwa pembangunan manusia meliputi tiga unsur utama yaitu, perencanaan Sumberdaya manusia (SDM), Pengembangan SDM dan Penggunaan SDM.

Dalam perhitungan Index Pembangunan Manusia, digunakan angka agregat yang menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah/wilayah dengan nilai maksimum 100.

Artinya  jika suatu daerah/wilayah telah mencapai angka 100 maka pembangunan manusia  secara keseluruhan telah tercapai dengan baik.
Maka suatu daerah/wilayah yang mempunyai angka IPM yang masih rendah atau masih jauh dari angka 100, berarti jarak yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari pembangunan manusia juga masih jauh.

Ketika kita mencoba melihat record pencapaian IPM Sulsel Lima tahun terakhir, terlihat bahwa sejak tahun 2007 IPM Sulsel (69,62), tahun 2008 (70.22), tahun 2009 (70.94), tahun 2010 (72,26) serta tahun 2011 (71,62).

Dari perjalanan capaian IPM ini terlihat bahwa telah ada peningkatan sebesar 2,64 point. Ini sekaligus menunjukkan bahwa upaya keras dan hasil pembangunan dalam kurun waktu hampir lima tahun sejak kendali pemerintahan Sayang berlangsung telah memperlihatkan kemajuan di hampir semua sektor kehidupan masyarakat.

Jika mencoba membandingkan capaian itu dengan indikator nasional adalah juga tidak terlalu memperlihatkan jarak yang terlalu jauh dan perlu dirisaukan berlebihan.

Disparitas angka dengan indeks nasional hanya terpaut pada kisaran angka 1.85 hingga 2.00 point. Namun yang perlu kita amati lebih dalam adalah apa gerangan yang menjadi penyebab masih rendahnya capaian IPM Sulsel dari target RPJM sebesar 75.63.

Dari hasil paparan kepala Bappeda Sulsel dikemukakan bahwa upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang terekam dalam angka agregat IPM telah dilakukan pada semua sektor dan mengalami kemajuan berarti, hanya saja Sulsel masih mengalami perkembangan rendah pada upaya pemberantasan buta huruf yang menyebabkan capain indeks pendidikan rendah.

Pada indeks ini Sulsel hanya mencapai 87.65 point dari capaian nasional 92.95. Berangkat dari data capaian indeks pendidikan khususnya angka melek huruf yang tergolong rendah secara nasional menyisakan pertanyaan panjang, pada upaya pemberantasan buta huruf di Sulsel.

Ada apa dengan program KF di Sulsel, apa sesungguhnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemprov Sulsel khususnya SKPD terkait?. 

Data Buta Aksara

Pencapaian angka indeks pendidikan khususnya tingkat melek huruf menjadi penentu utama dalam indikator HDI secara international dan indikator IPM secara nasional. Kenapa hal itu begitu penting, karena kepandaian membaca dan menulis adalah merupakan suatu kebutuhan primer untuk saat ini.

Tanpa kepandaian membaca dan menulis teramat sulit bagi seseorang untuk mengikuti perkembangan pembangunan yang demikian pesat dan cepat sekarang ini.

Semakin kurang penduduk 15 tahun keatas yang tidak dapat membaca  dan menulis, maka semakin baik pula kualitas SDM penduduk/masyarakat pada suatu komunitas (negara/daerah). 

Dalam indikator pendidikan terdapat beberapa bagian yang menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan namun jika capaian angka melek huruf atau tingkat literasi masyarakat tidak lebih baik dari indikator lainnya, maka tentu saja secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi indikator lain.

Misalnya tingkat partisipasi pendidikan tidak akan mungkin mencapai tingkat baik jikalau jumlah orang yang tidak dapat membaca masih sangat tinggi atau lebih tinggi dari angka partisipasi sekolah. (*)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/horizon/dilema-ipm-dan-rakyat-buta-huruf-sulsel-bagian-i

Read More >>