Selasa, 24 April 2012

Wagub Sulsel Panen Raya Padi di Bone

Selasa, 24 April 2012

Bone, Sulsel - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Agus Arifin Nu'mang melakukan panen raya padi di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Selasa.

Bersama Wagub Nu'mang tampak Kasdam VII Wirabuana dan Sekretaris Kabupaten Bone Amin Ahmad juga ikut panen raya yang merupakan tindak lanjut nota kesepahaman tentang pengawalan dan pendampingan dalam program surplus produksi beras dua juta ton berkelanjutan pada 2012 bersama TNI.

Kerja sama ini juga merupakan kegiatan "demonstration farm" (demfarm) percontohan teknologi padi sebagai bentuk dukungan Kodam VII Wirabuana.

Program ini dilaksanakan di 24 kabupaten dan kota se-Sulsel dengan luas lahan masing-masing 100 hektare dengan menggunakan benih pokok dan sistem tanam legowo yang diharapkan dapat menghasilkan calon benih sumber yang berkualitas.

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang mengharapkan, demfarm teknologi padi akan memberi gambaran pada petani tentang manfaat kerja keras dan disiplin serta usaha untuk mencari jalan keluar apabila menghadapi kendala di tempat usaha tani berdasarkan prinsip "survival" yang diaplikasikan di lahan sawah.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah provinsi dalam pemenuhan kebutuhan benih di Sulsel setiap tahunnya.

Hal ini, lanjutnya, juga berhubungan erat dengan ketahanan pangan nasional. Jika terus dilakukan, diyakini hasil padi akan melimpah dan tidak menutup kemungkinan Sulsel akan dapat mengekspor beras ke luar negeri.

Kasdam VII Wirabuana Hari Mulyono, mengharapkan, kegiatan percontohan teknologi padi ini dapat diadopsi oleh petani.

Panen raya ini, kata dia, merupakan bukti keseriusan Kodam VII Wirabuana dalam mengaplikasikan kerja sama yang dilakukan bersama pemerintah provinsi sekaligus upaya serius dalam menjaga kestabilan ketahanan pangan di Sulsel.

Pada kesempatan itu, wakil gurbernur juga menyerahkan bantuan alat pertanian dan perangkat komputer ke 11 kecamatan di Bone. (T.KR-RY/M019)

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/38288/wagub-sulsel-panen-raya-padi-di-bone

Pemprov Anggarkan Perbaikan Jalan Desa di Lutra

Selasa, 24 April 2012

Luwu Utara, Sulsel - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mengalokasikan anggaran perbaikan jalan Desa Limbong dan Seko di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) senilai Rp12 miliar dalam APBD 2012.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang dalam kunjungan kerjanya di Desa Limbong Kecamatan Limbong, Luwu Utara, Senin.

Bantuan perbaikan jalan tersebut diharapkan dapat memperlancar akses jalan dari Kota Kabupaten Luwu Utara menuju Limbong dan Seko yang saat ini kondisinya dinilai masih sangat memprihatinkan.

Perbaikan jalan juga diharapkan dapat mendorong laju perputaran ekonomi sehingga masyarakat khususnya masyarakat setempat semakin meningkat.

Kecamatan Limbong berjarak 56 kilometer dari Kecamatan Sabbang dengan jarak tempuh tiga jam. Sementara untuk mencapai Seko, jaraknya 74 kilometer.

Kondisi jalan saat ini, 20 kilometer telah di-aspal namun, selebih masih tanah dan batuan yang setiap musim hujan rawan longsor.

Wakil gubernur juga memberikan bantuan satu unit traktor, satu unit perontok padi, 500 ton bibit padi, 500 ton bibit jagung dan bibit sayuran berupa tomat, wortel, kubis dan cabe.

Dalam kesempatan itu, wakil gubernur juga memperoleh gelar kehormatan adat sebagai "Takdung Pattionangan Lullung di Porannu" yang berarti pemimpin yang mengayomi dan menjadi harapan seluruh masyarakat.

Gelar adat diberikan langsung oleh Ketua Adat Dewan Rongkong Tanah Masakke Lipu Maraninding FP. Patuang MM, Tomaka Rongkong disaksikan Bupati Lutra Arifin Junaidi dalam sebuah acara adat.

Agus Arifin Nu'mang juga memperoleh dukungan untuk kembali menjadi Wakil Gubernur Sulsel mendampingi Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo periode 2013-2018. (T.KR-RY/M009)

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/38244/pemprov-amggarkan-perbaikan-jalan-desa-di-lutra

Disdik Sulsel Dukung UN SD 2013 Dihapus

Selasa, 24 April 2012

MAKASSAR– Dukungan dihapusnya Ujian Nasional (UN) terus mengalir. Setelah Dewan Pendidikan, kini giliran Dinas Pendidikan Sulsel menyatakan UN tingkat Sekolah Dasar (SD) sudah saatnya dihapus.

Paling lambat, aturan tersebut harus diberlakukan mulai 2013 dengan alasan hanya memboroskan anggaran serta menjadi beban bagi murid. Kepala Dinas Pendidikan Sulsel A Patabai Pabokori mengemukakan, pihaknya sudah dua kali bersurat ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) agar menghapus UN SD dengan alasan kualitas kecerdasan murid tidak ditentukan melalui UN.

Patabai memprotes UN SD karena dilakukan secara sentralistik atau terpusat di Jakarta. “Saya kira kualitas dan kecerdasan murid SD bukan ditentukan lewat UN,yang lebih tahu tentang kecerdasan siswa adalah gurunya.UN belum relevan diterapkan untuk anak SD, itu akan membuat anak-anak stres, itu beban berat buat anak-anak”. “Jadi sebaiknya di kembalikan ke sekolah.Saya sependapat jika dikatakan itu pemborosan anggaran,” katanya di Makassar,kemarin.

Dia mengemukakan,pemerintah pusat mengeluarkan anggaran Rp10 miliar hanya untuk mencetak soal UN SD 2012 khusus di Sulsel saja. Patabai beranggapan uang tersebut lebih bermakna jika dialokasikan untuk membangun laboratorium mental di SD yang selama ini kurang diperhatikan. “Sebaiknya anggaran itu untuk membangun laboratorium mental, membangun masjid atau mushallah di SD.Selama ini, hampir tidak ada SD yang memiliki Masjid,”ucap mantan Bupati Bulukumba dua periode ini.

Patabai menambahkan, anggaran SD bisa juga dialihkan untuk penyatuan gedung SD dan SMP demi meningkatkan kualitas program wajib belajar sembilan tahun. Menjadi aneh, lanjut dia, karena wajib belajar sembilan yang sudah lama dicanangkan pemerintah, masih harus melalui dua kali UN yakni UN SD dan UN SMP sederajat.

Sebelumnya,Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Prof Dr Halide menegaskan UN SD harus dihapuskan karena hanya membuang-buang anggaran serta tidak sejalan dengan program wajib belajar sembilan tahun. Atas pertimbangan itu,dia meminta agar Sulsel menjadi pelopor pendidikan dasar nasional yang berkualitas dengan efisien dengan menghapus UN SD.

“Saya dari dulu setuju konsep satu atap (SD dan SMP) sehingga konsep wajib belajar sembilan tahun terpenuhi mulai dari kelas I-IX SD.Tidak perlu ada ujian SD, ujian akhir nanti pada Kelas IX. Sistem ini akan menampung ide kelas akselerasi dimana anak yang pintar bisa lebih cepat masa belajarnya,”ujarnya.

Menurutnya, Sulsel harus menjadi pelopor wajib belajar sembilan tahun dengan meniadakan UN SD.Hal ini ditunjang dengan pemberlakuan program pendidikan gratis.Menurut guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin,keberadaan UN SD hanya menghambur- hamburkan anggaran.

“UN SD hanya membuangbuang anggaran sehingga harus dihapus. Ini juga untuk efisiensi pendidikan dasar.Diluar negeri itu pendidikan dasar hanya satu kali ujian,”ucapnya. ● supyan umar

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/488827/

Sosialisasi Kelembagaan Dewan Kelautan Indonesia

Sel, 24/04/2012

Pembangunan di Sulawesi Selatan banyak hal yang menyentuh potensi kelautan dengan kegiatan ini tentu diharapkan mampu melakukan interaksi apa yang menjadi masalah dengan kebijakan yang ada dan teknik operasional terkait Dewan Kelautan Indonesia. Akan melakukan komunikasi untuk menyatukan persepsi dimasa yang akan datang agar tujuan dan fungsi Dewan Kelautan Indonesia bisa dilakukan dengan baik. Hal ini dikatakan Asisten pembangunan Setda Prov. Sulsel, 24 April 2012 di Ruang data kantor Gubernur, saat membuka acara Kajian Kebijakan Kelembagaan Dewan Kelautan Indonesia.

Perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan untuk memberi kontribusi yang besar, dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang masih tinggi di atas rata-rata nasional dengan sektor perikanan dan pertanian yang menjadi unggulannya, begitu juga disektor kelautan. Yang paling diharapkan ke depan kita harus jalin komunikasi yang baik agar semua stakeholder secara optimal dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Melakukan mekanisme kerja yang efektif dengan lembaga yang terkait dengan masalah kelautan, juga mengenai sarana dan prasarana dilakukan dengan baik. Ada sinergi antara pusat dan daerah, serta ada sikap dan itikad yang baik dari pemangku kepentingan sesuai kewenangan dari kelembagaan.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/sosialisasi-kelembagaan-dewan-kelautan-indonesia