Sulsel Berencana Impor Bibit Sutra China

Kamis, 15 Maret 2012 

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel berencana mengimpor bibit sutra dari China untuk mengembalikan kejayaan kain sutra Sulsel.Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang di Makassar, Rabu, mengatakan, bibit sutra asal China memiliki kualitas yang cukup baik dan digemari petani sutra.

Karena itu,tidak menjadi masalah jika petani menggunakan produk dari luar negeri. “Bibit dari China cukup bagus dan digemari petani sutra di Sulsel. Meskipun harganya relatif mahal, tidak apa-apa gunakan produk luar karena kami belum mampu memproduksi bibit sebaik produk China,” katanya saat menerima gabungan kelompok tani (gapoktan) penghasil sutra,kemarin.

Bibit sutera produksi Perum Perhutani dijual Rp80.000 per boks, menghasilkan panjang benang maksimal 600 meter per ulat. Sementara bibit sutra China Rp260.000 per boks menghasilkan panjang benang hingga 1.000 meter per ulat. Agus menyarankan, petani sutra menggunakan bibit sutra dari China karena Pemerintah Provinsi bertekad mengembalikan kejayaan kain sutra Sulsel.

“ Jepang dulu dikenal sebagai penghasil sutra, kemudian beralih ke industri, begitu pula China. Kini, kedua negara ini telah meninggalkan pekerjaan itu. Ini kesempatan Indonesia mengambil alih posisi itu sebagai penghasil sutra dunia menuju negara industri,”katanya.

Dia juga meminta Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel terus membantu petani sutra di Kabupaten Soppeng dan Wajo sebagai dua daerah utama penghasil sutra di Sulsel. Dengan begitu, keberhasilan kedua daerah tersebut nanti dapat diadopsi kabupaten lainnya.

“Dinas Kehutanan terus membina petani sutra agar berhasil.Hal itu dapat dicontoh petani lainnya karena petani itu gampang mengembangkan suatu komoditas kalau sudah melihat keberhasilan petani lain,”pungkasnya. 

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/477584/

Read More >>

Sulsel Butuh Rp2 Triliun untuk Bangun Irigasi

Kamis, 15 Maret 2012 

 

Makassar - Sulawesi Selatan memerlukan dana sekitar Rp2 triliun untuk membangun irigasi baru guna memacu peningkatan produksi beras dari 2,8 juta ton menjadi 5,6 juta ton per tahun.

Ketua Kadin Sulawesi Selatan Zulkarnain Arief mengatakan di Makassar, Kamis, pembangunan irigasi perlu mendapat perhatian serius pemerintah pusat mengingat sekitar 40 persen jaringan irigasi di Sulsel saat ini rusak.

Pada aeminar Musyawarah-Mufakat Dampak Kenaikan BBM yang diselenggarakan PWI Sulsel-Polda Sulselbar, ia mengatakan, Sulsel sebagai daerah lumbung beras nasional seyogianya mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan membangun infrastruktur terutama pembangunan irigasi guna meningkatkan produksi beras.

"Kalau jaringan irigasi yang rusak tersebut bisa kembali berfungsi, Sulsel akan mampu memasok kebutuhan beras nasional lebih besar dari surplus beras saat ini 2,5 juta ton, "katanya.

Sulsel akan mampu memasok beras untuk 14 provinsi di kawasan timur Indonesia apabila jaringan irigasi berfungsi dengan baik untuk mengairi areal persawahan di daerah sentra prouksi dengan hasil produksi di atas 5 juta ton.

Sebelumnya Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, produksi padi Sulsel mencapai 4,8 juta ton dan mengalami surplus beras sekitar 2,5 juta pada 2011 dan surplus jagung 1,5 juta ton.

Sementara andil Sulsel dalam pengadaan pangan nasional melalui Bulog rata-rata mencapai 300.000 ton pertahunn, atau sekitar 8-10 persen dari total produksi setiap tahun.

Daerah sentra produksi beras Sulsel berada di kawasan penyangga "Bosowasipilu" yang meliputi kabupaten Bone, Soppeng Wajo, Sidrap, Pinrang dan Luwu yang terdiri atas empat kabupaten dan kota. 

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/37260/sulsel-butuh-rp2-triliun-untuk-bangun-irigasi

Read More >>

Disperindag Pantau Harga Barang

Kamis, 15 Maret 2012

MAKASSAR – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel terus memantau pergerakan harga barang di pasar-pasar tradisional di Makassar. Langkah ini dilakukan seiring akan dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi awal April mendatang. Kepala Disperindag Sulsel Irman Yasin Limpo, kemarin, mengatakan, saat ini harga barang di pasar-pasar tradisional khususnya di Makassar, masih normal dan belum ada kenaikan. Dia mengatakan, pemerintah akan tegas jika ada pedagang yang menimbun barang, khususnya kebutuhan pokok. ”Tidak boleh ada kenaikan sebelum ada kenaikan harga BBM,” kata dia. Hingga saat ini pemerintah Sulsel belum membuat standardisasi atau toleransi kenaikan harga. ”Tidak bisa kami mengira-ngira karena kepastian berapa kenaikan BBM belum ada,” ujarnya. Dia mengakui kenaikan harga BBM besar pengaruhnya terhadap kebutuhan pokok. Namun, harga yang ditawarkan pedagang harus rasional dan tidak terlalu tinggi. ”Kami sadari dampak BBM terhadap harga sangat besar. Namun, pedagang juga tidak bisa sembarangan menaikkan harga, khususnya kebutuhan pokok. Makanya kami terus melakukan pantauan,” tandasnya. Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/477588/

Read More >>

Wagub Terima Gabungan Kelompok Tani Penghasil Sutra

Kam, 15/03/2012 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana melakukan impor bibit sutera dari China yang dinilai memiliki kualitas yang jauh lebih baik dan digemari petani sutera. Tidak ada masalah jika petani menggunakan bibit produk luar negeri lantaran bibit lokal belum mampu memproduksi bibit yang berkualitas. Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, H. Agus Arifin Nu’mang saat menerima Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Penghasil Sutera di ruang kerjanya Kantor Gubernur, Rabu, 14 Maret 2012 Makassar.

Lanjut dikatakan, Kualitas bibit sutera Sulawesi Selatan yang menurun, maka pihaknya mengaku perlu melakukan itu untuk mengembalikan kejayaan sutera Sulawesi Selatan yang pernah terkenal di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Bibit sutera produksi Perum Perhutani yang selama ini dipakai hanya bisa menghasilkan panjang benang maksimal 600 meter per ulat, meski harganya yang jauh lebih murah dengan harga Rp.80 ribu per box-nya. Sedangkan bibt sutera dari China meski harga Rp.260 per-box, tetapi mampu menghasilkan panjang benang mencapai 1000 meter per ulat-nya.

Saat ini, menjadi kesempatan Sulawesi Selatan untuk mengembangkan kejayaan sutera, karena baik China maupun Jepang yang dulunya terkenal sebagai negara penghasil sutera kini beralih ke dunia industri. Kedua negara ini telah meninggalkan pekerjaan itu kemudian beralih ke industri. Ini kesempatan kita di Indonesia mengambil alih posisi itu sebagai penghasil sutera  dunia untuk menuju negara industri. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sulsel juga meminta Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan sebagai Leading Sector pengembangan sutera, untuk membantu potensi sutera di Kabupaten Soppeng dan Wajo yang terkenal sebagai daerah penghasil sutera di Sulawesi Selatan. Kedua daerah tersebut akan menjadi percontohan daerah penghasil sutera sehingga nantinya bisa diadopsi oleh petani di daerah lain.

Sementara, Ketua Gabungan Kelompok Tani Penghasil Sutera, Ilyas Muhammad Yahya berharap agar Pemprov. Sulawesi Selatan dapat membantu petani dalam memenuhi jumlah kebutuhan bibt sutera produksi China. Pertahunnya, Kelompok Petani Sutera membutuhkan 1000 box bibit sutera, sementara yang tersedia hanya 400 box bibit per tahun. Selain itu, anggota DPRD Kabupaten Soppeng ini juga meminta agar Pemprov. Sulawesi Selatan mendapatkan standar harga sutera. Ini diharapkan ke depan para pedagang tidak mudah mempermainkan harga yang bisa merugikan petani, kalau bisa ini segera ditetapkan standar harganya.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/wagub-terima-gabungan-kelompok-tani-penghasil-sutra

Read More >>

Pemprov. Sulsel Bentuk Satgas Bersama Pertamina

Kam, 15/03/2012 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Pertamina Regional VII Sulawesi sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengantisipasi dampak dan gejolak akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Satgas bentukan Pemprov. Sulsel - Pertamina ini akan melibatkan beberapa pihak termasuk pihak Polda Sulselbar dan Kodam VII Wirabuana, mereka akan diturunkan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM akibat penimbunan. Hal ini dikatakan Gubernur Sulawei Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo saat menerima Kunjungan PT Pertamina di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 14 Maret 2012.

Gubernur, memandang penting untuk dibentuk segera Satgas ini demi stabilitas harga dan ekonomi di Sulawesi Selatan. Secara teknis Satgas ini akan berada dalam koordinasi Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Selatan, namun masih akan dibicarakan lebih lanjut. Yang perlu diantisipasi adalah dampak dari kenaikan harga BBM ini, jangan sampai gara-gara ini misalnya nelayan jadi tidak melaut sehingga terjadi kelangkaan ikan, kalau ikan langka pengaruhnya akan berimbas pada yang lain.

Sementara itu, Manager PT Pertamina Region VII Sulawesi, Adi Nugroho menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam Satgas yang akan dibentuk itu, sejauh ini apapun bentuk kebijakan pemerintah, pihaknya akan tetap mendukung, Pertamina tinggal melaksanakan saja, kita disuruh jual, diminta ditribusikan dan harga sudah ditetapkan pemerintah, kita tinggal melaksanakan saja termasuk mengantisipasi terjadinya penimbunan dengan melakukan monitor di lapangan melalui desk yang dibentuk gubernur.

Adapun stok Bahan Bakar Minyak di tiga depo di Makassar, Pare-pare dan Palopo masih dapat memenuhi kebutuhan. Di tiga depo tersebut mendistribusikan sekitar 4.000 kilo liter solar dan premium setiap harinya. Atas dasar itu, Adi meminta masyarakat Sulawesi Selatan agar tidak panik, karena pasokan Bahan Bakar Minyak dan elpiji masih normal. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah diinstruksikan untuk tidak melayani pembelian Bahan Bakar Minyak menggunakan jerigen. Masyarakat tidak perlu panik karena stok elpiji dan BBM kita cukup,  kapal pengangkut BBM dan elpiji pun masih rutin masuk dan langsung didistribusikan.

Terkait antrian di sejumlah SPBU di beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang belakangan terjadi, pihaknya membantah bahwa antrian tersebut karena mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak. Namun antrian itu disebabkan kebutuhan masyarakat yang melonjak, untuk itu pula pihaknya berjanji akan segera melakukan penanganan.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pemprov-sulsel-bentuk-satgas-bersama-pertamina

Read More >>

Kunjungan Kerja Pemprov. Banten di Sulawesi Selatan

Kam, 15/03/2012 

Bertempat di Ruang Data Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis, 15 Maret 2012  berlangsung acara Kunjungan kerja Sekertaris Daerah Provinsi Banten, Bapak Ir. Muhadi, M.SP bersama rombongan dan diterima  Sekertaris Provinsi Sulawesi, H. Andi Muallim mewakili Gubernur Sulawesi Selatan. Turut hadir,  Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulsel, Kepala Biro Napsa dan HIVProv. Sulsel, Kepala Biro Aset Daerah Prov. Sulsel, Kepala Biro Kerjasama Prov. Sulsel, Kepala Biro Hukum dan HAM Prov. Sulsel, Kepala Satpol PP Prov. Sulsel , Kepala Biro Kesra Prov. Sulsel, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan & KB Prov. Sulsel, Kepala Balitbanda Prov. Sulsel serta Kabag/Kasubag. Badan/Biro lingkup Pemprov. Sulsel.

Menurut, Bapak Ir. Muhadi, M.SP bahwa Sulawesi Selatan adalah gubernur yang banyak mendapat penghargaan dibanding daerah lain untuk itu kami berkunjung ke Sulsel untuk sharing dan untuk mengetahui kiat-kiat apa yang dilakukan Pemprov. Sulsel sehingga mendapat penghargaan yang begitu banyak dari segala bidang sektor antara lain baik pertanian, maupun bidang - bidang yang lainnya. Sedangkan provinsi Banten adalah provinsi yang baru dibuka pada tahun 2000 dan baru mendapatkan 25 penghargaan untuk itu kami akan belajar agar bisa mendapat gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara, itu Sekertaris Provinsi Sulawesi, H. Andi Muallim berharap kunjungan ini dapat bermanfaat pada kedua belah pihak dan pada kesempatan ini akan menyampaikanbeberapa hal yang terkait dengan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan yang dilandasi Visi Pembangunan Sulawesi Selatan yaitu Sulawesi Selatan sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik Dalam Pemenuhan Hak Dasar. Adapun hasil pembangunan di Sulawesi Selatan semakin baik yang ditandai dengan Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku dimana capaian jumlah uang beredar pada tahun 2011 mencapai kurang lebih Rp.137 triliun meningkat sebesar 17 persen dari kurang lebih 117 triliun pada tahun 2010. Hal ini diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 8,18 persen menjadi 8,32 persen pada tahun 2011.

Adapun Pendapatan perkapita masyarakat Sulawesi Selatan juga memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2 tahun yaitu 2009 mencapai rata-rata 12,63 juta rupiah, pada tahun 2010 mencapai rata-rata 14,67 juta juta rupiah dan pada tahun 2011 telah mencapai rata-rata 16,82 juta rupiah. Dari sector ketenagakerjaan juga telah dicapai suatu keberhasilan yang cukup baik dimana pengangguran mengalami penurunan sehingga pada tahun 2011  angka pengangguran mencapai 6,56 % dibandingkan tahun 2010 yang masih terdapat 8,37 %. Sedangkan penetapan Upah Minimum Regional Prov. Sulawesi Selatan meningkat sebesar 10 % dari Rp.1.000.000,- pada tahun 2010 menjadi Rp.1.100.000,- pada tahun 2011. Rakyat Miskin di Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 913,400 jiwa (11,60 %) pada tahun 2010 menurun jadi 832.900 jiwa (10,29 %) pada tahun 2011.

Capaian lain terjadi peningkatan produksi beberapa komoditas unggulan dan peningkatan sector-sektor lainnya antara lain dari sektor pertanian produksi beras tetap dapat mempertahankan surplus beras 2 juta ton dengan produksi pada tahun 2010 sebesar 2,77 juta ton, dan pada tahun 2011 dapat melampaui surplus 2 juta ton sebesar 2,90 juta ton beras, produksi jagung tahun 2010 sebesar 1,34 juta ton dan tahun 2011 meningkat menjadi 1,41 juta ton, sedangkan produksi kakao tahun 2010 sebesar 173,56 ribu ton dan meningkat sebesar 196,69 ribu ton pada tahun 2011 sedangkan populasi sapi tahun 2010 sebesar 849.000 ekor meningkat menjadi 1.017 ekor pada tahun 2011. Pada sector perikanan komoditi unggulan udang produksi tahun 2010 sebesar 19.070 ton dan meningkat sebesar 26.240 ton pada tahun 2011, rumput laut produksi tahun 2010 sebesar 1.076 ribu ton meningkat menjadi 1.644 ribu ton  tahun 2011. Dalam hal penataan ruang di Sulawesi Selatan diatur melalui Perda No.9 tahun 2009 tentang RTRW Prov. Sulsel. Perda ini merupakan RTRW pertama di Indonesia yang merujuk UU no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang hingga tahun 2011 terdapat 6 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang memiliki Perda RTRWK yakni Kabupaten Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Kota Pare-pare, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/kunjungan-kerja-pemprov-banten-di-sulawesi-selatan

Read More >>