RABU, 27 JUNI 2012

MAKASSAR, -- Investasi merupakan kunci keberhasilan untuk menggairahkan kembali perekonomian negara, baik investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Makanya,Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulsel menggelar Rapat Teknis Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal di Hotel Denpasar Makassar, Selasa, 26 Juni kemarin.

Kepala BKPMD Sulsel, Muhammad Arifin Daud , mengatakan, visi memajukan investasi sudah merupakan komitemen pemerintah daerah dalam program pembangunan jangka panjang Sulsel.

Kinerja investasi yang semakin tahun menggambarkan tren positif yang berimplikasi pada kondisi perekonomian di Sulsel.

Nah, untuk 2012 ini, kinerja investasi Pemprov Sulsel triwulan I telah mencapai peringkat 4 Nasional pada level Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai US$415.519.940 dan pada level Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp7.658.948.000 dan mencapai peringkat 10 Nasional.

“Kami selalu berusaha mensinergikan dan mengimplementasi prinsip-prinsip investasi yang lebih cepat, mudah, murah dan lebih baik,” katanya di sela-sela pembukaan rapat teknis.

Dalam kegiatan yang dihadiri semua BKPM Kabupaten Kota dan beberapa perusahaan termasuk PT Bosowa dan PT Semen Tonasa ini, juga dihadiri oleh Kepala Sub Direktorat Pengendalian Pelaksanaan Modal Wilayah III Jawa Tengah BKPM Pusat, Ruth Mutia Silalahi.

Ruth mengungkapkan, sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini, tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

Berdasarkan pasal 14 UU no 25 tahun 2007, setiap penanam modal berhak mendapatkan kepastian hukum, hak dan perlindungan. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan, hak pelayanan dan berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (mg3/mri)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/ekonomi/ratek-pengendalian-dan-pengawasan-penanaman-modal-digelar

Pangsa Pasar Bank Syariah di Sulsel 5,2%

Rabu, 27 Juni 2012

MAKASSAR– Pangsa pasar (market share) perbankan syariah di Sulsel masih minim, karena baru menguasai sekitar 5,2% dari total pangsa pasar perbankan yang ada di daerah ini.

Walau demikian, posisi tersebut masih lebih tinggi dari pangsa pasar perbankan syariah secara nasional yang baru mencapai 4,1%. Deputi Kepala Kantor Wilayah I Bank Indonesia (BI) Sulawesi Maluku dan Papua Arief Budi Santoso mengatakan, pencapaian tersebut menunjukkan progres yang baik.Walaupun masih jauh tertinggal dari penguasaan pasar perbankan konvensional.

“Aset bank syariah di Sulsel tumbuh positif dari tahun ke tahun.Per April tahun ini saja melonjak 64,79% jadi Rp3,41 triliun dibandingkan waktu yang sama tahun lalu. Begitu pula dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) naik 32,88% menjadi Rp1,57 triliun,” ujar Arief di Kantor BI Makassar,kemarin. Sehatnya perbankan syariah tahun ini juga didukung pencapaian Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah 1,55% yang lebih rendah dari tahun lalu 2,63%.

“Total pembiayaan perbankan syariah Sulsel tercatat Rp3,24 triliun, naik 37,06% dari tahun lalu,”kata Arief. Menurut dia, bank syariah di Sulsel bisa saja menguasai pasar lebih besar dari pem-bukuan saat ini. Salah satu caranya dengan membuka lebih banyak lagi cabang di daerah-daerah dan intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan data BI, sebanyak 41 bank umum termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) berada di wilayah Sulsel dan Sulbar. Dari jumlah tersebut terdapat 35 bank konvensional dan 6 bank umum syariah. Dari 35 bank konvensional tersebut,5 di antaranya memiliki unit bisnis syariah. Menurut Kepala Departemen Perbankan Syariah BI Edy Setiadi, kendala utama yang dihadapi bank syariah saat ini adalah sumber daya manusia (SDM) yang terbatas.

“Secara nasional tenaga perbankan syariah masih kekurangan 20.000 orang,dan itu tidak mudah mendapatkannya. Selama ini banyak SDM yang dihimpun bank syariah berasal dari bank konvensional. Bukan tidak baik,tetapi sistem yang berbeda tentu akan menghambat kinerja,” kata dia yang datang ke Makassar dalam rangka menghadiri Forum Riset Perbankan Syariah (FRPS) di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, kemarin.

Oleh karena itu, sejak beberapa tahun yang lalu,BI terus mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menciptakan kurikulum perbankan syariah. “Tetapi hingga saat ini masih belum ada perkembangan. Kita harap dengan adanya kurikulum, bisa mendorong terciptanya SDM yang lebih baik,” tutur Edy. rahmat hardiansya

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/506603/