Pemprov Serius Miliki Saham Vale

Kamis, 24 May 2012

MAKASSAR – Rencana Perusahaan Daerah (Perusda) Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk memiliki sebagian saham PT Vale Indonesia,Tbk serius.Hal ini diungkapkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang menegaskan pemerintah daerah harus memiliki sebagian saham agar bisa mengendalikan pendapatan daerah.

“Bahkan, selain pemerintah provinsi,pemerintah kabupaten juga bisa ambil bagian dalam kepemilikan saham tersebut,” ujar Syahrul Yasin Limpo yang ditemui di sela Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulselbar kemarin. Sebelumnya, Gubernur bertemu Presiden Direktur & CEO PT Vale Indonesia Nico Kanter. Syahrul menegaskan, pertemuan dirinya dengan CEO PT Vale Indonesia tersebut salah satunya membahas soal regulasi dan rencana kepemilikan saham itu.

“Ini keharusan. Bagaimana pun caranya harus ada kepemilikan saham pemerintah daerah di perusahaan itu,”katanya. Soal anggaran dan besaran kepemilikan saham masih akan dibicarakan lebih lanjut. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, pemerintah daerah punya andil untuk memiliki saham sebuah perusahaan tertentu hingga 10%.

Nico Kanter melalui pesan singkat mengkonfirmasi pertemuannya dengan Syahrul, untuk membicarakan rencana negosiasi dengan pemerintah daerah. Soal rincian negosiasi dan kesepakatan yang diinginkan, masih dirahasiakan Nico. Sebelumnya General Manager Media Communication PT Vale IndonesiaTeuku Mufizar Mahmud kepada SINDO mengaku, hingga saat ini belum ada rencana perubahan pemegang saham oleh PT Vale Indonesia.

Komposisi pemegang saham masih dikuasai PT Vale Brasil sebesar 50%,dan 22% investor Jepang, sisanya 28% oleh publik. Pengamat Ekonomi Sulsel Hamid Paddu menilai, tidak ada yang salah dengan rencana pemerintah daerah untuk memiliki sebagian saham Vale. Bahkan amanat undang-undang juga mengatakan demikian, namun dia berharap tindakan itu tidak berbanding terbalik dengan pelayanan publik di daerah ini. “Jika keuangan pemerintah sudah surplus tidak apaapa.

Apalagi jika pelayanan publik sudah terpenuhi secara maksimal.Namun jika belum, seharusnya anggaran untuk kepemilikan saham tersebut dialihkan dulu ke pelayanan publik agar seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi,” katanya. Memiliki saham Vale, menurut Hamid, tidak dengan anggaran yang sedikit.Perusahaan tambang nikel terbesar di Sulsel tersebut, memiliki omset yang besar, sehingga untuk memilikinya juga membutuhkan anggaran yang besar pula. rahmat hardiansya

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497491/

Gubernur Pertemuan Tertutup di Bappeda

Kamis, 24 May 2012

MAKASSAR – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo kembali menggelar pertemuan tertutup dengan ratusan staf di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel,kemarin.

Informasi yang dihimpun, pertemuan yang berlangsung 90 menit tersebut dilakukan untuk mempercepat realisasi anggaran dan fisik APBD dan APBN 2012, sebelum memasuki tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2013 mendatang. Sebelumnya,kegiatan serupa juga dilakukan di Syahrul empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup pemprov. Diantaranya Disbudpar, Dinkes,serta Disnakertrans.

Kepala Bappeda Sulsel Tan Malaka Guntur yang dikonfirmasi menyebutkan, gubernur menginginkan agar realisasi anggaran dan fisik telah bisa selesai keseluruhan pada triwulan III 2012. Sehingga, pada sisa triwulan IV mendatang,seluruh SKPD sisa melakukan maintenance dan menyelesaikan tahapan akhir hingga akhir 2012 mendatang.

“Beliau hanya meminta seluruh program kerja dipercepat, dan kalau bisa Oktober nanti selesai 100%,” jelas Tan Malaka kepada wartawan usai pertemuan,kemarin. Selain itu, Syahrul juga meminta kepada Bappeda untuk menyusun perencanaan program 2013 mendatang bisa menuntaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi program Syahrul di awal periodenya 2008 lalu. ● wahyudi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497487/

Stok Beras Bulog Sulsel Aman 20 Bulan

Kamis, 24 Mei 2012

Makassar - Stok beras Perum Bulog Sulawesi Selatan saat ini mencapai 200 ribu ton beras, cukup untuk mememnuhi kebutuhan hingga 20 bulan ke depan.

"Stok yang dikuasai saat ini aman untuk konsumsi masyarakat di daerah ini hingga 20 bulan," kata Kepala Perum Bulog Divre VII Sulsel Tommy S Sikado di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, Sulsel sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional memiliki persediaan beras yang cukup memadai, sehingga memungkinkan untuk membantu daerah lain yang minim pangan.

Daerah yang menjadi lokasi bantuan pangan sesuai dengan perintah logistik umumnya adalah daerah di kawasan timur Indonesia seperti sebagian daerah Sulawesi, Maluku dan Papua.

"Selain itu juga dikirim ke Nusa Tenggara Timur, bahkan ke Sumatera Barat," katanya.

Sementara posisi Sulsel selaku daerah penyangga pangan nasional, dia mengatakan, menempati posisi keempat setelah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Menurut dia, dengan penguasaan stok beras Bulog Sulsel, sepanjang Januari - Mei 2012 tercatat sekitar 50 ribu ton beras yang dikirim ke sejumlah daerah di KTI dan juga sebagian daerah di wilayah barat Indonesia.

"Jadi, dari 70 ribu ton beras sesuai perintah logistik, sudah disalurkan sebanyak 50 ribu ton ke berbagai daerah," katanya. (T.S036/R007)

Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/39081/stok-beras-bulog-sulsel-aman-20-bulan