Lima Kunci Sulawesi Selatan Tekan Inflasi

 Kamis, 17 Mei 2012

JAKARTA,- Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, angka inflasi Provinsi Sulawesi Selatan tidak sampai 3 persen pada tahun 2011. Dijelaskannya, untuk mencapai angka tersebut ada lima hal yang telah dilakukan Pemerintah setempat.

"Kami (inflasi) tidak sampai 3 persen bahkan pernah di bawah 2 persen. Tahun 2011 kita 2,6 persen," sebut Syahrul kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (16/5/2012).

Ia menjelaskan ada lima hal yang dilakukan Pemerintah Daerah setempat untuk menekan inflasi di bawah tingkat inflasi nasional. Pertama, kondisi ekonomi harus diperbaiki. Kedua, bila ekonomi baik maka daya beli masyarakat pun tinggi.

"Kemudian kita mengatur buffer stock (stok penyangga) yang ada dari kebutuhan dasar. Dan di sinilah memang peran Pemerintah mengatur bersama Bank Indonesia," sambung dia.

Lalu, keempat adalah menjaga distribusi barang. Terakhir, harga barang harus bisa dikendalikan dan terukur. "Jadi lima hal ini harus bekerja sama membuat inflasi turun," ungkapnya.

Angka inflasi yang kecil, sambung Syahrul, akan membuat semua faktor ekonomi di suatu daerah baik sehingga masyarakat setempat pun maju.

Sebanyak tiga Provinsi dan tiga Kabupaten/Kota mendapatkan penghargaan dari Pemerintah karena memiliki Tim Pengendalian Indlasi Daerah (TPID) terbaik. Penghargaan diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, dalam acara Rakornas III TPID 2012, di Jakarta, Rabu.

Provinsi yang mendapatkan penghargaan adalah Sumatera Utara untuk provinsi terbaik di wilayah Sumatera, Jawa Barat untuk provinsi terbaik di wilayah Jawa dan Sulawesi Selatan untuk wilayah Indonesia Timur. Sedangkan tiga kabupaten/kota yang mendapat penghargaan adalah Pematang Siantar, Balikpapan dan Solo. (*)

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/05/17/lima-kunci-sulawesi-selatan-tekan-inflasi

Read More >>

Gubernur Terima Penghargaan ke-113

KAMIS, 17 MEI 2012

Terbaik Dalam Pengelolaan Infasi Daerah

 JAKARTA,  – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo kembali meraih penghargaan nasio­nal dalam hal Pengelolaan Inflasi Daerah. Ini merupakan penghargaan yang ke-113 yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Penghargaan ini diberikan hanya berselang tiga pekan dari penghargaan ke-112 yang diterima dari pemerintah pusat 25 April lalu. Terakhir, Syahrul menerima penghargaan untuk Sulsel sebagai salah satu dari tiga provinsi terbaik di Indonesia atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penghargaan dari Presiden RI itu diserahkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di sela-sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III Tim Pengendali­an Inflasi Daerah (TPID) 2012, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu, 16 Mei.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, Agus Sumantri, menjelaskan, ada lima indikator sehingga penghargaan tersebut diberikan kepada Pemprov Sulsel.

Antara lain, karena Pemprov Sulsel mampu menekan inflasi untuk tahun 2011, sebesar 2,87 persen atau lebih rendah dari inflasi nasional 3,97 persen.

“Kinerja Pemprov Sulsel selama tahun 2011 dalam mengendalikan tingkat inflasi di Sulsel melalui kegiatan yang direncanakan seperti pertemuan rutin dengan asosiasi pelaku usaha, bulog, dan stakeholder lainnya, serta kemampuan dalam mengantisipasi pengamanan distribusi pasokan harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat,” jelas Agus.

Indikator lainnya, Pemprov Sulsel dinilai mampu membangun kerja sama dengan perbankan, BUMN, produsen, distributor, dan pemerintah kabupaten/kota melalui operasi pasar.

Tidak hanya itu, pemprov juga mampu mendorong tim inflasi kabupaten/kota dan bekerjasama dengan media dalam menyosialisasikan kegiatan ekonomi.

“Inflasi di suatu daerah berkaitan erat dengan ketersediaan dan distribusi barang dan jasa serta indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa gubernur telah bekerja dengan baik bagi kemajuan perekonomian Sulsel,” ungkapnya.

Agus menambahkan,  penghargaan tersebut merupakan yang pertama kalinya diberikan pemerintah pusat kepada daerah dalam hal pengendalian inflasi. Selain Sulsel, daerah lainnya yang mendapatkan penghargaan, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Kota Pematang Siantar, Kota Solo, dan Kota Balikpapan.

Dibuka SBY

Saat ini terdapat 44 pusat TPID yang tersebar di seluruh provinsi. TPID tersebut bertanggung jawab untuk me­ngendalikan kenaikan harga, khususnya harga pangan di daerah-daerah.

Presiden SBY di awal sambutannya, menekankan pentingnya pengendalian inflasi, khususnya bagi rakyat. Menurut Presiden, bagi rakyat, pengertian ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan dan oleh karena itu apapun kebijakan yang diambil pemerintah, pemenuhan kebutuhan rakyatlah yang harus dikedepankan.

“Oleh karena itu, tepat kalau kita semua, mulai dari saya sampai dengan saudara-saudara yang mengemban amanah untuk menyelenggarakan pemerintahan di pusat maupun daerah, juga memiliki kepedulian dan memprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan dasar rakyat itu, saya garisbawahi utamanya pangan,” tutur SBY.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Darmin Na­su­tion, mewakili kelompok kerja nasional TPID, mengatakan bahwa informasi dalam pengendalian inflasi sangat penting.

Hal ini sesuai dengan tema rakornas, yaitu ‘Me­ningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga Melalui Pe­nguatan Ketahanan Pangan serta Optimalisasi Pemanfaat­an Informasi Harga Pa­ngan Strategis’.

Beberapa langkah strateg­is yang ditempuh TPID dan berkontribusi positif terhadap pengendalian inflasi, antara lain, melalui penguatan program komunikasi kebijakan di daerah sehingga mampu mengarahkan ekspektasi inflasi,” ujar Darmin. (eky/ism)

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/gubernur-terima-penghargaan-ke-113

Read More >>

Sekolah RSBI - Disdik Pertanyakan Penerimaan Siswa Baru

Kamis, 17 MEI 2012

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) mempertanyakan proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di (RSBI) di kabupaten/kota yang tidak melibatkan Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel. Sekretaris Disdik Sulsel Abd Jabbar menyebutkan, seharusnya Pemprov memiliki kewenangan dalam proses PSB-RSBI sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. “Kami tidak tahu kenapa kabupaten/kota tak melaksanakan itu.Karena sampai sekarang menjelang dibukanya PSB untuk RSBI, kami tak pernah diajak berkoordinasi,” ungkap Jabbar kepada wartawan kemarin. Padahal, kata dia, Disdik Sulsel juga berhak mengatur standar penerimanaan di RSBI, begitupun dengan penempatan guru serta kepala sekolah (Kasek) yang dianggap sesuai penilaian. “PSB untuk RSBI itu memiliki kriteria khusus. Tapi kabupaten/kota mengusulkannya sendiri tanpa koordinasi ke kita. Ini jelas melanggar PP No 17/2010, ”bebernya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel. Diketahui, jumlah RSBI di Sulsel mencapai 51 sekolah dan tersebar di 24 kabupaten/- kota. Jumlah tersebut juga telah mencakup mulai dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat SMA/sederajat. Kendati demikian, pemprov juga tak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran PP No 17/2010. Pasalnya,di peraturan tersebut tak mencantumkan sanksi jika diindahkan kabupaten/kota. Jabbar hanya mengingatkan, kabupaten/kota harus tetap menerima warga kurang mampu yang memenuhi kriteria PSB di RSBI,meski tak memiliki biaya untuk masuk sekolah. “Sekarang ini sudah ada dana BOS dan pendidikan gratis, serta anggaran kabupaten/ kota.Jadi tak ada lagi yang perlu bersoal, apalagi memberatkan orangtua siswa.Ini yang harus dicatat,”pungkasnya. Sementara itu,Kepala Disdik Sulsel A Patabai Pabokori meminta kepada calon siswa serta orangtua siswa untuk agar tidak segan-segan melaporkan oknum guru maupun kepala sekolah (Kasek) yang melakukan praktik pungutan selama proses PSB. Laporan tersebut bisa langsung disampaikan kepada bupati/ wali kota di 24 kabupaten/ kota di Sulsel,ataupun melaporkannya ke inspektorat di setiap daerah serta Provinsi Sulsel. “Seluruh dana PSB itu sudah disiapkan dari pemerintah pusat dan Pemprov Sulsel.Jadi kalau masih ada praktik pungutan di lapangan, itu jelas liar. Silahkan laporkan dan pasti akan diproses,” tegas mantan Bupati Bulukumba ini. ● wahyudi  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/495376/

Read More >>

Sulsel Pengendali Inflasi Terbaik

Kamis, 17 Mei 2012

DOK/FAJAR
Syahrul Yasin Limpo

JAKARTA,  -- Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali mendapatkan penghargaan sebagai provinsi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik. Penghargaan ini diserahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, dalam acara Rakornas III TPID 2012 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 16 Mei.

GUBERNUR Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, hadir menerima penghargaan tersebut. Syahrul didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan Sulsel, Asri Pananrang, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Sulsel, Agus Sumantri. Selain itu, hadir pula Kepala Kantor Bank Indonesia (KBI) Makassar, Mahmud, serta Humas KBI, Gusti Raizal Eka Putra. Penghargaan ini, menggenapkan 112 penghargaan yang dimiliki Sulsel selama kepemimpinan pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang.

Selain Sulsel, dua provinsi dan tiga kabupaten kota yang juga mendapatkan penghargaan TPID terbaik, yakni Sumatera Utara dan Jawa Barat. Sedangkan tiga kabupaten dan kota yang mendapat penghargaan adalah Pematang Siantar, Balikpapan, dan Solo.

Syahrul Yasin Limpo yang ditemui di lokasi mengungkapkan, penghargaan tersebut bisa diraih berkat sinergitas pemerintah provinsi dengan seluruh stakeholder, termasuk Bank Indonesia. Sulsel sendiri sebut Syahrul, sangat fokus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, karena dengan ekonomi yang baik, membuat daya beli masyarakat juga baik.

Pihaknya juga selalu mengatur buffer stock dari kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Syahrul, dengan buffer stock yang tersedia, harga yang terjaga, membuat inflasi bisa dikendalikan. Dia juga menekankan, beberapa hal yang harus diperhatikan, pemerintah yang kompak bersama stakeholder yang ada, pertumbuhan ekonomi yang harus didorong maksimal agar daya beli masyarakat maksimal, daya beli yang maksimal membutuhkan bahan yang tersedia.

"Sembilan bahan pokok kita tersedia, termasuk distribusi yang tersedia. Kalau ini terjaga, membuat inflasi turun. Kalau turun, inflasi akan membuat daerah maju," jelasnya.

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang bekerja keras sehingga berhasil mengatur laju inflasi daerahnya. "Dua tahun terakhir ini, inflasi bisa dikatakan dalam keadaan yang terkelola. Ini bekat kerja keras saudara. Juga lima tahun terakhir terjaga dengan baik. Di tengah gejolak harga pangan dan energi," sebut dia.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution menjelaskan, penghargaan kepada daerah yang memiliki TPID berkinerja baik tersebut, diberikan agar ada doronga bagi daerah lain dalam upaya mendukung stabilitas harga.

Perkembangan inflasi dalam indeks lima tahun terakhir kata Darmin, menurun dari enam persen pada 2007 menjadi empat persen hingga lima persen pada sekarang ini. Volatile food lima tahun terakhir juga turun dari dari 12 persen ke tujuh persen sampai sekarang. "Ini tidak lepas dari peran Pemda dalam mengatur kestabilan harga," ujarnya.

Menurut Darmin, untuk penghargaan tersebut, pemerintah menilai semua provinsi dan kabupaten kota yang memiliki TPID, dengan mempertimbangkan akses proses dan keluar. Penilaian juga melibatkan pihak eksternal. "Hingga saat ini, TPID telah terbentuk di 44 kota yang menjadi basis perhitungan tersebut," tambah Darmin. (asw/yun)


Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120517005450-sulsel-pengendali-inflasi-terbaik

Read More >>