| Sabtu, 02 Juni 2012 | |
| MAKASSAR – Pembatasan komsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan
diberlakukan di Sulsel mulai Agustus 2012 mendatang.Namun,pembatasan BBM
bersubsidi ini masih difokuskan untuk kendaraan dinas yang akan diatur
dalam surat edaran Gubernur Sulsel.
Surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sulsel tersebut berisi larangan bagi kendaraan dinas,baik provinsi maupun kabupaten/kota,serta BUMN dan BMUD untuk menggunakan BBM bersubsidi. Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Sulsel Yaksan Hamzah mengungkapkan, kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) No 15/2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. “Dalam perpres itu, kita masih diberi tenggak waktu sampai Agustus untuk memberlakukannya. Jadi,pembatasan BBM bersubsidi khususnya kendaraan dinas akan kita berlakukan mulai Agustus nanti,”katanya di Makassar kemarin. Jika pembatasan BBM di Sulsel masih bersifat wacana, pemerintah daerah di DKI Jakarta dan sekitarnya telah melarang setiap pengguna mobil dinas untuk membeli BBM bersubsidi. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, Sugiyanta, menuturkan, seluruh mobil dinas harus beralih ke penggunaan bahan bakar nonsubsidi. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh pegawai untuk mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan pada jam kerja. Pemkab Bekasi juga telah mengeluarkan surat edaran kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mematuhi larangan menggunakan BBM bersubsidi ini. Pejabat di lingkungan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) bahkan sudah melarang mobil dinas menggunakan BBM subsidi sejak tahun lalu.Kebijakan itu mengacu surat edaran dari Wali Kota Tangerang Selatan. Di Makassar dan daerah lainnya di Sulsel masih berupa rencana. Menurut Yaksan, pembatasan BBM bersubsidi bagi pejabat dan aparat pemerintah di Sulsel baru akan direalisasikan Agustus. Hal itu berdasarkan hasil pertemuannya dengan PT Pertamina Region VII Makassar serta sejumlah instansi terkait di Kantor Gubernur Sulsel,kemarin. Selain itu,pertemuan kemarin juga menyepakati untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dan penyaluran BBM bersubsidi di seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Olehnya itu,seluruh kabupaten/kota diwajibkan membentuk tim terpadu untuk mengawasi penggunaan dan peredaran BBM bersubsidi, sehingga pemanfaatannya sesuai yang diharapkan. “Hasil pertemuan tadi akan kita usulkan ke gubernur, dan jika disetujui akan dibuatkan surat edaran kepada seluruh kabupaten/ kota,”tandasnya. Angkutan Umum Pembatasan BBM bersubsidi juga menyasar angkutan umum di seluruh provinsi se-Indonesia. Menurut Menteri Perhubungan (Menhub) RI EE Mangindaan, seluruh angkutan umum yang ada di Sulsel dan provinsi lainnya akan melakukan penghematan konsumsi BBM dengan cara diversifikasi ke bahan bakar gas (BBG). Converterkit untuk diversifikasi diupayakan untuk semua angkutan umum tetapi untuk tahap awal diterapkan di Pulau Jawa-Bali.Kemudian selanjutnya baru diberlakukan di Sulsel dan provinsi lainnya.“Pertamina sekarang ini segera siapkan infrastruktur BBG.Kalau Jakarta, Jawa dan Bali sudah, setelah itu baru seluruh daerah di Indonesia, termasuk Sulsel,” kata menteri asal Manado ini di Rujab Gubernur Sulsel kemarin. Menurut Mangindaan, kesiapan seluruh daerah di Indonesia untuk memakai BBG sangat tergantung dari kesiapan Pertamina untuk menyiapkan sarana dan prasarana, seperti stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).“Penggunaannya di seluruh Indonesia itu tergantung dari kesiapan Pertamina. Yang jelas, ini salah satu cara yang dilakukan pemerintah pusat untuk penghematan konsumsi BBM,”tandasnya. Penggunaan Pelat Merah Dibatasi Pemkab Gowa tak hanya menyetujui pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas para pejabat. Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo mengatakan, pihaknya juga akan membatasi penggunaan mobil pelat merah pejabat di luar jam kerja.“Jika itu dilakukan maka pejabat tidak lagi memakai kendaraan dinas di luar jam kantor,misalnya dipakai jalan-jalan atau bepergian keluar daerah,”kata Ichsan di ruang kerjanya,kemarin. Dia mengungkapkan, kendaraan pelat merah masih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi meski sudah sering kali dilarang.Menurut dia, pejabat cenderung menggunakan mobil dinas karena BBMnya ditanggung pemerintah. Polri Patuhi Instruksi Penghematan Mabes Polri memerintahkan seluruh personel dan anggotanya agar tidak mengisi bahan bakar di SPBU.Mulai kemarin anggota Polri diwajibkan mengisi bahan bakar di SPB kepolisian atau SPBU yang dititipi bahan bakar Polri. Kebijakan ini berlaku untuk kepolisian di wilayah Jakarta, Bekasi,Tangerang, Depok, dan Bogor.Mulai bulan depan kebijakan ini diperluas meliputi Jawa dan Bali. Di luar wilayah itu masih dalam pembahasan. “Tentunya ini disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penghematan BBM dan energi,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution. Dia memaparkan, selama ini SPB milik Polri hanya menyediakan bahan bakar nonsubsidi.“ Jika pun terpaksa harus mengisi di SPBU,itu pun harus tetap membeli BBM nonsubsidi,” ucap Saud. Saud membeberkan, jatah BBM untuk kendaraan dinas polisi berbeda-beda disesuaikan dengan fungsi dan kegunaannya. Mobil dinas yang digunakan pejabat tinggi Polri mendapat jatah 7,5 liter BBM per hari dan mobil patroli dijatah 30 liter per hari.Sementara untuk mobil dinas 2000 cc mendapatkan 12,5 liter per hari. Untuk bus kepolisian dijatah 15 liter per hari dan motor dinas dijatah 2 liter per hari.“Jika kita temukan ada anggota kita yang mengisi kendaraan dinas dengan BBM bersubsidi di SPBU publik, kita akan tanya dan disidang kode etik,”ujarnya. wahyudi/ baharuddin/ helmi syarif
Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/499968/
|
Sabtu, 02 Juni 2012
BBM Pelat Merah Dibatasi Agustus
Menhub Jamin Proyek KA Sulsel Berjalan
| Sabtu, 02 Juni 2012 | |
| MAKASSAR– Proyek pembangunan
rel kereta api yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kota Parepare
sepanjang 136 kilometer, akan dimulai 2013, kemarin. Menteri Perhubungan (Menhub) RI EE Mangindaan menegaskan, proyek transportasi kereta api yang dicanangkan di Sulsel mendapat dukungan penuh Pemerintah Pusat. “Dengan memorandum of undertanding (MoU) ini sudah ada langkah yang berlanjut. Nanti akan ada diturunkan tim terpadu untuk mengimplementasikan MoU ini.Ini bukan proyek mimpi, bukan hanya angin surga saja,”tegasnya usai penandatanganan (MoU) percepatan pembangunan proyek kereta api di Rujab Gubernur, kemarin. Tim terpadu yang akan diturunkan ke daerah ini akan melakukan penyiapan sarana dan prasarana bersama Pemprov Sulsel agar bisa direalisasikan segera pada tahun berikutnya. “Jalur ini adalah urat nadi ekonomi. Sektor ini harus menjawab logistik nasional.Saya titip dukungan,terutama penyiapan anggaran. Kalau saya, pasti mendukung,sehingga kami konsepkan sudah ada anggarannya di 2013,” jelas mantan Gubernur Sulut ini. Dia pun meminta kepada anggota DPR RI asal Sulsel agar bisa memperjuangkan anggaran untuk merealisasikan kedua proyek kereta api tersebut. Dalam penandatanganan MoU kemarin,turut dihadiri anggota DPR RI Malkan Amin. Menurut Mangindaan, proyek kereta api ini mutlak harus dilaksanakan setelah penandatangan MoU. Apalagi, proyek tersebut telah dilirik oleh investor dari beberapa negara. “Sudah banyak sekali negara lain mau ikut dalam proyek ini. Seperti Korea, Rusia, dan Jerman. Kelihatannya seperti gula. Insya Allah ini akan jalan terus,”pungkasnya. Hanya saja, dia mengingatkan agar perencanaan kereta api ini harus mengacu pada produksi komoditi utama daerah yang dilaluinya, bukan hanya mementingkan sektor pengangkutan penumpang saja. “Begitu teken, jangan lamalama implementasinya.Eselon I saya kumpul di sini untuk melakukannya sekarang. Kereta api ini juga memiliki masterplan, tak ada pilihan lain dan harus kita wujudkan,” katanya. Mantan Pangdam VIII/Trikora ini menambahkan, selain di Sulsel, proyek kereta api ini juga akan dilakukan di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara, sehingga bisa menyambungkan se-Sulawesi. Selain MoU kereta api,Menhub juga meneken MoU pengembangan Pelabuhan Garonggong di Kab Barru sebagai second line Pelabuhan Soekarno- Hatta Makassar. Garongkong didesain menjadi hub keluar masuknya ekspor-impor, serta pertanian, sehingga bisa membagi beban yang ada sekarang di Pelabuhan Soekarno-Hatta. “Untuk Garonggong kita sudah siapkan anggaran diatas Rp40 miliar. Desainnya hebat sekali. Dia akan menampung industri pertambangan dan lainnya yang ada,”tambahnya. Khusus masalah pembebasan lahan, Mangindaan meyakinkan kalau tidak akan menjadi masalah. Sebab, dia yakin masyarakat di Sulsel akan rela menyerahkan lahannya demi kepentingan bersama. Sementara itu,Syahrul Yasin Limpo menyebutkan, jika proyek kereta api ini direalisasikan, akan berdampak sangat penting bagi Kawasan Timur Indonesia (KTI) utamanya di Sulsel. Pasalnya, sebagian besar provinsi di KTI bertumpu pada komoditas yang ada di daerah ini. Olehnya itu, dia meminta kepada pemerintah pusat agar bisa mempercepat proyek tersebut. “Kita minta agar ini bisa segera merealisasikan kereta api yang ada di sini.Karena ini juga merupakan konsepsi utama dan unggulan seluruh gubernur di Sulawesi,”akunya. Dalam penandatangan MoU kemarin,turut hadir pula Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan Bupati Barru Idris Syukur. Dalam perencanannya, kereta api lintas Makassar-Parepare membutuhkan anggaran senilai Rp20 miliar hingga Rp30 miliar untuk pembangunan rel di setiap kilometernya. Nilai ini sudah termasuk dengan biaya pembuatan stasiun di lima kabupaten/kota yang dilaluinya. Taksiran biaya Rp20 miliar per kilometer ini juga belum termasuk anggaran pembebasan lahan untuk jalur kereta api. Khusus pembebasan lahan,ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan kabupaten/kota yang dilalui alat transportasi massal ini. ● wahyudi
Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/499906/
|
Menhub : Kereta Api di Sulsel Hampir Terwujud
MAKASSAR - MOU KERETA API SULAWESI. Menteri
Perhubungan, Edward Ernest Mangindaan (kiri) menandatangani pembangunan
kereta api Sulawesi di saksikan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin
Limpo (kedua kiri) di Makassar, Sulsel, Jumat (1/6). (FOTO
ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang)"Sulsel menjadi salah satu prioritas pembangunan jalur kereta api," katanya di sela penandatanganan MoU pembangunan Kereta Api Lintas Makassar - Pare dan Maminasata, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat.
Dalam Mou tersebut yang ditandatangani beserta Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, antara lain, membentuk tim kelompok kerja yang melibatkan tenaga ahli. Selanjutnya, MoU akan ditindaklanjuti melalui perjanjian pelaksanaan dan pihak kedua Pemprov Sulsel mengikutsertakan Pemkab dan Pemkot di Sulsel.
Proyek pembangunan kereta api, kata dia, direalisasikan pada 2013 mendatang. Pembangunan jalur transportasi darat tersebut harus segera direalisasikan untuk mendukung distribusi logistik secara nasional.
Mantan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) ini berharap, pengoperasian kereta api lintas Sulawesi itu memprioritaskan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal untuk dijadikan sebagai tenaga kerja baik dalam hal pengerjaan maupun pada saat pengoperasian.
"Saya berharap SDM yang dipakai tentunya dari daerah sini, selain membuka lapangan kerja sekaligus mengurangi tingkat pengangguran. Kita harus membuka kesempatan kepada masyarakat yang lebih banyak," tuturnya.
Mengenai dengan anggaran, mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Kabinet Indonesia Bersatu II ini enggan menyebut berapa besaran anggaran yang disiapkan pemerintah pusat untuk membantu pembangunan lintasan kereta api tersebut.
"Jumlahnya saya tidak tahu karena lintasan yang dibuat akan saling berkaitan dengan yang lain. Harus ada akses ke pelabuhan dan bandara. Begitupun dengan kereta api lintas Mamminasata yang akan saling terintegrasi. Nah, ini baru mau kita hitung," jelasnya.
Untuk tahap awal, lanjutnya, transportasi massal ini akan melayani rute Makassar-Parepare sejauh 136 kilometer. Hal itu sejalan dengan penawaran Pemerintah Pusat kepada Pemprov Sulsel. Sementara untuk kabupaten/kota yang terlewati jaringan rel, harus turut terlibat dalam proses pembebasan lahan.
Rencananya, jalur kereta api tersebut akan dibangun di sepanjang pesisir pantai barat Sulsel. Hal tersebut dilakukan agar biaya pembangunan tidak mahal, sebab dibutuhkan lahan selebar 50 meter dengan jarak tempuh sejauh 136 kilometer.
Informasi yang dihimpun, pembangunan rel kereta api melintasi Makassar - Pare pare berada di lima Kabupaten/kota seperti Makassar, Maros, Pangkep, Barru dan Pare-pare untuk anggaran awal senilai Rp20 miliar-Rp30 miliar.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pengembangan pembangunan di Sulsel, bukan hanya untuk Sulsel semata. Tetapi, untuk 14 provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Jadi wajar kalau kereta api direalisasikan disini," katanya.
Ia menambahkan, Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar sudah sangat padat, airport juga begitu. Jumlah kendaraan roda dua dan empat terus bertambah secara signifikan dan tidak sebanding dengan penambahan atau perluasan jalan raya. (T.KR-DF/R010)
Sumber: http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/39305/menhub--kereta-api-di-sulsel-hampir-terwujud
Langganan:
Postingan (Atom)