Pemprov Serius Miliki Saham Vale

Kamis, 24 May 2012

MAKASSAR – Rencana Perusahaan Daerah (Perusda) Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk memiliki sebagian saham PT Vale Indonesia,Tbk serius.Hal ini diungkapkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang menegaskan pemerintah daerah harus memiliki sebagian saham agar bisa mengendalikan pendapatan daerah.  “Bahkan, selain pemerintah provinsi,pemerintah kabupaten juga bisa ambil bagian dalam kepemilikan saham tersebut,” ujar Syahrul Yasin Limpo yang ditemui di sela Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulselbar kemarin. Sebelumnya, Gubernur bertemu Presiden Direktur & CEO PT Vale Indonesia Nico Kanter. Syahrul menegaskan, pertemuan dirinya dengan CEO PT Vale Indonesia tersebut salah satunya membahas soal regulasi dan rencana kepemilikan saham itu. “Ini keharusan. Bagaimana pun caranya harus ada kepemilikan saham pemerintah daerah di perusahaan itu,”katanya. Soal anggaran dan besaran kepemilikan saham masih akan dibicarakan lebih lanjut. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, pemerintah daerah punya andil untuk memiliki saham sebuah perusahaan tertentu hingga 10%. Nico Kanter melalui pesan singkat mengkonfirmasi pertemuannya dengan Syahrul, untuk membicarakan rencana negosiasi dengan pemerintah daerah. Soal rincian negosiasi dan kesepakatan yang diinginkan, masih dirahasiakan Nico. Sebelumnya General Manager Media Communication PT Vale IndonesiaTeuku Mufizar Mahmud kepada SINDO mengaku, hingga saat ini belum ada rencana perubahan pemegang saham oleh PT Vale Indonesia. Komposisi pemegang saham masih dikuasai PT Vale Brasil sebesar 50%,dan 22% investor Jepang, sisanya 28% oleh publik. Pengamat Ekonomi Sulsel Hamid Paddu menilai, tidak ada yang salah dengan rencana pemerintah daerah untuk memiliki sebagian saham Vale. Bahkan amanat undang-undang juga mengatakan demikian, namun dia berharap tindakan itu tidak berbanding terbalik dengan pelayanan publik di daerah ini. “Jika keuangan pemerintah sudah surplus tidak apaapa. Apalagi jika pelayanan publik sudah terpenuhi secara maksimal.Namun jika belum, seharusnya anggaran untuk kepemilikan saham tersebut dialihkan dulu ke pelayanan publik agar seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi,” katanya. Memiliki saham Vale, menurut Hamid, tidak dengan anggaran yang sedikit.Perusahaan tambang nikel terbesar di Sulsel tersebut, memiliki omset yang besar, sehingga untuk memilikinya juga membutuhkan anggaran yang besar pula. rahmat hardiansya Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/497491/