Pemberlakuan BBM Nonsubsidi-Pemerintah Siap Lakukan Antisipasi

Senin, 18 Juni 2012

MAKASSAR– Pemprov Sulsel siap mengantisipasi pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya diberlakukan di daerah Agustus mendatang dengan melakukan penyusunan anggaran. Dengan demikian, kendaraan dinas milik pemerintah yang biasanya menggunakan premium dan solar,akan dialihkan ke BBM jenis pertamax. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulsel Yaksan Hamsah mengungkapkan, penyusunan anggaran tersebut belum rampung sampai saat ini. Dengan demikian, belum diketahui berapa anggaran tambahan jika aturan itu diberlakukan. Yaksan pun mengakui, pengalihan dari BBM bersubsidi ke nonsubsidi akan menambah beban daerah dari segi keuangan.Meski demikian,pemerintah menyiapkan beberapa opsi untuk menyiasatinya. ”Dari bensin ke pertamax itu kan harganya sampai dua kali lipat. Jelas ini akan membebani daerah. Makanya kita berfikir untuk menerapkan pola pembatasan penggunaan kendaraan dinas,”ujarnya saat dihubungi kemarin. Menurut dia, bisa saja anggaran operasional pemprov yang ada di dalam APBD 2012 itu tetap, namun seluruh kendaraan dinas diatur agar melakukan pemakaian seperlunya saja. ”Dari segi anggaran, pasti akan naik.Tapi nanti kita wajibkan seluruh SKPD untuk melakukan perjalanan dinas seefektif mungkin. Kalau bukan kepentingan dinas, kendaraan tak usah dipakai,”bebernya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Yushar Huduri mengakui, masih melakukan pengkajian dari segi keuangan mengenai wacana pelarangan kendaraan dinas menggunakan BBM bersubsidi. Namun, kata dia, aturan ini harus didukung dengan kebijakan Pemprov Sulsel untuk meneruskannya di 24 kabupaten/ kota agar bisa diberlakukan di seluruh kendaraan instansi milik pemerintah. Yaksan Hamsah menambahkan, sebelum aturan ini dijalankan, dia meminta agar Pertamina harus terlebih dahulu menjamin infrastruktur stasiun pengisian bahar bakar umum (SPBU) jenis pertamax di seluruh kabupaten/kota. ”Jangan sampai,kalau aturan ini sudah keluar, di daerah tak ada yang miliki SPBU pertamax. Itu yang harusnya Pertamina jamin terlebih dahulu,” pungkas dia. wahyudi Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/504123/