Jumat, 14 September 2012
Dok/Fajar
Yushar Huduri
MAKASSAR, -- Tujuh kabupaten dan kota terancam tidak dapat menyusun perubahan APBD 2012. Pemprov Sulsel bahkan telah memberikan dua kali teguran kepada tujuh pemerintah daerah.
Teguran terkait belum diserahkannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati dan wali kota ke Pemprov Sulsel. Padahal, LKPj ini sangat terkait dengan pembahasan perubahan APBD 2012.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Yushar Huduri mengaku telah mengirimkan surat peringatan kepada tujuh pemerintah kabupaten/kota. Surat ditujukan kepada Pemkab Soppeng, Bulukumba, Jeneponto, Takalar, Tana Toraja, Selayar, dan Parepare.
"Pemprov sudah dua kali mengirimkan pemberitahuan kepada pemerintah kabupaten yang belum menyerahkan LJPj. Dokumennya harus diasistensi. Mereka tidak dapat menyusun perubahan APBD bila belum menyerahkannya," kata Yushar, Kamis, 13 September.
Yushar mengaku belum menerima pemberitahuan dari ketujuh pemerintah kabupaten dan kota tersebut terkait kendalanya. Kesempatan masih diberikan sampai 20 September mendatang. "Kami akan mengirimkan lagi surat pemberitahuan bila belum juga memperoleh LKPj bupati/wali kota," katanya. (rif/pap)
Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120913185130-pemprov-tegur-tujuh-kabupaten
Dok/FajarYushar Huduri
Teguran terkait belum diserahkannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati dan wali kota ke Pemprov Sulsel. Padahal, LKPj ini sangat terkait dengan pembahasan perubahan APBD 2012.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Yushar Huduri mengaku telah mengirimkan surat peringatan kepada tujuh pemerintah kabupaten/kota. Surat ditujukan kepada Pemkab Soppeng, Bulukumba, Jeneponto, Takalar, Tana Toraja, Selayar, dan Parepare.
"Pemprov sudah dua kali mengirimkan pemberitahuan kepada pemerintah kabupaten yang belum menyerahkan LJPj. Dokumennya harus diasistensi. Mereka tidak dapat menyusun perubahan APBD bila belum menyerahkannya," kata Yushar, Kamis, 13 September.
Yushar mengaku belum menerima pemberitahuan dari ketujuh pemerintah kabupaten dan kota tersebut terkait kendalanya. Kesempatan masih diberikan sampai 20 September mendatang. "Kami akan mengirimkan lagi surat pemberitahuan bila belum juga memperoleh LKPj bupati/wali kota," katanya. (rif/pap)
Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20120913185130-pemprov-tegur-tujuh-kabupaten
Tidak ada komentar:
Posting Komentar