Makassar, KM– Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, menyebut koruptor lebih jahat dari teroris. Pasalnya, jika teroris hanya mengakibatkan 200 atau 300 orang korban, tapi kalau yang dilakukan koruptor, merugikan rakyat dan bangsa. Itulah mengapa korupsi disejajarkan dengan pelanggaran HAM berat.
“Apakah korupsi lebih jahat dari teroris? Jawabnya, Ia. Kalau teroris hanya 200 atau 300 mati, tapi kalau yang dilakukan koruptor, merugikan rakyat dan bangsa. Sama dengan yang dilakukan Nazaruddin CS dan juga yang di Buol itu,” tegas Syahrul saat menjadi pembicara Sosialisasi Anti Korupsi Tahun 2012 “Putihkan Hati, Putihkan Negeri, Berantas Korupsi” yang dilaksanakan BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel bekerjasama dengan Kanwil Kementrian Agama Sulsel dan UIN Alauddin, di Islamic Center UIN, Selasa (18/9).
Syahrul juga mengaku resah dengan pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan dirinya terkait pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya galau, berita-berita yang ada di KPK. KPK apa urusan saya? Apa salahku kasian? Kasusnya di Buol, yang ditangkap Bupatinya, dan saya setuju itu. Apa urusannya Syahrul di Sulteng, mau meringankankah mau memberatkankah, tidak ada urusannya. Apakah ini ada kaitannya dengan politik? Saya tidak tahu,” terangnya.
Tetapi, lanjutnya, selama dua tahun berturut-turut, Sulsel berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan great clean and clear. Artinya, tidak ada temuan apa-apa.
“Bagaimanakah yang disebut dengan korupsi? Jangan karena saya dipanggil saksi, kemudian dipolitisasi dengan pilkada seakan-akan saya yang korupsi. Yang namanya korupsi, kalau ada orang yang mau bangun ruko, diizinkan dibangun kalau ada diberi satu atau diberi izin untuk menimbun pantai asal ada jatahnya, itu korupsi namanya,” ungkapnya.
Gubernur menjelaskan, Indonesia adalah negara dan bangsa yang kekayaan alamnya tidak bisa dibandingkan dengan negara lain. Tetapi, negara yang baik hanya ditentukan tiga hal. Antara lain, hadirkan pemerintahan yang baik, berpihak pada rakyat dan tidak meladeni dirinya sendiri. Hadirkan ruang bagi bisnisman, pedagang dan industri tanpa kecemasan dan beban. Dan hadirkan kesadaran hukum masyarakat dan konsistensi pelaksana hukumnya.
“Yang dibutuhkan, pendekatan integritas nasional dan tanggung jawab. Karena itu, memang ada hal yang harus dibenahi. Kita membutuhkan pemerintah yang tidak korupsi,” pungkasnya.
Sementara, Kepala BPKP Hamonangan Simarmata, mengatakan, pihak BPKP sengaja meminta Syahrul Yasin Limpo sebagai pembicara antikorupsi karena komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
“Keberhasilan Sulsel akibat dari usaha yang keras dan bebas korupsi. Karenanya, saya meminta Pak Syahrul memberikan arahan,” imbuhnya. [KM/MS]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar