Sabtu, 25 Februari 2012
Makassar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan dua daerah otonomi baru, Kabupaten Luwu Tengah dan Kabupaten Bone Selatan
Penandatanganan dua SK kabupaten baru oleh ketua DPRD Sulsel Moh Roem di Makassar, Jumat, disaksikan gubernur beserta wakil gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang, Bupati Luwu Andi Muzakkar, dan seluruh pejabat tinggi, tokoh masyarakat dan pejuang pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Bone Selatan.
Sidang paripurna yang disaksikan ribuan tokoh dan masyarakat dari Luwu, Bone, Luwu Tengah, dan Bone Selatan juga diwarnai dengan penyerahan ayam putih sebagai ucapan terima kasih dari Wakil Bupati Luwu yang juga tokoh masyarakat Luteng Syukur Bijak kepada gubernur Syahrul Yasin Limpo.
Isi rekomendasi DPRD Sulsel adalah menetapkan Luwu Tengah yang terdiri atas lima kecamatan yakni, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dengan pusat pemerintaha di Kecematan Walenrang.
Sedangkan Bone Selatan direkomendaskan dengan enam kecamatan yakni Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomekko, Patimpeng, dan Libureng dengan pusat pemerintakan di Kecamatan Kahu.
Selain itu DPRD juga merekomendasikan kepada pemprov Sulsel untuk memberi bantuan keuangan masing-masing Rp1,5 miliar untuk pemilihan kepala daerah pertama di dua kabupaten baru tersebut, serta masing-masing Rp3,5 miliar selama dua tahun berturut-turut setelah dua kabupaten tersebut resmi berdiri.
Rekomendasi lainnya adalah hibah tanah pemprov untuk lokasi kantor pemerintahan Bone Selatan, serta hibah tanah seluas 360 hektar dari Pemkab Luwu untuk lokasi pembangunan kantor pemerintahan Luwu Tengah di Kecamatan Walenrang.
Ketua pansus Luwu Tengan Armin Mustamin Toputiri mengatakan, saat ini terdapat 207 kabupaten/kota yang sedang antre menunggu persetujuan pemekaran di Kemendagri.
Namun demikian, jika Luwu Tengah menjadi prioritas pemerintah pusat untuk dimekarkan karena wilayahnya paling unik yakni, Luwu Tengah dengan kabupaten induk (Luwu) terpotong oleh Kota Palopo.
Sementara, ketua pansus Bone Selatan Rusni Kasman mengemukakan Bone Selatan di Kemendagri masuk dalam antrean 203 dari seluruh daerah yang menuntut pemekaran.
Meski begitu, ia sangat yakin Bone Selatan akan menjadi prioritas pusat karena sangat memenuhi syarat menurut survei Badan Pusat Statistik.
Disamping itu, lanjut dia, Bone yang menjadi kabupaten induk mendesak untuk dimekarkan karena daerahnya terlalu luas yakni 27 kecamatan dengan jumlah penduduk 600 ribu jiwa lebih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar