Sulsel Usul 37.040 Formasi CPNS

RABU, 01 FEBRUARI 2012

MAKASSAR,  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tahun ini segera mengajukan 37.040 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke pusat. Jumlah kebutuhan terbanyak yang diusulkan adalah formasi guru dan tenaga medis.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, A Murny Amien Situru, meng­ungkapkan hal itu di kantornya, Selasa, 31 Januari. Dia menjelaskan, kebutuhan tersebut berdasarkan hasil kalkulasi yang telah dilakukan Pemprov Sulsel dan semua pemerintah kabupaten/kota.

“Data ini merupakan hasil kalkulasi kita dan kalkulasi yang diajukan dari 24 kabupa­ten/kota,” jelas Murny.

Dia juga menjelaskan bahwa kebutuhan Sulsel untuk guru merupakan formasi yang jumlahnya paling tinggi, disusul tenaga kesehatan dengan total 26 ribu pegawai yang dibutuhkan. Selebihnya merupakan tenaga teknis dan administrasi.

Total formasi guru yang dibutuhkan untuk 24 daerah di Sulsel sebanyak 19.754 orang, tenaga kesehatan 6.667 orang, selebihnya adalah tenaga teknis lainnya.

Dari jumlah tersebut, katanya, Kabupaten Sidrap merupakan daerah yang tercatat sebagai pengusul guru terbanyak dengan jumlah 3.400 orang.

“Kebutuhan tenaga pengajar tidak diusulkan oleh instansi Pemprov Sulsel karena pemprov tidak menaungi satu sekolah pun,” jelasnya.

Sebab itu, kata dia, untuk tenaga guru ini telah diberikan kewenangan kepada kabupaten/kota mengusulkan melalui provinsi . Sedangkan, untuk tenaga kesehatan, pihaknya juga ikut mengusulkan karena memiliki sejumlah rumah sakit (RS) daerah.

Sebenarnya, lanjut Murny, khusus untuk kebutuhan dua bidang tersebut, pihaknya pernah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk kemudian dijadikan sebagai formasi saat penerimaan CPNS tahun ini.

“Kedua bidang ini pernah kita sodorkan ke pusat, tetapi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengembalikan usulan formasi ini,” terangnya.

Ini dilakukan karena semua daerah diminta untuk melakukan penghitungan analisis terkait kebutuhan PNS dan disesuaikan dengan beban kerja di setiap daerah.

Selain itu, juga karena diberlakukannya moratorium penerimaan CPNS dan menggantinya dengan pegawai tidak tetap (PTT).

Dari jumlah kebutuhan guru dan tenaga kesehatan tersebut, masih ada kemungkinan berkurang, karena pihaknya akan melakukan penghitungan ulang terhadap kebutuhan pegawai dalam jangka lima tahun ke depan.

Sebelumnya, Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo, dalam rapat kerja gubernur dan kabupaten/kota belum lama ini, sempat mengeluhkan adanya moratorium  CPNS, sementara daerah masih kekurangan tenaga pengajar.

Sebab itu, dia selaku pemerintah daerah kesulitan untuk menangani persoalan ini untuk bisa menutupi dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing lantaran regulasinya yang tidak diketahui.

“Kita tidak tahu seperti apa regulasi yang harus dilakukan daerah jika kekurangan seperti ini. Saya yakin daerah lain juga seperti itu,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa dalam azas pemerintahan, selalu ada pegangan untuk menentukan kebijakan yang arahnya pada kepentingan rakyat.

“Kalau kebijakannya untuk rakyat itu tidak masalah, yang penting tidak untuk memperkaya diri  serta tidak merugikan negara.

Hanya saja, perlu dilakukan persuratan dengan cara berjenjang supaya kita bisa kaji dan ditindaklajuti,” jelas peraih Bintang Mahaputra Utama sebagai penghargaan tertinggi untuk tokoh sipil dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini. (eky)

Sumber: http://cakrawalaberita.com