Pertamina Jangan Jalan Sendiri

Kamis, 31 May 2012

MAKASSAR– Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta kepada PT Pertamina Region VII Makassar agar tidak jalan sendiri dalam pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di daerah ini.  Menurutnya, BUMN harus lebih banyak melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/ kota serta provinsi agar seluruh permasalahan kuota dan pengaturan penyaluran BBM bisa dipecahkan bersama. Hal ini diungkapkan Syahrul menyikapi mulai menipisnya kuota BBM bersubsidi di Sulsel dalambeberapabulanke depan. “Saya mintaPertaminatakjalan sendiri. Harus terintegrasi dengan kabupaten dan kota, serta provinsi,supaya kita semua paham situasi yang ada,”katanya. Saat disinggung mengenai mulai menipisnya kuota BBM bersubsidi di Sulsel, mantan Bupati Gowa dua periode ini mengaku, persoalan tersebut bukan hanya terjadi di Sulsel, tetapi hampir merata di seluruh daerah di Tanah Air. Karena itu, dia memerintahkan kepada Sekprov Sulsel Andi Muallim untuk mengambil langkah-langkah jika hal tersebut terjadi di Sulsel. “Besok (hari ini) saya minta Sekprov (A Muallim) merapatkan apa-apa saja yang akan kita lakukan. Harus ada agenda yang dibangun, dan kita harus bijaksana untuk mencari jalan keluar terbaik,”bebernya. Namun, dia kembali mengingatkan untuk membicarakan permasalahan ini dengan seluruh pihak-pihak yang terkait. Sebelumnya, Pemprov Sulsel berencana membentuk tim khusus untuk mengendalikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di 24 kabupaten/ kota. Tim ini nantinya terdiri dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel serta PT Pertamina Region VII Makassar. Selain itu,beberapa instansi terkait juga dilibatkan dalam tim tersebut.Tim ini nantinya mengatur pendistribusian serta mengawal pembagian BBM bersubsidi agar merata di kabupaten/kota. Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) Region VII memprediksi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan melebihi dari kuota yang ditetapkan 2,99 juta kilo liter (KL) dalam tahun ini. Pertumbuhan konsumsi diperkirakan lebih dari 15% dengan melihat ritme penggunaan. “Tadinya kami hanya dapat kuota 2,8 juta KL, tetapi kemudian ada penambahan 7% sehingga menjadi 2,99 juta KL saat ini.Kami prediksi,penggunaan BBM bersubsidi akan lebih 15% hingga akhir tahun ini, karena per bulan pemakaian BBM selalu lebih 15%,” papar General Manager (GM) Fuel Retail Marketing Region VII (Sulawesi) PT Pertamina Adi Nugroho,kemarin. Meski pemakaian BBM di regionSulawesiselalulebih15% per bulan, tetapi hingga kini belum ada keinginan dari pemerintah untuk menambah kuota yang telah ditetapkan.Karena itu,untuk memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi disemua daerah, pemerintah menggunakan sistem pengendalian. Tambahan Kuota BBM Bersubsidi Kalimantan Akhirnya Disetujui  Pemerintah akhirnya menyetujui penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk Kalimantan. Pasokan untuk wilayah tersebut akan diambilkan dari BBM bersubsidi cadangan pemerintah sebesar 2,5 juta kiloliter (kl) dari total kuota BBM nasional sebesar 40 juta kl. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memahami permintaan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk Kalimantan. Menurut dia, antrean panjang yang terjadi dua bulan terakhir akibat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, yakni mencapai 7–8%, yang juga diikuti pertumbuhan kendaraan yang mencapai 30% per tahun.Akibatnya, konsumsi BBM pun membengkak. “BBM bersubsidi itu 40 juta kl,itu 2,5 juta kl dibintangi tidak boleh keluar.Kita akan tambahkan beberapa ke Kalimantan,” jelas Jero Wacik dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta kemarin. Keputusan itu diambil setelah Jero Wacik bertemu dengan gubernur se-Kalimantan untuk menyelesaikan solusi kekurangan BBM di wilayah tersebut yang berujung blokade lalu lintas batu bara di Sungai Barito, Kalimantan Selatan.Pemerintah pusat dituntut secepatnya mencari solusi karena blokade tersebut bisa mengancam suplai batu bara untuk PT Perusahaan Listrik Negara (persero). Dalam pertemuan itu hadir Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin,Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya,Wakil Gubernur KalimantanTengah Achmad Diran, dan Ketua Bappeda Kalimantan Timur Rusmadi. Selain itu hadir pula Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas Andy Noorsaman Someng,Kepala Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Bumi dan Gas (Hiswana Migas) R Priyono, dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Selain menambah kuota BBM bersubsidi, pemerintah juga berkomitmen menambah BBM nonsubsidi yang tidak terbatas di perbatasan Kalimantan karena saat ini masyarakat perbatasan mendapatkan BBM dari Malaysia dengan harga Rp15.000 per liter. Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin menyambut baik penambahan kuota BBM tersebut. Dia menyebut tambahan kuota kira-kira 5% ke atas. “Ini merupakan kabar baik buat masyarakat Kalimantan. Harapan kami agar hal ini tidak dipolitisasi,”katanya. Anggota Komisi VII Satya W Yudha menilai keputusan pemerintah meminta penambahan kuota BBM bersubsidi melanggar UU APBN 2012.“Seharusnya pemerintah menekan besaran subsidi BBM dengan memberantas penyelundupan dan penimbunan BBM bersubsidi,” kata dia kepada SINDOdi Jakarta kemarin. wahyudi/ rahmat hardiansya/ nanangwijayanto/ant  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/499465/