Kamis, 07 Juni 2012
Makassar - Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan H Patabai Pabokori
mengatakan, pelaksanaan program pendidikan gratis untuk tingkat SMA di
daerah tersebut membutuhkan anggaran Rp200 miliar.
"Dana itu dapat menutupi pembiayaan pendidikan tingkat SMA dan sederajat yang berjumlah sekitar 600 ribu, khususnya pembebasan biaya dalam proses penerimaan siswa baru," kata Patabai di Makassar, Kamis.
Dia berharap, dalam penerimaan siswa baru tingkat SMA dan sekolah sederajat tidak ada lagi pungutan dengan alasan apapun.
"Jadi porsi penganggaran itu diharapkan 40 persen dari provinsi dan 60 persen pemerintah kabupaten/kota sama seperti porsi program pendidikan gratis untuk tingkat SD dan SMP," katanya.
Menurut dia, intervensi pendanaan untuk siswa SMA di Sulsel sudah dimulai sejak 2010 dengan mengalokasi anggaran pengadaan buku penunjang Ujian Nasional khusus bagi siswa kelas tiga.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang wali siswa SMA kelas tiga di Kota Makassar Nurmiah mengatakan, pengadaan buku cetak untuk siswa belum optimal, karena masih ada kekurangan jumlah buku yang dialokasikan di satu sekolah.
"Jadi, siswa yang tidak mendapatkan buku, harus rela meminjam buku temannya atau memfotocopy buku itu," katanya. (T.S036/Z002)
"Dana itu dapat menutupi pembiayaan pendidikan tingkat SMA dan sederajat yang berjumlah sekitar 600 ribu, khususnya pembebasan biaya dalam proses penerimaan siswa baru," kata Patabai di Makassar, Kamis.
Dia berharap, dalam penerimaan siswa baru tingkat SMA dan sekolah sederajat tidak ada lagi pungutan dengan alasan apapun.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, pemerintah kabupaten/kota
memberikan dukungan penuh, termasuk mengawasi pihak sekolah yang tidak
mengindahkan imbauan itu.
Sementara dari total dana yang dibutuhkan dalam penerimaan siswa baru di
tingkat SMA dan sederajat, dia mengatakan APBD Sulsel mengalokasikan
dana sekitar 80 miliar. Sedang sisanya diharapkan ditutupi dari
penganggaran 24 pemerintah kabupaten/kota."Jadi porsi penganggaran itu diharapkan 40 persen dari provinsi dan 60 persen pemerintah kabupaten/kota sama seperti porsi program pendidikan gratis untuk tingkat SD dan SMP," katanya.
Menurut dia, intervensi pendanaan untuk siswa SMA di Sulsel sudah dimulai sejak 2010 dengan mengalokasi anggaran pengadaan buku penunjang Ujian Nasional khusus bagi siswa kelas tiga.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang wali siswa SMA kelas tiga di Kota Makassar Nurmiah mengatakan, pengadaan buku cetak untuk siswa belum optimal, karena masih ada kekurangan jumlah buku yang dialokasikan di satu sekolah.
"Jadi, siswa yang tidak mendapatkan buku, harus rela meminjam buku temannya atau memfotocopy buku itu," katanya. (T.S036/Z002)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar