Sebanyak
85 persen perusahaan di Sulawesi Selatan dilaporkan belum menerapkan
program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Mayoritas merupakan
perusahaan menengah ke bawah. Dari total 12.000 perusahaan yang
beroperasi, hanya sekira 500 yang telah menerapkan K3. Sisanya 11.500
masih melanggar amanah UU Ketenagakerjaan. Mereka masih menganggap
program tersebut tidak penting untuk dilaksanakan. Hal ini dikatakan
Kepala Balai Sertifikasi K3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sulawesi Selatan, Ruslan Kamaruddin, Rabu, 1 Agustus 2012.
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan aturan ketenagakerjaan. Bila terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka pemerintah tak segan-segan untuk memberikan sanksi tegas dan bahkan membawa perkara ini ke ranah hukum. Setiap perusahaan yang melakukan pelanggaran langsung diberikan peringatan pertama, sehingga manajemen bisa memperbaiki kinerjanya. Kalau masih saja mengabaikan peringatan tahap kedua dan ketiga, maka harus segera ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kepentingan pengadilan.
Lanjut dikatakan, salah satu upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum adalah meningkatkan kinerja dan profesionalitas petugas pengawasan ketenagakerjaan, terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran. Kita akan segera menggelar survei sekaligus mensosialisasikan K3, terutama kepada perusahaan yang memiliki risiko kerja cukup tinggi, salah satunya yakni konstruksi. Berdasarkan pantauan, banyak pekerja di sektor tersebut yang tidak menggunakan alat pelindung sehingga rawan terjadi kecelakaan maupun terkena penyakit.
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan aturan ketenagakerjaan. Bila terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka pemerintah tak segan-segan untuk memberikan sanksi tegas dan bahkan membawa perkara ini ke ranah hukum. Setiap perusahaan yang melakukan pelanggaran langsung diberikan peringatan pertama, sehingga manajemen bisa memperbaiki kinerjanya. Kalau masih saja mengabaikan peringatan tahap kedua dan ketiga, maka harus segera ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kepentingan pengadilan.
Lanjut dikatakan, salah satu upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum adalah meningkatkan kinerja dan profesionalitas petugas pengawasan ketenagakerjaan, terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran. Kita akan segera menggelar survei sekaligus mensosialisasikan K3, terutama kepada perusahaan yang memiliki risiko kerja cukup tinggi, salah satunya yakni konstruksi. Berdasarkan pantauan, banyak pekerja di sektor tersebut yang tidak menggunakan alat pelindung sehingga rawan terjadi kecelakaan maupun terkena penyakit.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar