SABTU, 06 OKTOBER 2012
JAKARTA, - Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) diundang khusus oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Abubakar, untuk menjadi pemateri antikorupsi di Jakarta, Jumat, 5 Oktober.
Syahrul diundang khusus untuk memberikan masukan dalam rangka pencananan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.
Kepala Inspektorat Provinsi Sulsel, Azikin Solthan, di kantornya, kemarin, mengungkapkan, selain Syahrul, Kemenpan-RB juga mengundang Gubernur Banten Ratu Atut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Gubernur DI Jogyakarta Sri Sultan untuk kegiatan yang sama.
“Ini merupakan undangan dari Kementerian PAN Reformasi Birokrasi kepada empat provinsi yaitu Sulsel, Banten, Jabar, dan Jogya. Semua akan memaparkan bagaimana upaya memberantas korupsi, kemudian menandatangani kesepakatan untuk mencapai zona integritas wilayah bebas korupsi dengan ombudsman RI dan KPK,” kata mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.
Pemerintah Provinsi Sulsel diundang untuk melakukan pencanangan, karena berhasil memperoleh prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan komitmen menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Inti pertemuan ini, Pemprov Sulsel oleh Pak Gub (Syahrul) membeberkan materi bagaimana penerapan reformasi birokrasi dan implementasi percepatan pemberantasan korupsi,” katanya.
Undangan kepada Syahrul untuk memberikan materi antikorupsi ini sekaligus menepis isu korupsi di tubuh Pemprov Sulsel. Pernyataan PPATK dan LSM Fitra bahwa Sulsel urutan ketujuh terkorup di Indonesia, bukanlah institusi Pemprov Sulsel, melainkan akumulasi dari kasus korupsi yang terjadi di 24 kota/kabupaten di Sulsel.
Dalam lansiran LSM Fitra, Makassar yang juga ibu kota Provinsi Sulsel menjadi kota dengan angka korupsi tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Meski demikian, Fitra menyebutkan bahwa data terkait korupsi Makassar belum final. (del/ism)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar