Rabu, 07 November 2012
MAKASSAR, -- Jalur kereta api Makassar-Parepare diupayakan tidak banyak melalui daerah pesisir pantai seperti desain awal. Daerah pesisir pada lima kabupaten/kota yang dilintasi merupakan kawasan permukiman padat penduduk.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Masykur Sulthan mengatakan, jalur kereta api cukup berat bila melewati kawasan permukiman penduduk. Terutama pada proses pembebasan lahan.
Selain harus memindahkan banyak rumah penduduk yang kadang menimbulkan masalah sosial, juga menghindari biaya pembebasan lahan yang tinggi. Harga lahan akan lebih tinggi bila membebaskan kawasan permukiman penduduk.
Anggaran pembebasan lahan untuk jalur kereta api, beber Masykur, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota. Pengalokasian anggaran pembebasan lahan diharapkan sudah diusulkan pada pembahasan APBD 2013.
"Rapat pembahasan pembebasan lahan dengan pemerintah kabupaten/kota segera digelar untuk menentukan mekanisme dan prosesnya. Belum dapat ditentukan nilai anggarannya," tutur Masykur.
Masykur mengatakan, pembebasan lahan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah daerah. Investasi pembangunan jalur kereta dan operasionalnya menjadi bagian Pemerintah Pusat.
Pemerintah menaksir anggaran pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi sekitar USD2 miliar atau Rp18 triliun. Beberapa perusahaan asing telah menyatakan kesiapan membantu penyiapan modal, seperti tawaran dari investor Rusia. (rif/pap)
Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20121106190335-jalur-kereta-hindari-kawasan-permukiman
MAKASSAR, -- Jalur kereta api Makassar-Parepare diupayakan tidak banyak melalui daerah pesisir pantai seperti desain awal. Daerah pesisir pada lima kabupaten/kota yang dilintasi merupakan kawasan permukiman padat penduduk.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Masykur Sulthan mengatakan, jalur kereta api cukup berat bila melewati kawasan permukiman penduduk. Terutama pada proses pembebasan lahan.
Selain harus memindahkan banyak rumah penduduk yang kadang menimbulkan masalah sosial, juga menghindari biaya pembebasan lahan yang tinggi. Harga lahan akan lebih tinggi bila membebaskan kawasan permukiman penduduk.
Anggaran pembebasan lahan untuk jalur kereta api, beber Masykur, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota. Pengalokasian anggaran pembebasan lahan diharapkan sudah diusulkan pada pembahasan APBD 2013.
"Rapat pembahasan pembebasan lahan dengan pemerintah kabupaten/kota segera digelar untuk menentukan mekanisme dan prosesnya. Belum dapat ditentukan nilai anggarannya," tutur Masykur.
Masykur mengatakan, pembebasan lahan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah daerah. Investasi pembangunan jalur kereta dan operasionalnya menjadi bagian Pemerintah Pusat.
Pemerintah menaksir anggaran pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi sekitar USD2 miliar atau Rp18 triliun. Beberapa perusahaan asing telah menyatakan kesiapan membantu penyiapan modal, seperti tawaran dari investor Rusia. (rif/pap)
Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20121106190335-jalur-kereta-hindari-kawasan-permukiman
Tidak ada komentar:
Posting Komentar