Jumat, 2 November 2012
MAKASSAR, – Pemerintah kabupaten/kota di Sulsel, masih kesulitan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masih sangat sedikit pemerintah daerah (Pemda) yang mendapatkan predikat bergengsi dari BPK tersebut.
“Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota juga harus dapat WTP,” kata Sekretaris Jenderal Inspektorat Kementrian Dalam Negeri Aswin Nasution dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Sulsel, yang dilaksanakan di Hotel Makassar Golden, Kamis, 1 November.
Turut hadir Sekertaris Jenderal Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum Basuki dalam acara tersebut.
Aswin Nasution, mengatakan bahwa era reformasi menuntut pemerintah menghadirkan penyelenggara pemerintahan yang baik. Hal tersebut berkaitan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang berdampak pada kinerja.
“Untuk mendorong daya saing nasional, aparat harus mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Aswin.
Dia mengungkapkan, reformasi birokrasi dan tata kelola, berkaitan erat dengan integritas, akuntabel, taat pada hukum, dan berkeadilan untuk terobosan pembangunan nasional. Karena itu, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berperan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“APIP bertugas menanamkan budaya sadar resiko dan fokus pada peningkatan efisiensi dan penghematan biaya,” ujar Aswin.
Keterlibatan pengawasan internal, lanjutnya, tidak hanya pada ketaatan, tapi apakah instansi pemerintah telah mencapai tujuannya dengan membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan.
“Untuk mencapai hal itu, diharapkan APIP bersinergi melakukan pengawasan dengan pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Aswin.
Sekjen Inspektorat Kementrian PU, Basuki, menambahkan, APIP dideklarasikan 22 Agustus 2002 lalu, di Cisarua dalam rangka mengimplementasikan misinya. Diantaranya, menyelenggarakan kerja sama di antara aparat menuju sinergi pengawasan, yang berkualitas, tangguh, dan kredible.
“Tanpa pengawasan, tidak akan efektif. Menpan berupaya melakukan penguatan di institusi pengawasan,” terang Basuki.
Dikatakan Basuki, tahun ini, APIP telah berhasil mengupayakan menaikkan batas usia pensiun auditor menjadi 60 tahun dan meningkatkan kesejahteraan melalui tunjangan.
“Tugas para pengawas tidak hanya melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara, tapi juga kinerja instansi pemerintah, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengawasan perilaku aparat pengawasan,” urainya.
Sementara, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, berharap, rapat koordinasi menghasilkan komitmen bersama terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Masalah yang selama ini menjadi keprihatinan seluruh rakyat bisa terjawab secara maksimal.
“Harapan ini akan terwujud ketika pengawas bahu-membahu untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing,” tegas gubernur yang telah mengantar Sulsel meraih WTP itu.
Pengawasan yang baik, jelas Syahrul, akan mewujudkan pemerintahan yang baik. Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan dan menghukum, tapi meluruskan apa yang tidak benar.
“Pemprov Sulsel dua kali meraih WTP karena pengawasan berjalan dengan baik. Kita harap pemerintah kabupaten/kota juga berusaha mendapatkannya,” demikian Syahrul Yasin Limpo. (del/tan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar