Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan dorongan kepada seluruh kepala daerah baik bupati maupun walikota di Sulawesi Selatan agar bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut dikatakan, Syahrul, saat memberikan materi dalam acara Rakor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu, 7 November 2012.
Lanjut dikatakan, memang WTP bukan jaminan bahwa lembaga tersebut tidak korupsi. Tapi setidak-tidaknya, ada pengakuan sebagai bentuk kerja lembaga pemerintahan tersebut dengan mengindikasikan administrasi keuangannya baik. Jika ada lembaga pemerintah telah mendapatkan predikat WTP tapi masih juga disebut belum bebas korupsi, bagaimana dengan yang tidak WTP atau disclaimer dan wajar dengan pengecualian. Syahrul tampil memberikan materi di KPK karena Pemprov Sulsel terpilih menjadi daerah proyek percontohan “Support to Indonesia’s Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) sebagai upaya mencegah korupsi dalam pelayanan publik yang terselenggara atas kerjasama KPK dengan Canadian International Development Agency (CIDA).
Di depan pimpinan KPK dan sejumlah kepala daerah yang diundang, Syahrul mengatakan, tata kelola pemerintahan dari dua segi konsep good governance menyangkut manajemen pemerintahan dengan tujuan bagaimana agar pemerintahan bisa di jalankan atau berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsipnya seperti; akuntabilitas, transparan, dan sebagainya. Sedangkan konsep good government menyangkut soal keabsahan tindakan atau perbuatan pemerintahan apakah tindakan atau perbuatan pemerintah sudah berdasar pada wewenang atau berbuat sewenang-wenang tanpa dasar. Kita harapkan KPK menjalankan fungsi dan tugasnya tidak hanya fokus pada penindakan, tapi yang paling penting pada fungsi pencegahan melalui perbaikan pada sistem, proses maupun pada tatanan organisasi pemerintahan sehingga tidak menimbulkan government hazard. Ada deteksi dini terhadap tindakan atau perbuatan menyimpang.
Lanjut dikatakan, memang WTP bukan jaminan bahwa lembaga tersebut tidak korupsi. Tapi setidak-tidaknya, ada pengakuan sebagai bentuk kerja lembaga pemerintahan tersebut dengan mengindikasikan administrasi keuangannya baik. Jika ada lembaga pemerintah telah mendapatkan predikat WTP tapi masih juga disebut belum bebas korupsi, bagaimana dengan yang tidak WTP atau disclaimer dan wajar dengan pengecualian. Syahrul tampil memberikan materi di KPK karena Pemprov Sulsel terpilih menjadi daerah proyek percontohan “Support to Indonesia’s Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) sebagai upaya mencegah korupsi dalam pelayanan publik yang terselenggara atas kerjasama KPK dengan Canadian International Development Agency (CIDA).
Di depan pimpinan KPK dan sejumlah kepala daerah yang diundang, Syahrul mengatakan, tata kelola pemerintahan dari dua segi konsep good governance menyangkut manajemen pemerintahan dengan tujuan bagaimana agar pemerintahan bisa di jalankan atau berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsipnya seperti; akuntabilitas, transparan, dan sebagainya. Sedangkan konsep good government menyangkut soal keabsahan tindakan atau perbuatan pemerintahan apakah tindakan atau perbuatan pemerintah sudah berdasar pada wewenang atau berbuat sewenang-wenang tanpa dasar. Kita harapkan KPK menjalankan fungsi dan tugasnya tidak hanya fokus pada penindakan, tapi yang paling penting pada fungsi pencegahan melalui perbaikan pada sistem, proses maupun pada tatanan organisasi pemerintahan sehingga tidak menimbulkan government hazard. Ada deteksi dini terhadap tindakan atau perbuatan menyimpang.
Usai memberi materi, Syahrul, juga melayani pertanyaan wartawan dalam sesi tanya jawab yang dipandu pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja. Beliau bahkan sempat menjawab pertanyaan wartawan soal rilis FITRA yang menyebutkan Sulsel terkorup di Pulau Sulawesi. Beliau masih yakin tak ada korupsi karena kami dua tahun ini dapat predikat WTP dengan clear and clean. Kalau kebetulan Sulsel lebih besar dugaannya dibanding Sulawesi lain, karena anggaran Sulsel juga lebih besar. Hal ini disebabkan karena beberapa pos penganggaran seperti TNI, Polri, dan pos nasional ada di Makassar, Sulsel. Jadi bukan berarti khususnya yang besar tapi peredaran di Sulsel yang besar karena Sulsel juga provinsi dengan penduduk terbesar di luar jawa. Turut hadir kepala daerah dari Sulsel seperti Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Bupati Pinrang, A Aslam Patonangi, dan Bupati Enrekang La Tinro La Tunrung. Mereka tergabung dalam Forum Group Discusion (FGD) yang dilakukan KPK dan CIDA.
Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/syahrul-jadi-pemateri-dalam-rakor-komisi-pemberantasan-korupsi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar