RABU, 25 APRIL 2012
Pemerintah 3 provinsi, 10 kabupaten, dan 10 kota layak mendapat predikat 'terbaik'.
Kementerian Dalam Negeri tahun ini memberikan penghargaan provinsi,
kabupaten, dan kota yang mendapat prestasi terbaik berdasarkan hasil
evaluasi atas kinerja pemerintahan daerah.
"Berdasarkan hasil evaluasi, tahun ini 3 provinsi dinyatakan paling baik prestasi dan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, demikian juga 10 kabupaten dan 10 kota," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam sambutan acara peringatan Hari Otonomi Daerah XVI di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 25 April 2012.
Ketiga provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kabupaten yang mendapat skor penilaian 10 terbaik adalah Sleman, Wonosobo, Boyolali, Karanganyar, Jombang, Luwu Utara, Kulon Proggo, Pacitan, Sukoharjo, dan Bogor.
Adapun 10 kota yang mendapat peringkat kinerja terbaik adalah Yogyakarta, Magelang, Tangerang, Semarang, Samarinda, Bogor, Sukabumi, Depok, Makassar, dan Cimahi.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Johan menyatakan bahwa penilaian dilakukan oleh tim khusus yang melibatkan 10 instansi kementerian dan lembaga pemerintah.
Sementara, Wakil Presiden RI, Boediono menyatakan, para pimpinan daerah yang mendapat penghargaan tersebut patut berbangga. "Selamat kepada 23 pemenang. Kita bangga atas hasil kerja pimpinan dan pengelola daerah tadi," kata Boediono.
Menurut Boediono, sistem reward and punishment untuk memotivasi kinerja yang lebih baik memang harus ada. "Ini adalah salah satu bentuk reward yang disampaikan pada daerah yang bisa mencapai prestasi. Penghargaan seperti ini sangat penting," kata Boediono.
Meski begitu, menurut Boediono, masih banyak hal yang harus dibenahi terkait otonomi daerah. Desentralisasi sebagai upaya kita melaksanakan otonomi daerah yang luas dalam kerangka NKRI harus diatur agar menjadi semakin baik di masa mendatang.
"Ada penilaian juga dari luar negeri bahwa otonomi daerah kita berjalan cukup baik. Tapi kalau mau jujur pada diri sendiri, sebenarnya banyak hal yang belum pas," kata Boediono.
Menurut Boediono, penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah sebagai bagian dari keluarga besar NKRI mesti berjalan selaras. "Kadang ada yang tidak pas antara keluarga besar dan keluarga kecil ini," kata Boediono.
"Tugas kita ke depan adalah menjabarkan lebih lanjut secara detail kewenangan apa yang bisa dijadikan pedoman di lapangan baik untuk intansi pemerintah pusat dan daerah. Supaya desentralisasi kita bisa lebih baik lagi," tambah Boediono. (umi)
"Berdasarkan hasil evaluasi, tahun ini 3 provinsi dinyatakan paling baik prestasi dan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, demikian juga 10 kabupaten dan 10 kota," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam sambutan acara peringatan Hari Otonomi Daerah XVI di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 25 April 2012.
Ketiga provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kabupaten yang mendapat skor penilaian 10 terbaik adalah Sleman, Wonosobo, Boyolali, Karanganyar, Jombang, Luwu Utara, Kulon Proggo, Pacitan, Sukoharjo, dan Bogor.
Adapun 10 kota yang mendapat peringkat kinerja terbaik adalah Yogyakarta, Magelang, Tangerang, Semarang, Samarinda, Bogor, Sukabumi, Depok, Makassar, dan Cimahi.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Johan menyatakan bahwa penilaian dilakukan oleh tim khusus yang melibatkan 10 instansi kementerian dan lembaga pemerintah.
Sementara, Wakil Presiden RI, Boediono menyatakan, para pimpinan daerah yang mendapat penghargaan tersebut patut berbangga. "Selamat kepada 23 pemenang. Kita bangga atas hasil kerja pimpinan dan pengelola daerah tadi," kata Boediono.
Menurut Boediono, sistem reward and punishment untuk memotivasi kinerja yang lebih baik memang harus ada. "Ini adalah salah satu bentuk reward yang disampaikan pada daerah yang bisa mencapai prestasi. Penghargaan seperti ini sangat penting," kata Boediono.
Meski begitu, menurut Boediono, masih banyak hal yang harus dibenahi terkait otonomi daerah. Desentralisasi sebagai upaya kita melaksanakan otonomi daerah yang luas dalam kerangka NKRI harus diatur agar menjadi semakin baik di masa mendatang.
"Ada penilaian juga dari luar negeri bahwa otonomi daerah kita berjalan cukup baik. Tapi kalau mau jujur pada diri sendiri, sebenarnya banyak hal yang belum pas," kata Boediono.
Menurut Boediono, penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah sebagai bagian dari keluarga besar NKRI mesti berjalan selaras. "Kadang ada yang tidak pas antara keluarga besar dan keluarga kecil ini," kata Boediono.
"Tugas kita ke depan adalah menjabarkan lebih lanjut secara detail kewenangan apa yang bisa dijadikan pedoman di lapangan baik untuk intansi pemerintah pusat dan daerah. Supaya desentralisasi kita bisa lebih baik lagi," tambah Boediono. (umi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar