Senin, 8 Oktober 2012
Makassar KM– Auditor Utama Laporan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Syarifuddin Musli mengungkapkan beberapa daerah di tanah air termasuk Provinsi Sulsel memang telah berhasil memperoleh opini WTP. Hanya saja dengan hasil itu, Pemda lainnya yang ada di Sulsel harus banyak belajar untuk memperbaiki aspek kepatuhan, penyajian laporan keuangan dan manajemen aset yang selama ini masih mendulang beragam masalah dalam mewujudkan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK.
Sementara itu Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulsel, Cornel Syarif, mengatakan, kendala secara umum yang dialami pemda di luar daerah yang telah mendapatkan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Sulsel adalah, tidak signifikannya entitas penyajian dan pengelolaan persediaan aset yang tidak tertib, sehingga BPK meragukankelemahan yang masih ditemukan BPK masih terkait entitas pengelolaan pelaporan yang tidak singkron.
“Secara umum masih ada catatan pelaporan yang amburadul dan perlu perbaikan. Nah melalui kegiatan yang baru pertama kali kita selenggarakan di Sulsel ini, semoga pemda lainnya yang ada di Sulsel bisa mengubah dan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang seperti diraih daerah yang sudah berhasil meraih WTP dari BPK,” ujar Cornel Syarif.
Wakil Gubernur Provinsi Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, mengharapkan, masalah secara umum yang dialami pemda dalam pelaporan keuangan dan aset yang masih bermasalah bisa terpecahkan melalui kegiatan Workshop Manajemen Barang Milik Daerah oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulsel yang bekersama dengan Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri), Unhas dan BPK sendiri.
“Kegiatan ini sebagai salah satu unsur penting dan langkah strategis dalam pemecahan masalah yang dihadapi pemda. Tujuannya untuk penyeragaman sinergisitas pengelolaan aset daerah sesuai standar akuntansi agar Pemprov Sulsel dan beberapa daerah berhasil WTP, dan diharapkan kedepan seluruh daearh kab/kota di Sulsel bisa meraih WTP,” pungkas Agus Arifin Nu’mang.[KM06]
Sementara itu Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulsel, Cornel Syarif, mengatakan, kendala secara umum yang dialami pemda di luar daerah yang telah mendapatkan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Sulsel adalah, tidak signifikannya entitas penyajian dan pengelolaan persediaan aset yang tidak tertib, sehingga BPK meragukankelemahan yang masih ditemukan BPK masih terkait entitas pengelolaan pelaporan yang tidak singkron.
“Secara umum masih ada catatan pelaporan yang amburadul dan perlu perbaikan. Nah melalui kegiatan yang baru pertama kali kita selenggarakan di Sulsel ini, semoga pemda lainnya yang ada di Sulsel bisa mengubah dan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang seperti diraih daerah yang sudah berhasil meraih WTP dari BPK,” ujar Cornel Syarif.
Wakil Gubernur Provinsi Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, mengharapkan, masalah secara umum yang dialami pemda dalam pelaporan keuangan dan aset yang masih bermasalah bisa terpecahkan melalui kegiatan Workshop Manajemen Barang Milik Daerah oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulsel yang bekersama dengan Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri), Unhas dan BPK sendiri.
“Kegiatan ini sebagai salah satu unsur penting dan langkah strategis dalam pemecahan masalah yang dihadapi pemda. Tujuannya untuk penyeragaman sinergisitas pengelolaan aset daerah sesuai standar akuntansi agar Pemprov Sulsel dan beberapa daerah berhasil WTP, dan diharapkan kedepan seluruh daearh kab/kota di Sulsel bisa meraih WTP,” pungkas Agus Arifin Nu’mang.[KM06]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar