PenandaTanganan Nota Kesepahaman (MoU) Antara MK Dengan Pemprov Sulsel dan Unhas
Bertempat
di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis, 01 Maret 2012,
berlangsung acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum of
Understanding (MoU) antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan dan Universitas Hasanuddin (Unhas) tentang
pusat Studi Pancasila dan Konstitusi untuk wilayah timur Indonesia.
Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin
Limpo, Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD, Rektor Universitas
Hasanuddin, Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, para guru besar, dekan dan
dosen fakultas Unhas, unsur muspida dan para pejabat struktural lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta undangan lainnya.
Gubernur
dalam sambutannya mengatakan Sulawesi Selatan merupakan pusat studi
pancasila dan konstitusi bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia.
Untuk itu, sebagai pusat pancasila dan konstitusi kita harus siap
berjalan karena tanggungjawab politik, ideologi, keamanan, penegakan
hukum, pengembangan ekonomi, sosial budaya dan berbagai dimensi lainnya
adalah tanggungjawab kita semua. Oleh sebab itu kesepahaman ini tentu
menjadi tugas bersama dalam upaya penyebaran informasi terkait
pendidikan pancasila dan konstitusi serta pengembangan budaya sadar
berkonstitusi. Gubernur juga berharap acara ini dapat memberikan peran
penting untuk memberdayakan masyarakat secara kritis dalam menjalankan
hak dan kewajiban serta mendorong pemerintah untuk konsisten pada jalan
konstitusional.
Sementara
itu Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menjelaskan, problem serius
yang tengah kita alami saat ini, sekurang-kurangnya sejak reformasi
adalah mengendurnya semangat nilai-nilai kebangsaan, termasuk pemahaman
dan penerapan nilai-nilai pancasila. Di kampus-kampus, kajian atau
studi akademis tentang pancasila semakin tidak popular dan sepi peminat.
Mata kuliah dan mata pelajaran pancasila seolah hanya menjadi materi
pelengkap dalam kurikulum pendidikan formal. Oleh karena itu, Pancasila
dan UUD 1945 harus secepatnya disosialisasikan kepada masyarakat dan
penandatanganan MoU tersebut menjadi satu langkah cepat untuk
memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945.
Pancasila
dan UUD 1945 menjadi pemecah persoalan yang dihadapi masyarakat kita
saat ini, yang sering berjalan dengan kemauan sendiri tanpa aturan.
Mengingat Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka maka persoalan yang
muncul sekarang bukan terletak pada efektifitas dan relevansinya
melainkan soal implementasinya. Negara Pancasila adalah sebuah Negara
kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya
semua agama yang dipeluk rakyat tanpa membedakan besarnya jumlah
pemeluk masing-masing agama sehingga hak asasi setiap orang dapat
terlindungi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar