Penghematan Anggaran - Gubernur Larang Pejabat ke Luar Negeri

Jumat, 06 April 2012

MAKASSAR – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengeluarkan instruksi melarang seluruh pejabat di Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke luar negeri. Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut penghematan anggaran pemerintah. Larangan kunjungan ke luar negeri tersebut ditujukan kepada seluruh kepala dinas dan pejabat di lingkup Pemprov Sulsel serta kepada para bupati dan wali kota di daerah ini. “Kita sementara cari mana yang akan dihemat. Kita tidak sembarangan mengambil langkah. Paling tidak terhadap kunjungan ke luar negeri.Kunjungan seperti itu prioritas belakangan,” jelasnya di Kantor Gubernur Sulsel,kemarin. Syahrul yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (APPSI) ini tengah melakukan penjajakan terhadap sektor-sektor lainnya untuk dilakukan penghematan anggaran negara. Namun, dia belum mau membocorkan sektor-sektor yang menjadi pembahasannya tersebut. “Kita cari mana yang akan dihemat. Kita tak mau sembarangan mengambil langkah.Ini kita ambil untuk mengurangi beban APBN yang kita yang cukup besar,”pungkasnya kepada wartawan. Sebelumnya, Syahrul memimpin sejumlah gubernur menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam pertemuan tersebut, SBY mencanangkan gerakan penghematan nasional dalam upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal APBN 2012. Sementara itu, mantan Bupati Gowa dua periode ini belum mau bersikap terhadap sejumlah mobil mewah di Sulsel yang masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium bersubsidi yang dikhususkan untuk masyarakat kecil. Syahrul berdalih,masih menunggu petunjuk resmi pemerintah pusat terhadap masalah tersebut. Dia mengaku, hingga saat ini wacana larangan mobil mewah gunakan BBM bersubsidi baru didengarnya melalui media massa. “Ini semua hanya melalui media massar seperti koran, radio, dan TV.Belum ada petunjuk langsung dari pemerintah pusat, seperti apa.Saya tidak akan gegabah,”katanya. Begitu pun terhadap wacana mengenai adanya larangan kendaraan dinas pemerintah menggunakan BBM bersubsidi. “Yang jelas, kita tunggu petunjuk lah, apa yang menjadi kebijakan bersama.Tentu saja harus melalui pembicaraan para gubernur dan bupati/wali kota,”pungkasnya. ● wahyudi  Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/483781/