MAKASSAR : Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan segera membentuk
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau BPPTSP yang
ditargetkan terealisasi pada semester II/2012.
Pembentukan badan tersebut dimaksudkan untuk melayani seluruh perizinan
maupun rekomendasi bagi pelaku usaha yang akan menanam modal di daerah
ini.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Muallim mengatakan dengan
pembentukan BPPTSP, maka diharapkan ada institusi yang mampu menjawab
keluhan para pelaku usaha maupun investor terkait pengurusan izin usaha
yang selama ini dinilai berbelit-belit serta tidak memberikan kepastian
dengan durasi waktu penyelesaian yang lama.
"Selain itu, badan perizinan satu atap ini juga diharapkan mampu
meningkatkan iklim usaha dan investasi di Sulsel," ujarnya hari ini.
Pembentukan badan perizinan satu atap tersebut merujuk pada Peraturan
Pemerintah No 41/2007 tentang pembentukan organisasi daerah.
"Tinggal petunjuk teknis dari pusat tentang pembentukan badan perizinan
satu atap yang masih akan kami koordinasikan," papar Muallim.
Menurutnya, sejumlah SKPD dalam lingkup Pemprov Sulsel memiliki
kewenangan untuk menandatangani perizinan yang dinilai berbelit-belit
bagi para investor terutama yang ingin mengantongi izin investasi di
daerah ini.
Dengan hadirnya BPPTSP, seluruh kewenangan pengeluaran perizinan
sejumlah satuan kerja perangkat dinas (SKPD) tersebut akan beralih
dengan menerapkan konsep one stop service.
Secara keseluruhan, proses pengurusan sampai pada pengeluaran izin
diseluruh unit kerja diselesaikan melalui BPPTSP dengan memberikan
informasi syarat perizinan yang jelas, durasi waktu penerbitan izin,
transparansi biaya, dan tentunya tidak berbelit-belit.
"Apalagi, Sulsel hanya memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah,
sehingga dengan adanya BPPTSP akan lebih mendukung peningkatan
investasi di Sulsel," ungkap Muallim.
Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulawesi
Selatan memprediksi realisasi investasi penanaman modal asing mencapai
US$11,56 juta dan penanaman modal dalam negeri Rp7,44 miliar pada
kuartal I 2012.
Realisasi penanaman modal untuk PMA diproyeksikan berasal dari tiga perusahaan, dan untuk PMDN berasal dari dua perusahaan.
Sementara untuk target realisasi investasi hingga akhir 2012 nanti,
untuk PMA mencapai US$100 juta, dan untuk PMDN ditargetkan bisa
terealisasi hingga Rp5 triliun. (sut)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar