Kamis, 29 Agustus 2012
Makassar Sulsel, – Laporan
Hasil Anasilsa (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Euangan
(PPATK) yang mencap Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi terkorup
diantara enam provinsi yang ada di Sulawesi tidak dipercayai begitu
saja.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya telah membentuk tim tersendiri untuk mengkaji sejauh mana kedalaman data yang dimaksud. Sampai saat ini, ia mengaku belum menerima data yang dimaksud.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya telah membentuk tim tersendiri untuk mengkaji sejauh mana kedalaman data yang dimaksud. Sampai saat ini, ia mengaku belum menerima data yang dimaksud.
Ia akan melibatkan berbagai pihak untuk mengkaji data yang dimaksud,
termasuk kalangan akademisi untuk menjajaki laporan tersebut.
“Saya tidak dalam kapasitas membela diri, sampai sekarang saya belum
lihat datanya. Sudah ada tim yang terbentuk untuk menjajaki apa yang
dimaksud, seperti apa, dan sejauh mana kedalaman data yang mereka
miliki, bisa saja kita libatkan pihak lain seperti kalangan akademisi,”
kata Syahrul, Kamis (30/8).
Syahrul pun mengaku tidak akan menghalang-halangi pihak lain untuk
menindak lanjuti jika memang ada penyimpangan seperti yang ada dalam
laporan tersebut. Termasuk dari Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).
“Sudah empat tahun saya teriak-teriak soal ini (anti korupsi). Selain
tim yang akan menyelidiki, KPK juga boleh turun karena dari dulu kalau
soal korupsi saya tidak pernah dan tidak akan halang-halangi, silakan
saja KPK turun mari kita jajaki sama-sama dimana ada korupsinya,” ujar
Syahrul.
Syahrul berharap, pemberitaan data LHP PPATK ini tidak berekses politis
dengan tujuan untuk merugikan nama baik orang lain. Karena sampai saat
ini belum ada data yang menunjukkan bahwa Sulsel terkorup. [KM02]
Short URL: http://www.kabarmakassar.com/?p=12346
Tidak ada komentar:
Posting Komentar