Jum'at, 24 Februari 2012
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta kabupaten/kota untuk mengantisipasi adanya penimbunan menjelang rencananya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) April 2012 mendatang.
Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang mengungkapkan, aksi orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut dikhawatirkan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
"Sekarang kita harus awasi, jangan sampai ada yang melakukan penimbunan BBM sebelum dinaikkan harganya oleh pemerintah. Itu bisa meresahkan masyarakat," katanya kepada wartawan, Jumat (24/2/2012).
Mantan Ketua DPRD Sulsel ini mengaku, pengawasan tersebut akan melibatkan PT Pertamina sebagai penyuplai, aparat kepolisian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel dan kabupaten/kota.
Saat disinggung mengenai dampak kenaikan harga BBM nantinya di Sulsel, Agus mengakui hal ini tidak bisa dihindarkan. Namun, kata dia, jika terus dibiarkan, maka tanggungan subsidi pemerintah terhadap BBM akan semakin membengkak.
Bahkan, kenaikan BBM bersubsidi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada tingginya inflasi di Sulsel. Meski demikian, dia berharap dampak kenaikan BBM harus bisa dipercepat untuk normal kembali.
"Pasti ada dampak. BBM bisa pengaruhi segala sektor, seperti transportasi, industri, dan pasti semua berpengaruh. Kita harap paling tidak itu bisa cepat normal," bebernya.
Agus menambahkan, rencana kenaikan BMM bersubsidi ini membutuhkan kejelasan mengenai besaran kenaikan harga dan waktu penetepannya. Jika terus menerus dilemparkan ke publik, justru dikhawatikan masyarakat menjadi resah.
"Cuma sampai sekarang kita tak tahu berapa kenaikannya. Itu harus diperjelas," tambah dia.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi mesti ditempuh demi menyelamatkan perekonomian serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Harga BBM mau tidak mau tentu mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat, kenaikan tertentu. Dan sebelum ini menjadi keputusan final, sifatnya adalah perencanaan yang harus kita selesaikan dengan baik,” ujar Presiden di Kantor Kepresidenan, Jakarta.
Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang mengungkapkan, aksi orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut dikhawatirkan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
"Sekarang kita harus awasi, jangan sampai ada yang melakukan penimbunan BBM sebelum dinaikkan harganya oleh pemerintah. Itu bisa meresahkan masyarakat," katanya kepada wartawan, Jumat (24/2/2012).
Mantan Ketua DPRD Sulsel ini mengaku, pengawasan tersebut akan melibatkan PT Pertamina sebagai penyuplai, aparat kepolisian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel dan kabupaten/kota.
Saat disinggung mengenai dampak kenaikan harga BBM nantinya di Sulsel, Agus mengakui hal ini tidak bisa dihindarkan. Namun, kata dia, jika terus dibiarkan, maka tanggungan subsidi pemerintah terhadap BBM akan semakin membengkak.
Bahkan, kenaikan BBM bersubsidi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada tingginya inflasi di Sulsel. Meski demikian, dia berharap dampak kenaikan BBM harus bisa dipercepat untuk normal kembali.
"Pasti ada dampak. BBM bisa pengaruhi segala sektor, seperti transportasi, industri, dan pasti semua berpengaruh. Kita harap paling tidak itu bisa cepat normal," bebernya.
Agus menambahkan, rencana kenaikan BMM bersubsidi ini membutuhkan kejelasan mengenai besaran kenaikan harga dan waktu penetepannya. Jika terus menerus dilemparkan ke publik, justru dikhawatikan masyarakat menjadi resah.
"Cuma sampai sekarang kita tak tahu berapa kenaikannya. Itu harus diperjelas," tambah dia.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi mesti ditempuh demi menyelamatkan perekonomian serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Harga BBM mau tidak mau tentu mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat, kenaikan tertentu. Dan sebelum ini menjadi keputusan final, sifatnya adalah perencanaan yang harus kita selesaikan dengan baik,” ujar Presiden di Kantor Kepresidenan, Jakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar