Sabtu, 31 Maret 2012

Produksi Bandeng Sulsel Naik

Sabtu, 31 Maret 2012

MAKASSAR – Produksi ikan bandeng di Sulsel pada tahun lalu meningkat 4,75% atau sekitar 82.402 ton dibandingkan 2010 yang mencapai 78.187 ton.

”Kontribusi paling besar dari Kabupaten Pinrang,yakni 17.402 ton. Disusul Kabupaten Wajo 15.923 ton dan Pangkep 11.428 ton,” kata Kepala Bidang Budi Daya Perikanan Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Sulsel Sulkaf S Latief di Makassar, kemarin. Dari beberapa daerah di Sulsel,kenaikan terjadi di Pinrang mencapai 17.812 ton dan Wajo 8.287.7 ton.Namun,Pangkep justru mengalami penurunan dan hanya mencapai 8.287 ton pada 2011.“Penurun produksi di Pangkep karena sebagian tambaknya tidak pernah dikeringkan. Akibatnya, banyak bibit ikan yang mati,” katanya.

Apalagi, rata-rata tambak ikan bandeng yang ada di daerah tersebut merupakan tambak tua.“Secara agregat, jumlah produksinya meningkat dibanding 2010,”paparnya. Berdasarkan data DKP Sulsel pada 2011,luas tambak yang ada saat ini ada sekitar 100.000 hektare (ha).“Hampir 70% untuk ikan bandeng,termasuk untuk budi daya udang,”katanya.

Sementara itu,Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Sulsel Rahman Daeng Tayang berharap, sektor perikanan diberikan bantuan pendanaan. “Sampai saat ini perikanan budi daya belum tersentuh,” ujarnya. Padahal, potensi perikanan Sulsel sangat besar dan harus diberikan perhatian untuk peningkatan produksi.“Tentu harus ada kerja sama dengan pemerintah dan pemodal,” pungkas dia. umran la umbu

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/482222/

Sulsel dan Makassar Masuk Nominasi

Sabtu, 31 Maret 2012

MAKASSAR – Pemprov Sulsel dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berpeluang meraih penghargaan penyelenggara pemerintahan terbaik, Satyalancana Karya Bakti Praja Nugraha, tahun ini.

Pemprov Sulsel masuk tiga besar pemerintah dengan kinerja terbaik dari 33 Pemprov se-Indonesia.Pada 2011,Sulsel berada di peringkat dua di bawah Sulawesi Utara dan di atas Jawa Tengah. Sementara Kota Makassar bersama Kabupaten Luwu Utara, masuk 15 besar nominasi kabupaten/kota penyelenggara pemerintah terbaik di Indonesia. Rencananya,Tim Nasional Verifikasi Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) akan mulai melakukan penilaian di beberapa SKPD Pemprov, pekan depan. Tim akan menilai pelayanan publik, kesehatan dan pendidikan masyarakat, reformasi birokrasi,serta realisasi pembangunan di daerah.

“Tahun ini kami masuk nominasi tiga besar. Dua saingan kami, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ungkap Sekprov Sulsel A Muallim,kemarin. Dia optimistis tahun ini, Pemprov Sulsel bisa meraih predikat terbaik dengan asumsi penilaian pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). “Tahun lalu kami kalah dari Sulut karena dia mampu menggandengkan kinerja pemerintahan dan WTP.Sekarang kami yang WTP dan Sulut sudah tidak lagi.Sudah saatnya kami menjadi provinsi terbaik,” paparnya seusai memimpin rapat rencana penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) di Kantor Gubernur Sulsel.

Salah satu yang menjadi pokok penilaian tim yang merupakan gabungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN),yakni pelayanan rumah sakit (RS) daerah serta ruas jalan provinsi dan nasional. Hal ini, lanjut Muallim, turut mempengaruhi peringkat suatu daerah dalam pe-nganugerahan Satyalancana Karya Bakti Nugraha yang rencananya akan diberikan pada Pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2012 mendatang. ● wahyudi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/482217/

Sulsel Target Bebas TB 2015

Sabtu, 31 Maret 2012

SULAWESI Selatan ditargetkan bebas dari penyakit tuberklosis (TB) pada 2015. Untuk mencapai target itu, Pemprov Sulsel membuat program kemandirian dalam penanggulangan TB dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Kordinator Program Sub Sub- Recipient (SSR) Aisyiyah Sulsel Wahriyadi mengatakan, Pada 2009,Sulsel di urutan ketiga sebagai daerah dengan penderita penyakit TB terbanyak.Sedangkan pada 2011,ratng tersebut turun menjadi kelima.“Itu menunjukkan jumlah penderita TB di Sulsel dalam dua tahun terakhur terus penurunan,”kataWahriyadi di sela kegiatan jalan dan senam Sehat dalam rangkaian kampanye penggulangan TB se dunia tingkat Kabupaten Pinrang kemarin.

Dia mengungkapkan,pada 2011,dari 17.000 suspectTB di Sulsel,1.300 di antaranya positif menderita penyakit yang menyerang paru-paru tersebut.Namun dengan langkah antisipatif,99% penderita dinyatakan sembuh total dan 10% meninggal dunia. Koordinator SSR Aisyiyah Kabupaten Pinrang Sitti Nurhayati Haruna mengungkapkan,khusus data di Kabupaten Pinrang,hingga Maret 2012,pihaknya mencatat sekitar 30 penderita TB. Dengan melibatkan 120 petugas kader TB,optimistis, jumlah tersebut bisa ditekan.

“Pendampingan penderita TB terus kami galakkan. Setiap penderita didampingi seorang kader TB untuk motivasi agar secara mengikuti program pengobatan secara berkesinambungan,”ujar Sitti. darwiaty

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/482203/

Jumat, 30 Maret 2012

7.092 Siswa Miskin di Wajo Dapat Bantuan Pendidikan

Jumat, 30 Maret 2012

SENGKANG –Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyerahkan bantuan pendidikan Rp4,2 miliar untuk 17.092 siswa miskin mulai tingkat SD, SMP,SMA,hingga SMK se-Kabupaten Wajo.

Bantuan ini diserahkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada rangkaian peringatan hari jadi ke-613 Kabupaten Wajo di Lapangan Merdeka Sengkang,kemarin. Bantuan pendidikan untuk 11.231 siswa SD bantuan sebesar Rp3 miliar.Untuk 2.228 siswa SMP Rp1,2 miliar, sedangkan untuk 454 siswa SMA mendapat bantuan Rp354 juta. Sementara untuk 3.179 siswa SMK sebesar Rp425 juta.

“Tingkat perekonomian Sulsel sudah cukup tinggi sehingga tidak ada lagi orang Sulsel yang tidak mendapatkan pendidikan dan kesehatan gratis,”kata dia. BupatiWajo A Burhanuddin Unru mengatakan, angka kemiskinan di Wajo masih berada dalam kisaran 9%.Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Wajo. “Dengan program pendidikan dan kesehatan gratis yang dicanangkan Gubernur Sulsel,beban masyarakat menjadi berkurang,”ujar dia. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jasman Juanda mengungkapkan,agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana bantuan tersebut, pihaknya akan menyalurkan langsung ke masing-masing sekolah untuk dikelola sendiri.

Setiap sekolah yang menerima bantuan harus melaporkan penyaluran dana dengan mencantumkan tanda tangan tiap siswa penerima. “Kami juga akan menurunkantimke tiapsekolahuntuk mengawal dana bantuan ini. Bantuan ini merupakan salah satu wujud bantuan pemerintah membangun Sulsel,”katanya.

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/481895/

Sulsel Adopsi Sistem Transportasi Australia

Jumat, 30 Maret 2012

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel berencana meniru sistem keselamatan transportasi Pemerintah Australia untuk menekan tingginya angka kecelakaan di daerah ini.

Salah satu sistem yang akan dikerjasamakan dengan Negeri Kanguru tersebut, yakni pelibatan langsung masyarakat di bidang keselamatan transportasi, yang meliputi keselamatan penerbangan, perairan, dan jalan raya. Hal ini dikemukakan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang saat menerima General Manager Road Safety and Program Surface Transport Police Division, Department of Infrastructure and Transport Australian Joe Motha, di Kantor Gubernur Sulsel,kemarin. Agus mengatakan, saat ini Sulsel sangat membutuhkan program yang ditawarkan Pemerintah Australia untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan masyarakat pengguna jalan di daerah ini.

”Masyarakat sekarang ini butuh pelatihan program tentang keselamatan jalan,mengingat mobilisasi masyarakat Sulsel cukup tinggi seiring pertumbuhan ekonomi Sulsel yang tinggi pula,” paparnya, kemarin. Kerja sama Sulsel-Australia akan dituangkan dalam bentuk lokakarya untuk mentransfer pengetahuan keselamatan jalan dari ahli-ahli Australia kepada petugas terkait di Sulsel. Mereka,antara lain petugas dari Dishub Sulsel, Ditlantas Polda Sulelbar, Dinas Kesehatan, dan Dinas Bina Marga sebagai pelaksana infrastruktur jalan di daerah ini. Joe Motha menerangkan, dalam kerja sama tersebut juga akan ada action plan untuk masalah keselamatan jalan yang dipilih peserta sendiri untuk mengatasi masalah keselamatan jalan.

”Sebelumnya kami sudah bekerja sama dengan Bali dan Jakarta. Peserta menerima baik dan sudah meningkat pengetahuannya mengenai keselamatan jalan dan juga sudah meningkat kemampuannya bekerja sama dengan semua instansi, di antaranya polisi lalu lintas,Bina Marga, Dishub,” katanya. Dari program tersebut, pihaknya belum bisa memastikan hasilnya untuk masyarakat. Tetapi, pihaknya menjamin jika masyarakat me-nerapkan apa yang telah disampaikan para ahli dari Australia itu,itu akan sangat membantu.

Berdasarkan data yang dipaparkan Wagub Sulsel, kemarin, khusus di Kota Makassar pada 2011, terdapat 177 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.”Secara keseluruhan di Sulsel pada 2011 terdapat 892 orang meninggal dunia akibat kecelakaan, dari total 2363 kasus kecelakaan lalu lintas,”paparnya. wahyudi

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/481935/

Gubernur Sulsel Harap Jaga Daerah Tetap Kondusif

Jum, 30/03/2012

Gubernur Sulawesi Selatan H. Syahrul Yasin Limpo, menghadiri puncak peringatan Hari jadi ke-631 Kab. Wajo Kamis, 29 Maret 2012 yang berpusat di Lapangan Merdeka Kabupaten Wajo dan menyampaikan turut prihatin atas aksi mahasiswa di Makasar yang terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dan meminta agar demo penolakan rencana kenaikan harga BBM yang terjadi itu tetap menjaga kondisi daerah tetap kondusif dan berharap tidak ada korban yang jatuh akibat unjuk rasa BBM ini dan perlu adanya kebersamaan demi terciptanya ketentraman di Sulawesi Selatan seperti yang terjadi di Makassar bentrokan penolakan BBM dan saya kira aparat sudah bekerja dengan baik.

Pada kesempatan itu Gubernur melantik dan mengukuhkan pengurus komunikasi intelejen Daerah (Kominda) Kabupaten Wajo Pusat Komunikasi Gerakan Bela Negara (Puskom GBN) kabupaten wajo, dan forum kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Wajo di Baruga Weccudai, Rumah Jabatan Bupati. Setelah selesai pelantikan Gubernur meminta ketiga lembaga yang dikukuhkan itu terlibat secara bersama sama untuk menjaga kedamaian dan ketentaraman di wilayahnya masing-masing pasalnya, yang maju tanpa adanya jaminan keamanan yang baik , diera orde baru selalu dikatakan bahwa stabilitas berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat .

Negara hanya akan baik kalau tidak ada ribut-ribut, suatu negara dan pemerintahan akan baik jika ada ruang bagi para pengusaha dan industeri investasi tumbuh dengan baik disuatu wilayah. Investasi tidak akan masuk kalau daerah tidak aman pengusaha, pedagang, pemilik pemilik toko hanya akan berjalan jika tidak ada ribut-ribut, akselerasi perekonomian disulsel mencapai Rp.117 triliun sementara di Kabupaten wajo dinilai pertumbuhan ekonomi sangat baik dengan begitu, inilah yang harus kita jaga dan menjadi bagian dari tugas ketiga lembaga ini.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/gubernur-sulsel-harap-jaga-daerah-tetap-kondusif

Pertemuan Timda Untuk Persiapan Kunjungan Timnas Evaluasi Penyelenggaraan Pemda

Jum, 30/03/2012

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu mendukung dan memfasilitasi Tim Verifikasi Data tingkat nasional yang akan melakukan tinjauan lapangan di Provinsi Sulawesi Selatan untuk merebut predikat Juara I atau II dan III, yang pengumuman resminya disampaikan pada hari OTDA bulan April yang akan datang. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, H. A. Muallim pada saat acara pertemuan Tim Daerah (Timda) persiapan kunjungan Tim Nasional (Timnas) tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) di Ruang Data Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat 30 Maret 2012.

Klarifikasi data dan peninjauan lapangan oleh tim tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2010 yang telah diserahkan Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 2011 sebagai pertanggung jawaban Pemerintah Daerah melaksanakan amanat rakyat yang telah diemban oleh Kepala Daerah Sulawesi Selatan sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang tentunya tidak terlepas dari ketentuan perundang-undangan yang menjadi acuan sesuai Perarutan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam menghadapi kejuaraan di Sulawesi Selatan harus ada persiapan-persiapan program unggulan yang dilengkapi data-data yang akurat karena kemungkinan ada peninjauan yang bersifat pelayanan seperti dari Samsat, Perizinan, Rumah Sakit dan sektor sektor yang menjadi penilaian yang akan diperlombakan ada 138 item yang akan dipertanggung jawabkan untuk mencapai 10 besar antara lain bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, tata ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan UKM, perhubungan Komunikasi dan Informatika, sosial budaya dll.

Yang akan menjadi tim pada kunjungan Timnas tersebut yaitu Kepala Inspektorat Prov. Sulsel, Bappeda Prov. Sulsel, Badan Pengelola Keuangan Daerah Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, Dinas Pendatan Daerah Prov. Sulsel, Dinas Binamarga Prov. Sulsel Biro Umum Setda Prov. Sulsel, Biro Humas dan Peotokol Setda Prov. Sulsel dan Tim penyusun LPPD Prov. Sulsel.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/pertemuan-timda-untuk-persiapan-kunjungan-timnas-evaluasi-penyelenggaraan-pemda

Kamis, 29 Maret 2012

Sulsel-Perancis Siap Kerja Sama Pendidikan

KAMIS, 29 MARET 2012

MAKASSAR, — Pemerintah Provinsi Sulsel mengaku siap melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan dengan negara Perancis. Sekretaris Provinsi Sulsel, Andi Muallim mengatakan, tawaran kerjasama itu disampaikan Duta Besar (Dubes) Perancis untuk Indonesia, Bertrand Lartholary yang diterima langsung di ruang kerjanya, Rabu, 27 Maret.

“Ia menyampaikan, dari aspek pendidikan mereka siap menerima perutusan dari Indonesia khususnya Sulsel untuk belajar disana,” kata Andi Muallim, usai menerima perwakilan Dubes Perancis untuk Indonesia.

Muallim juga mengatakan, selain pendidikan, utusan tersebut menyampaikan akan melakukan penjajakan untuk kerjasama dalam beberapa bidang di antaranya sektor pariwisata.

“Perutusan dari Dubes Perancis, datang kesini untuk membangun kira kira apa yang bisa dikerjasamakan sesuai dengan potensi Perancis dan Sulsel,” jelasnya

Dengan tawaran tersebut, lanjut dia, pihaknya juga menjelaskan selama ini Sulsel memiliki program beasiswa pendoktoran ke luar negeri, hanya saja khusus untuk Perancis sampai saat ini belum ada.

“Jadi Dubes Perancis juga menyambut dan siap dijadikan sebagai lokasi dalam bentuk kerjasama bidang pendidikan. Apalagi juga sudah membentuk kerjasama dengan Unhas, kalau tidak salah juga untuk program pendoktoran,” bebernya.

Lebih jauh, pihaknya mengaku telah meminta utusan Dubes Perancis untuk datang kembali, kemudian mengkonkretkan rencana itu dengan melakukan pertemuan bersama stakeholder untuk menyampaikan program yang ditawarkan itu.

“Kerjasama pendidikan kemungkinannya sangat besar. Karena program pendoktoran kita sebanyak 500 orang, tetapi yang tercapai baru sekitar 300 orang. Artinya masih ada 200 orang, kalau dia mau kerjasamakan untuk 200 orang itu terutama dari aspek financial dan seterusnya, saya kira akan berjalan lancar saja.” Pungkasnya.

Sumber: http://cakrawalaberita.com/sosial-budaya/sulsel-perancis-siap-kerja-sama-pendidikan

Serahkan Laporan ke BPK

KAMIS, 29 MARET 2012

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel tahun 2011 ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulsel.

Penyerahan laporan itu diserahkan langsung Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel Agus Arifin Nu’mang yang diterima Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Cornell Syarief, di Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu, 28 Maret.

“Jadi ini memang sudah ada dalam aturan undang-undang dan secara formal pemerintah provinsi itu harus menyerahkan laporan keuangan tahunan dari pemerintah daerah. Saat ini kita telah serahkan ke BPK untuk diperiksa,” kata Agus Arifin Nu’mang.

Agus mengatakan, laporan tersebut mencakup seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di lingkup Pemprov Sulsel. Materi laporan tersebut merupakan standar tahunan.

“Jelas kita berharap paling tidak bisa mempertahankan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, di mana kita mendapat hasil pemeriksaan dengan status wajar tanpa pengecualian (WTP). Karena hasil pemeriksaan itu tentu saja akan mempengaruhi kinerja kita di pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu kepala BPK Sulsel, Cornell Syarief mengatakan, setiap tahun pemda itu harus melaporkan pelaksanaan keuangannya kepada DPRD. Tetapi sebelum ke DPRD harus diaudit dulu oleh BPK, sehingga laporan yang diserahkan ke DPRD itu memang isinya benar.

Dalam laporan itu, pemerintah akan melaporkan berapa besar pendapatan, apa-apa saja yang telah dilakukan dengan anggaran belanja mereka serta bukti-bukti pembelanjaan keuangan.

BPK mempunyai waktu paling tidak selama dua bulan untuk memeriksa hasil laporan keuangan tersebut sebelum diserahkan ke DPRD.

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/serahkan-laporan-ke-bpk

Gubernur Meresmikan RSUD Siwa Di Kabupaten Wajo

Kam, 29/03/2012

Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo, mendapat sambutan antusias saat menghadiri peresmian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siwa, di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Rabu, 28 Maret 2012. Ribuan warga dari berbagai kalangan menyambut gubernur di tempat acara.

Bupati Wajo, Burhanuddin Unru mengajak seluruh warganya untuk mendukung Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo untuk melanjutkan kepemimpinannya karena keberhasilan pembangunan telah terbukti. Bahkan, terpilihnya Syahrul sebagai Ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia, membuktikan jika semua pihak menilai kalau Syahrul adalah seorang yang cerdas dan berkontribusi dalam banyak hal.

Burhanuddin sangat berterima kasih atas kehadiran orang nomor satu di Sulawesi Selatan ini untuk meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siwa, Menurutnya, Syahrul berhasil memimpin Sulawesi Selatan yang dibuktikan dengan diraihnya 107 penghargaan. Salah satunya, Bintang Maha Putra Utama dari Presiden RI. Selain itu, program pendidikan dan kesehatan gratis yang dicanangkan Pemprov. Sulawesi Selatan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga sektor pertanian.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo, mengaku sangat bahagia atas sambutan warga Siwa, dan tidak menyangka jika ada ribuan warga yang menunggunya sejak siang. Beliau berharap semoga kebersamaan kita hari ini semoga bisa membawa Kabupaten Wajo jauh lebih baik. Gubernur Sulawesi Selatan mengungkapkan, pemerintahan yang baik dan kuat akan membawa kesejahteraan rakyat. Kabupaten Wajo yang potensi terbesarnya di sektor pertanian harus terus didorong, produksi padi terus ditingkatkan dan sektor pertanian harus diperhatikan.

Kondisi perekonomian di Sulawesi Selatan sedang berakselerasi dan terus mengalami perkembangan. Indikatornya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sekitar 8,64 persen, inflase terendah di seluruh Indonesia, daftar tunggu haji yang terus meningkat hingga jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahunnya. Semua yang baik ini harus diteruskan, kita butuh pemerintahan yang baik, yang tidak korupsi. Menjadi pemimpin adalah keputusan untuk mengabdi kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala RSUD Siwa, drg. Armin Adela MARS mengatakan, RSUD Siwa dibangun tahun 2006 lalu oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Namun baru mulai beroperasi sejak 6 Mei 2009 ketika Burhanuddin Unru menjabat Bupati Wajo. Tahun 2012 ini RSUD Siwa sudah ditetapkan sebagai rumah sakit tipe D. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siwa ini tidak hanya melayani pasien dari Kabupaten Wajo saja tetapi melayani pula pasien dari Kabupaten Luwu, Sidrap hingga Sulawesi Tenggara serta diharapkan dengan bantuan dari Pemprov. Sulsel kedepannya RSUD Siwa ini bisa menjadi Rumah Sakit Tipe C. Peresmian RSUD Siwa ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/gubernur-meresmikan-rsud-siwa-di-kabupaten-wajo

Devile HUT ke-62 Satpol PP Di Parepare Dihadiri Gubernur Sulsel

Kam, 29/03/2012

Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo mengharapkan kepada seluruh Satuan Polisi Pamong Praja dan aparatur lingkup Pegawai Negeri Sipil agar mampu berprestasi dan memberikan pelayanan yang terbaik, terutama terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan di lingkup pemerintah provinsi. Gubernur juga mengungkapkan bahwa pemerintah harus memiliki nilai plus dibanding dengan swasta, karena di pemerintahan telah memiliki ciri khas keunggulan, kedisiplinan, dan berkarakter. Hal tersebut diungkapkan saat menghadiri Devile Hari Ulang Tahun ke-62 Satuan Polisi Pamong Praja yang digelar di Lapangan Andi Makkasau Parepare, Rabu, 28 Maret 2012.

Devile tersebut diperlombakan terdiri dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Gubernur menegaskan, pemerintah yang baik entah dari TNI dan Polri, seharusnya mampu melindungi rakyat dan memberikan yang terbaik. Tugas Satpol PP harus mengawal pembangunan agar lebih maju, menjaga ketentraman di Sulsel, memiliki visi garda terdepan untuk siap mengawal pilkada maupun pilgub, serta keamanan kedepannya. Jabatan Satpol PP terlebih diutamakan memberikan pembinaan dan kenyamanan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik selagi masih berkesempatan menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Himbauan ini juga disuarakan Menteri Dalam Negeri RI yang dibacakan Gubernur Sulsel bahwa mengingat tugas utama Polisi Pamong Praja adalah pengabdian abdi negara sekaligus merevitalisasi dan mengontrol para PNS yang menyalahi aturan diluar jam kerja. Hal itu dilakukan untuk menyadarkan para PNS agar mampu menjalankan tugas abdi negara sebaik mungkin. Pembinaan kepada Satpol PP juga sangat diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat pada umumnya.

Bantuan dana pembinaan oleh Gubernur Sulsel juga diberikan kepada ketiga daerah kabupaten/kota yang memenangkan Devile Satpol PP yang diantaranya, juara I dari Kabupaten Luwu sebesar 20 juta, juara II diraih Kota Parepare sebesar 15 juta, dan juara III diraih kabupaten Maros sebesar 10 juta.

Hadir dalam acara ini, Pembina Utama Satpol PP yang juga merupakan Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo, Walikota Pare-pare, Syamsu Alam, Ketua DPRD Kota Pare-pare, Muhadir Haddada, Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura, Lutfi Halide, Kepala Biro Humas dan Protokol, Agus Sumantri, dan jajaran petinggi muspida Provinsi Sulsel.

Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/devile-hut-ke-62-satpol-pp-di-parepare-dihadiri-gubernur-sulsel

Rabu, 28 Maret 2012

Gubernur: Bijaksanalah

RABU, 28 MARET 2012

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo meminta semua pihak bersikap bijaksana menanggapi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kalaupun demonstrasi harus jalan, biarlah jalan tapi tetap imbauan saya jangan anarkis. Kedua kita berharap semua pihak bisa melihat kenaikan BBM ini secara bijaksana,” katanya di Makassar, Selasa, 27 Maret.

Bersikap bijaksana, lanjutnya, menjadi penting karena jika terjadi sesuatu yang merugikan, semua pihak juga akan merasakan dampaknya.

“Saya tidak dalam posisi seperti apa karena ini kebijakan nasional. Tetapi yang paling penting kita semua bijaksana. Katakanlah kalau terjadi sesuatu yang rugi adalah kita semua,” jelas mantan Bupati Gowa dua periode ini.

Investasi dan hal-hal lainnya, kata Syahrul, harus diperhitungkan jika sampai terjadi suasana yang tidak kondusif.

Syahrul mengatakan, pihaknya ingin melihat suasana Sulsel masih aman terkendali. Apalagi dalam beberapa hari aksi demo, masih bisa dimaklumi oleh masyarakat karena memang aksi yang sama juga terjadi di seluruh Indonesia.

Ia juga berharap aparat keamanan tetap persuasif mengalirkan demo pada tataran dan aturannya.

“Ini protap (prosedur tetap) mereka, protap pengamanan pada seluruh instalasi penting, saya tidak tahu mana saja, tetapi tentu hasil sebuah kebijakan-kebijakan,” katanya menjelaskan posisi anggota kepolisian dan TNI yang berjaga di sejumlah objek termasuk kantor gubernur.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulsel A Muallim sangat menyesalkan terjadinya unjuk rasa yang berakhir bentrok. Ia juga mengatakan bahwa banyaknya jumlah pegawai lingkup pemprov yang berada di lokasi bukan karena ikut terlibat dalam bentrok tersebut, tetapi karena memang itu sudah jam pulang.

“Jadi di luar itu kelihatan banyak karena masyarakat yang banyak menonton bentrok, sama halnya di dalam halaman kantor gubernur yang banyak PNS karena memang sudah jam pulang,” jelasnya terkait bentrok yang terjadi di depan Kantor Gubernur.

Sumber: http://cakrawalaberita.com/provinsi/gubernur-bijaksanalah

Prancis Tertarik Kerja Sama dengan Sulsel

Rabu, 28 Maret 2012

MAKASSAR – Duta Besar (Dubes) Prancis untuk Indonesia, Bertrand Lartholary,mengirim tiga utusannya ke Sulsel untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dalam bidang pariwisata dan pendidikan.

Utusan Dubes Prancis tersebut ditemui Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel A Muallim di ruang kerjanya, kemarin. Muallim menyebutkan,pertemuannya itu merupakan penjajakan kerja sama antara Prancis dan Sulsel. Khusus di bidang pendidikan, Prancis bersedia menampung pelajar asal Sulsel untuk menempuh pendidikan di negaranya. ”Kami kan punya program beasiswa doktor. Namun, belum ada yang ke Prancis.Makanya utusan dubes ini membuka penawaran untuk mahasiswa Sulsel kuliah di sana,” ujar Muallim.

Prancis juga telah bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam pertukaran pelajar. Selain pendidikan, Prancis juga menyatakan niatnya siap berinvestasi di sektor pariwisata di Sulsel.Hal ini lantaran masih banyak destinasi pariwisata yang belum dimanfaatkan betul untuk menarik wisatawan asing dan domestik. ”Mereka cukup kagum dengan pariwisata kami.Makanya dia akan menawarkan pengusaha Prancis untuk mengolah pariwisata kami,”papar dia.

Pihaknya bersama Dubes Prancis untuk Indonesia akan kembali melakukan pertemuan dalam waktu dekat ini untuk membicarakan secara teknis rencana kerja sama tersebut. Khusus pariwisata, Prancis tertarik berinvestasi di pariwisata laut. Pasalnya, beberapa daerah Sulsel tersebar di kepulauan. ”Makanya kami mengundangnya melakukan pertemuan sekali lagi untuk membahasnya secara teknis. Semoga saja ini bisa berjalan mulus,” ujar dia.

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/481208/

Selasa, 27 Maret 2012

Inspektorat Sulsel Buka Posko Pengaduan

Selasa, 27 Maret 2012

MAKASSAR– Wacana netralitas pegawai negeri sipil (PNS) di Makassar dan sejumlah daerah di Sulsel menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), kian menghangat di lingkungan instansi pemerintahan.

Netralitas PNS terhadap bakal calon gubernur atau bakal calon bupati memancing kontroversi. Menanggapi kontroversi itu, Inspektorat Sulsel akan membuka posko pengaduan masyarakat untuk mengantisipasi adanya laporan oknum PNS yang tidak netral.Kepala Inspektorat Sulsel Azikin Sultan mengatakan, jika seorang PNS terbukti memihak salah satu kandidat, pihaknya siap memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Dia mengungkapkan, setiap laporan yang masuk ke posko pengaduan PNS akan ditindaklanjuti dan diperiksa jika diduga kuat memihak salah satu calon gubernur. “Sebenarnya posko ini telah lama.

Namun, jelang pilkada, kami kembali mengintensifkannya. Selain posko, laporan terhadap PNS yang tidak netral bisa menuliskannya di website kami,” katanya kepada wartawan di Makassar,kemarin. Menurut mantan Bupati Bantaeng ini, sanksi yang disiapkan, mulai teguran lisan, tertulis, hingga yang paling berat pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS.“Ada teguran lisan hingga sanksi berat, tergantung kadar pelanggarannya. Sampai saat ini kami belum menerima laporan adanya PNS yang tidak netral,” ujarnya.

Seorang PNS dilarang keras terlibat kampanye salah satu pasangan pilkada,apalagi terlibat dalam penggalangan massa. Meski demikian, pihaknya juga harus hati-hati dalam menerima laporan masyarakat. Wacana netralitas PNS tampaknya ditujukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Salah satunya mengenai branding kendaraan pribadi PNS yang memasang logo kandidat tertentu. Namun, hingga saat ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Makassar belum menerima laporan atau pengaduan mengenai keberpihakan PNS tersebut.

Menanggapi hal itu,Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 53/2010 tentang Disiplin Pegawai,sanksi PNS yang tidak netral sangat jelas. Namun, PNS hanya diminta netral dalam artian tidak ikut menjadi sukarelawan atau tim kampanye kandidat tertentu.Membuat brandingdan atribut calon tertentu di kendaraan pribadi seorang PNS, bagi Ilham bukanlah pelanggaran. “Itu sahsah saja.Tidak ada masalah dan tidak melanggar aturan kepegawaian,” tandas Ilham yang juga bakal calon gubernur Sulsel berpasangan dengan Aziz Qahhar Mudzakkar, di Balai Kota Makassar,kemarin.

Menurut Ilham, setiap PNS memiliki hak suara memilih pemimpin yang dianggapnya cocok.Tidak ada salahnya jika mereka mem-branding kendaraan dengan logo atau tagline dari salah satu kandidat gubernur di Sulsel, juga tidak ada larangan atau sanksi yang akan diberikan.Seorang PNS juga tidak melanggar jika hanya menggunakan atribut kandidat gubernur atau kandidat wali kota.“Secara pribadi, PNS tidak bisa kehilangan suaranya,” tutur dia. Sejumlah anggota DPRD Makassar membenarkan klaim Ilham.

Tindakan sejumlah pejabat lingkup Pemkot yang memasang logo salah satu bakal calon gubernur di mobil pribadinya dianggap sah dan tidak menyalahi aturan sesuai yang ditetapkan dalam PP No 53/2010. Ketua Komisi C Nasran Mone menyebutkan, sepanjang tidak ada tekanan,branding kendaraan di mobil pribadi PNS tidak menyalahi aturan. Dia mengakui, tidak ada larangan bagi pejabat melakukan hal itu. “PNS juga memiliki hak politik,” tandas kader Partai Golkar ini kepada SINDOdi Makassar, kemarin. Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Makassar Adi Rasyid Ali.

Menurut dia, sepanjang PNS atau pejabat tidak melakukan dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas kampanye di waktu kerja,itu tidak melanggar.“ Yang salah kalau ikut kampanye menggunakan baju PNS dan logo-logo yang menandakan dia itu PNS,” papar anggota Komisi C itu. Menurut Adi,PNS memiliki hak politik karena dapat memilih sehingga tidak bisa dikekang secara keseluruhan hakhak politik itu.Hanya, dia mewanti- wanti tidak ada PNS yang menggunakan sarana dan fasilitas jabatan untuk mengampanyekan salah satu kandidat.“ Kalau branding kandidat di mobil pribadi, apa yang salah? Itu hak mereka kok,”pungkas Ketua DPC Partai Demokrat Makassar itu.

Senin, 26 Maret 2012

Revitalisasi Rotterdam- Pemprov Akui Tak Capai Target

Selasa, 27 Maret 2012

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengakui proyek revitalisasi Benteng Rotterdam Makassar tak bisa mencapai target penyelesaian hingga 2013.

Meski telah menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah, namun di sisi kanan dan belakang benteng peninggalan Kerajaan Gowa tersebut belum bersih dari bangunan ataupun kantor. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel Julianus Batara mengungkapkan, tidak tercapainya target lantaran faktor keterbatasan anggaran. Selain masalah anggaran, faktor lain yang menghambat adalah soal koordinasi antarinstansi di lapangan yang tampaknya tak berjalan sesuai yang diinginkan.

”Target kami sebenarnya 2012-2013 (revitalisasi Rotterdam) selesai.Itu supaya sektorsektor lain juga siap. Namun, sektor lain tak sesiap yang kami rencanakan. Ini persoalan koordinasi,” katanya kepada SINDOkemarin. Revitalisasi Rotterdam dimulai sejak 2 tahun lalu dengan menghabiskan anggaran Rp37 miliar. Revitalisasi tahap I dan II meliputi pembuatan kanal di samping Rotterdam, renovasi dan pengecatan gedung peninggalan Belanda ini, serta pembuatan space ruang terbuka hijau (RTH) di bekas Kantor Disperindag Sulsel.

Tahun ini, Pemprov kembali mengagendakan untuk Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) yang berada di samping Rotterdam ke kawasan Maccini Sombala of Indonesia (MOI). Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp10 miliar. ”Sepertinya ini agak berat dan sulit saya berikan kesimpulan. Butuh kerja keras.Anggaran saja sampai sekarang belum ada. Tidak mungkin RRI mau pindah kalau tidak ada kompensasi,”ujar dia. Apalagi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memoratorium atau penghentian sementara revitalisasi terhadap seluruh situs sejarah dan purbakala di Tanah Air.

Dengan sendirinya, tahun ini hingga beberapa tahun ke depan, Pemerintah Pusat tidak melakukan penganggaran untuk pembiayaan situs bersejarah. Meski demikian, lanjut Julianus, Pemprov tetap berupaya menjalankan tahapan revitalisasi untuk mengembalikan Benteng Rotterdam sesuai bentuk aslinya. ”Sampai sekarang belum ada perkembangan mengenai relokasi RRI. Tetapi, kami upayakan berjalan sesuai tahapan yang dirancang,”ujarnya. Sebelumnya, Kadisbudpar Sulsel Syuaib Mallombassi telah memastikan tahun ini,proses relokasi RRI akan mulai dilaksanakan.

”Lahan dan bangunannya kami gantikan dengan yang di Maccini Sombala. Itu alternatif dan kami juga sudah melakukan pembicaraan dengan pihak RRI,” ujar dia,belum lama ini.

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/480871/

Gubernur Resmikan 557 Proyek di Soppeng

SENIN, 26 MARET 2012

Serahkan Miliaran Bantuan Sosial

Soppeng, —Gubernur Sulsel Dr H Syahrul Yasin Limpo SH Msi MH, meresmikan 557 proyek pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Soppeng ke-751, yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Soppeng, Senin (26/3). Nilai proyek tersebut sebesar Rp213 miliar dari tahun anggaran 2011 yang bersumber dari APBD Kabupaten Soppeng, APBD Provinsi Sulsel, dan APBN.

Selain meresmikan 557 proyek, gubernur juga menyerahkan bantuan sosial yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Bantuan yang diberikan berupa benih padi non hibrida sebanyak 300 ton, benih padi hibrida 111,43 ton, benih jagung hibrida 11,20 ton, benih kedelai 96 ton, bibit mangga 10.800 pohon, bibit rambutan 6.500 pohon, dan benih sayur 280 kantong.

Disamping itu, ada pula bantuan sosial (bansos) peningkatan indeks pertanaman (IP) padi spesifik lokasi sebesar Rp1,297 miliar, bansos revitalisasi penggilingan padi senilai Rp265.556.000, bansos peralatan panen dan pasca panen tanaman pangan senilai Rp130.000.000, bansos optimalisasi lahan kepada 30 kelompok senilai Rp2.250.000.000, dan bansos perbaikan jaringan irigasi tersier Rp1.500.000.000.

Diserahkan pula buku tabanas bansos penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat senilai Rp225.000.000, bansos lumbung pangan daerah senilai Rp60.000.000, bansos penganekaragaman konsumsi pangan senilai Rp320.000.000, bansos penanganan daerah rawan pangan Rp25.000.000, serta bansos pengembangan usaha agribisnis pedesaan senilai Rp100 juta.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan SK kepada 6 orang penyuluh kesehatan masyarakat dan peralatan kesenian tradisional.

Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo mengatakan, hari jadi bukanlah sekedar kegiatan seremoni belaka. Melainkan, sebuah hal untuk memperbaharui segalanya dan momentum introspeksi diri terhadap segala hal yang telah dilakukan untuk kesejahteraan rakyat.

“Hari jadi ke 751 tahun ini menunjukkan kalau Kabupaten Soppeng sejak dulu memiliki pemerintahan yang konsisten,” kata Syahrul.

Ia mengungkapkan, keberhasilan provinsi Sulsel meraih 107 penghargaan, baik nasional maupun internasional, tidak terlepas dari peran Kabupaten Soppeng yang selalu memberikan dukungannya. Mulai dari bidang pertanian hingga perkebunan.

“Keberhasilan yang kita capai sekarang merupakan hasil dari kerja keras kita semua,” ujarnya.

Gubernur berharap, akselerasi yang sementara berjalan saat ini, tidak berhenti dan terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan beberapa prestasi lainnya.

“Kita harus bersama-sama melanjutkan akselerasi yang sedang berjalan saat ini,” urainya.

Sementara, Bupati Soppeng HA Soetomo, menuturkan, Kabupaten Soppeng juga telah meraih banyak penghargaan nasional. Namun, hal tersebut terasa masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan apa yang diraih Pemprov Sulsel.

“Penghargaan yang diraih Pak Syahrul patut dijadikan acuan dan harus terus didukung kelanjutannya di masa yang akan datang,” terangnya.

Soetomo juga menegaskan, tidak ada kata berhenti untuk pendidikan gratis, tidak ada kata berhenti untuk kesehatan gratis, dan tidak ada kata berhenti untuk pembangunan di Sulsel.

“Don’t stop pembangunan untuk kesejahteraan rakyat Sulsel. Don’t stop komandan,” tegasnya.

Sebar Benih Ikan

Sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Soppeng ke 751 tahun, dilakukan penebaran benih ikan air tawar oleh Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulsel H Agus Arifin Nu’mang, Bupati Soppeng HA Soetomo, serta beberapa pejabat pemerintahan lainnya. Sebar benih dilakukan di Kawasan Wisata Ompo, Kelurahan Ompo, Kabupaten Soppeng.

Tidak kurang dari 500.000 ekor benih yang disebar di delapan kecamatan. 120.000 ekor merupakan bantuan dari Pemprov Sulsel dan 380.000 dari Pemda Soppeng. Jenisnya juga bermacam-macam. Antara lain, ikan mas, nila merah dan nila putih.

Bupati Soppeng HA Soetomo, mengatakan, sebar benih merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Tujuannya, untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui sektor perikanan air tawar.

“Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan, mengusahakan sandang dan pangan warga berkecukupan,” tuturnya.

Sementara, Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, berjanji akan menambah benih lagi 500.000 ekor sehingga benih yang disebar mencapai Rp1 juta ekor di tahun 2012 ini.

Sumber: http://cakrawalaberita.com/daerah/gubernur-resmikan-557-proyek-di-soppeng

18.000 Nelayan Diusulkan Terima Subsidi

Senin, 26 Maret 2012

MAKASSAR – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel mengusulkan 18.000 nelayan yang tersebar di daerah ini mendapatkan subsidi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, April 2012 mendatang.

Sekretaris DKP Sulsel Yohanes Tanggo mengungkapkan,ke- 18.000 nelayan yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel itu merupakan nelayan kecil. Para nelayan itu memiliki kapal denganbobot5grostonke bawah. Menurutnya, fokus pemberian subsidi tersebut hanya untuk nelayan kecil yang dinilai akan terkena dampak langsung atas naiknya harga BBM.Sementara nelayan dengan kapal 5 gros ton ke atas, dianggap tidak perlu mendapatkan subsidi BBM.

”Saat rapat pembahasan pemberian subsidi BBM di Sulsel, kami usulkan 18.000 nelayan kecil.Mereka semua tersebar di 18 kabupaten/kota di Sulsel,” ujardiakepada SINDO,kemarin. Jika pemberian subsidi BBM itu disetujui di DPRD Sulsel,nelayankecilinimasihbisamembeli solar dengan harga sekarang, alias tidak berubah,meski harga BBM mengalami kenaikan. Nelayan kategori kecil tersebut paling banyak tersebar di Kabupaten Sinjai dan Bulukumba. Sementara khusus di Kota Makassar, jumlahnya mencapai 1.000 orang.

”Hasil tangkapan nelayan kecil ini setiap hari hanya sedikit. Jika nanti harga BBM naik dan tidak ada subsidi,mereka akan mendapatkan imbas yang sangat besar untuk penghasilannya,” katanya. Meski demikian, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai rencana pemberian subsidi BBM lewat jalur APBD Sulsel ini.Hal itu masih menjadi pembahasan di DPRD dan Pemprov Sulsel. Johannes menyebutkan,kebijakan Pemerintah Pusat yang berencana menaikkan harga BBM bersubsidi juga dipastikan akan memberatkan penghasilan para nelayan di Sulsel.

Apalagi, anomali cuaca yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir telah mengakibatkan penghasilan nelayan ikan tangkap di daerah ini mengalami penurunan yang sangat drastis. ”Kalau kenaikan BBM ini diberlakukan, pasti dampaknya akan sangat besar ke nelayan. Apalagi dengan anomali cuaca yang seperti sekarang ini,”papar dia. Sektor ekspor perikanan pun dipastikan akan mengalami pembengkakan modal lantaran sejumlah perlengkapan pembibitan mengalami kenaikan harga yang signifikan.

Dia menjelaskan,untuk kapal nelayan besar yang menggunakan mesin 50 PK,membutuhkan 10 liter solar dalam satu jam melaut. Sementara per hari,para nelayan mem-butuhkan 12 jam melaut. ”Bagaimana kalau mereka hanya mendapat satu basket ikan. Berapa keuntungan mereka? Sementara setiap kapal itu ada beberapa nelayan di dalamnya. Tentu akan berpengaruh pada penghasilan mereka,” ujarnya. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengaku, harus ada penyesuaian anggaran untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM tersebut. Karena itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mengumpulkan seluruh instansi terkait untuk membahasnya.

”Saya lagi berpikir bagaimana jalannya. Saya harus menjaga rakyat selama satu hingga dua bulan.Memang ada kenaikan, tapi rakyat tak bersoal. Kalau perlu, Pemprov akan keluarkan uang,” kata dia,pekan lalu.

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/480734/

Langganan: Postingan (Atom)