Senin, 02 April 2012

Gubernur Siap Asuransikan Wartawan

SENIN, 02 APRIL 2012 14:03

Pers Harus Miliki Mainset Nasional
 
Makassar, --Maraknya aksi kekerasan yang menimpa jurnalis, mendapat perhatian khusus dari Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo. Rencananya, gubernur akan menyiapkan asuransi untuk para wartawan.
"Kita melihat wartawan ini sangat rentan mengalami hal yang berbahaya. Seperti saat meliput demonstrasi yang anarkis, ada yang terkena lemparan batu. Nah, bagaimana kalau seperti itu, bagaimana pengobatannya," kata Syahrul saat menerima pengurus Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI) Sulsel, di ruang kerja gubernur, Senin (2/4).
Syahrul mengatakan, tidak semua wartawan akan diasuransikan. Ada penilaian-penilaian khusus dan kriteria yang akan ditentukan oleh lembaga yang berkompeten. Seperti, asuransi yang diberikan Pemprov Sulsel kepada 200 muballiqh yang kompetensinya dinilai Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Kita jangan berpikir negatif tentang asuransi ini. Saya hanya ingin melihat semuanya baik. Saya sendiri merasakan manfaat asuransi itu," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Syahrul juga meminta agar pada pelaksanaan Hari Pers Nasional yang akan dipusatkan di Kabupaten Pinrang, 8 April 2012 mendatang, ada agenda-agenda intelektual yang disusun oleh PWI terkait regulasi pers. Salah satunya, bagaimana membangun paradigma nasional dan mainset nasional masyarakat melalui pemberitaan-pemberitaan yang disiarkan.
"Wartawan tidak boleh terjebak pada keinginan industri semata. Tapi, semua pemimpin redaksi harus patuh pada undang-undang dan kode etik pers," tegasnya.
Mantan Bupati Gowa dua periode itu juga membandingkan kebebasan pers di Indonesia dengan negara-negara lain. Seperti di Jepang, Inggris dan Amerika. Negara-negara tersebut juga menganut kebebasan pers, tetapi masih memiliki batas atau frame.
"Pers memegang peranan yang sangat vital dalam membangun paradigma masyarakat. Kita lihat pada demo kenaikan harga BBM kemarin, yang terekspos bukan lagi isu penolakan kenaikan harga, tapi justru bergeser ke aksi anarkis. Pers harus bisa membedakannya," urainya.
Syahrul berharap, pers juga mengambil peran dalam menyelamatkan masa depan para mahasiswa atau generasi muda Sulsel. Aksi-aksi anarkis yang terekspos berlebihan, akan membuat mahasiswa Makassar ditolak industri kerja.
"Ada tiga agenda yang harus ketemu. Antara lain, manajemen intelektual, manajemen kontrol dan feedback antara pers dan pemerintah, serta bagaimana perilaku pers. Kalau semua ini bisa ketemu, maka Sulsel akan jauh lebih baik. Tidak mungkin investor akan masuk kalau kita hancur-hancuran," tambahnya.
Sementara, Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Ottoh, mengatakan, yang menjadi agenda utama bagaimana mendesak agar kesejahteraan wartawan bisa diperhatikan. Minimal asuransi. Karenanya, saat ini PWI Sulsel sudah bekerjasama dengan Ketua Apindo Pusat Sofyan Wanandi untuk membicarakan kerjasama apa saja yang bisa kita lakukan.
"Kita ajukan ke Pak gubernur responnya sangat baik. Kesejahteraan wartawan memang menjadi agenda utama kita. Memang sudah ada perusahaan masing-masing, tapi perlindungan yang diberikan untuk wartawannya masih sangat terbatas. Apalagi, ketika hubungan kerjanya sudah terputus," jelasnya.
Terkait kekerasan yang banyak menimpa wartawan, Zulkifli menilai, hal itu terjadi karena ada kekurangan yang dimiliki para wartawan. Yakni, mereka tidak menyadari pentingnya keselamatan diri ketika berada pada posisi yang sudah tidak aman. Karenanya, PWI bekerjasama dengan Kodam VII Wirabuana juga sudah melakukan latihan bela negara atau pembelaan diri untuk para wartawan.
"Wartawan itu kan haus berita, haus informasi. Tanpa diperintahpun mereka langsung melakukan peliputan. Spontanitas mencari berita. Tapi, kadang mereka tidak sadar ketika meliput bentrok dan ada pada situasi yang tidak kondusif," tuturnya. (Dewi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar