Jumat, 5 Oktober 2012
MAKASSAR, -- Setelah mengesahkan Perda Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) Sulsel, DPRD Sulsel juga menyetujui dana pemberdayaan UMKM senilai Rp25 miliar.
Ketua Umum Asosiasi Doktor Ekonomi Indonesia (ADEI) yang bertindak sebagai konsultan pada PPKD Prof Dr H Muhammad Asdar, mengatakan, DPRD Sulsel telah menyetujui Peraturan Daerah (Perda) PPKD. Ini merupakan angin segar pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Sulsel. Mereka yang sebagian besar masih sulit mengakses pinjaman bank karena tidak memiliki agunan akan sedikit terbantu.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UKM di Sulsel cukup tinggi. Sayangnya jumlah UKM ini belum didukung permodalan. "Ini sangat memprihatinkan dan menjadi penghambat bagi usaha kecil dan menengah," katanya didampingi Haeruddin dari Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Kamis 4 Oktober.
Dia juga mengungkapkan, DPR telah menyetujui dana awal untuk pemberdayaan UKM senilai Rp25 miliar. Dana itu diharapkan akan pada 2013.
Menurut Asdar, usulan agar PPKD diadakan di Sulsel, sudah setahun lalu. Namun usulan tersebut baru tahun ini Perdanya disetujui DPRD Sulsel. "Lembaga penjamin kredit daerah, sangat dibutuhkan agar perekonomian UKM bisa terus tumbuh," katanya.
Lembaga ini, sambung dia, selain membantu pelaku usaha mengakses kredit usaha, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. "Dari beberapa penelitian diketahui bahwa UKM kesulitan berkembang. Itu terjadi bukan akibat prospek usaha yang kurang, tetapi karena pelaku usaha itu belum atau kesulitan membuka akses ke bank untuk mendapatkan modal usaha," tuturnya.
Menurut dia, ada juga penyebab lain yang memengaruhi sulitnya pelaku UKM mendapat kredit bank. Yakni, pihak bank sangat berhati-hati menyalurkan kredit program dan komersialnya ke UKM. "Jadi menurut saya, salah satu cara membantu UKM itu adalah melalui lembaga penjamin kredit daerah," katanya. (id/upi)
Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20121004230237-2013-umkm-sulsel-dapat-modal-rp25m'
MAKASSAR, -- Setelah mengesahkan Perda Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) Sulsel, DPRD Sulsel juga menyetujui dana pemberdayaan UMKM senilai Rp25 miliar.
Ketua Umum Asosiasi Doktor Ekonomi Indonesia (ADEI) yang bertindak sebagai konsultan pada PPKD Prof Dr H Muhammad Asdar, mengatakan, DPRD Sulsel telah menyetujui Peraturan Daerah (Perda) PPKD. Ini merupakan angin segar pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Sulsel. Mereka yang sebagian besar masih sulit mengakses pinjaman bank karena tidak memiliki agunan akan sedikit terbantu.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UKM di Sulsel cukup tinggi. Sayangnya jumlah UKM ini belum didukung permodalan. "Ini sangat memprihatinkan dan menjadi penghambat bagi usaha kecil dan menengah," katanya didampingi Haeruddin dari Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Kamis 4 Oktober.
Dia juga mengungkapkan, DPR telah menyetujui dana awal untuk pemberdayaan UKM senilai Rp25 miliar. Dana itu diharapkan akan pada 2013.
Menurut Asdar, usulan agar PPKD diadakan di Sulsel, sudah setahun lalu. Namun usulan tersebut baru tahun ini Perdanya disetujui DPRD Sulsel. "Lembaga penjamin kredit daerah, sangat dibutuhkan agar perekonomian UKM bisa terus tumbuh," katanya.
Lembaga ini, sambung dia, selain membantu pelaku usaha mengakses kredit usaha, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. "Dari beberapa penelitian diketahui bahwa UKM kesulitan berkembang. Itu terjadi bukan akibat prospek usaha yang kurang, tetapi karena pelaku usaha itu belum atau kesulitan membuka akses ke bank untuk mendapatkan modal usaha," tuturnya.
Menurut dia, ada juga penyebab lain yang memengaruhi sulitnya pelaku UKM mendapat kredit bank. Yakni, pihak bank sangat berhati-hati menyalurkan kredit program dan komersialnya ke UKM. "Jadi menurut saya, salah satu cara membantu UKM itu adalah melalui lembaga penjamin kredit daerah," katanya. (id/upi)
Sumber: http://www.fajar.co.id/read-20121004230237-2013-umkm-sulsel-dapat-modal-rp25m'
Tidak ada komentar:
Posting Komentar