Sen, 19/11/2012 -
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad bersama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, H. Agus Arifin Nu’mang saat menghadiri seminar dengan tema”Pencegahan Korupsi KPK dan BPKP Demi Meningkatkan Akuntabilitas Layanan Publik dan Pengolahan APBD di Sulawesi Selatan” di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 13 November 2012.
KPK bekerjasama dengan BPKP di seluruh provinsi di Indonesia sebagai upaya perbaikan pelayanan publik dan pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu elemen dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Seminar tersebut dibuka oleh Wagub Sulsel, H.Agus Arifin Nu’mang, Deputy Bidang Investigasi BPKP, Eddy Mulyadi Soepardi, Ketua Ombudsman RI, Dadang Girindrawardana dan sejumlah aktivis LSM.
Abraham juga mengapresiasi positif pemanfaatan APBD Pemprov Sulsel yang tergolong sangat sehat di Indonesia, karena bisa dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan. Sejauh ini bukti sehatnya penggunaan anggaran di Pemprov Sulsel karena laporan keuangan yang sudah mendapat status Wajar tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK.
Idealnya pengalokasian anggaran untuk kepentingan pelayanan publik justru harus lebih besar dari belanja pegawai, paling tidak sekitar 30 hingga 50 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) itu harus dialokasikan untuk anggaran belanja publik. Sehingga pelayanan yang dibutuhkan masyarakat bisa terpenuhi.
Wagub Sulsel, H. Agus Arifin Nu’mang dalam sambutannya mewakili Gubernur Sulsel menilai, seminar sehari tentang pencegahan korupsi di Sulsel sangat besar manfaatannya bagi para pejabat maupun pemangku kepentingan di daerah ini.
Sr/An (Rabu, 14 November 2012)
Sumber: http://www.sulsel.go.id/content/wagub-buka-seminar-pencegahan-korupsi-di-sulsel
Tidak ada komentar:
Posting Komentar