Makassar  - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) akan menggelar pertemuan dengan 17 menteri dan tiga pejabat tinggi setingkat menteri di Jakarta pada 23 Februari 2012.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Agus Sumantri di Makassar, Rabu, mengatakan, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sebagai Ketua Umum APPSI diharapkan memberikan pemikiran tentang bagaimana mensinergikan pembangunan perekonomian dalam memacu pertumbuhan di setiap provinsi.

"Gubernur akan mempresentasikan pemikirannya dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa tersebut," katanya.

Selain 17 menteri di bidang perekonomian, tiga pejabat tinggi setingkat menteri yang dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dua agenda utama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pembangunan berdasarkan program Master Plan Percepatan, Perluasan, Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia.

Pertemuan ini merupakan pertemuan besar pertama sejak kepengurusan 2011-2016 dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada Musyawarah Nasional APPSI ke IV di Semarang, Jawa Tengah, 9 Desember 2011 karena melibatkan 17 menteri dan tiga pejabat tinggi setingkat menteri.

"Seluruh gubernur juga sudah menyatakan akan hadir," katanya yang menambahkan, Menko Perekonomian Hatta Radjasa sebagai mediator pertemuan yang langsung menyurati seluruh gubernur untuk hadir pada pertemuan penting tersebut.

Sebelumnya, terkait rencana pertemuan tersebut, Ketua Umum APPSI Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, APPSI mengharapkan, 17 kementerian fokus pada interkoneksitas dan infrastruktur terkait bagaimana membangun koneksi antara daerah, provinsi dan nasional termasuk infrastruktur.

Pada rapat awal pengurus APPSI pada Selasa, 3 Januari 2011, organisasi ini berkomitmen memantapkan diri untuk berperan sebagai penyalur aspirasi daerah. Selain itu, ditetapkan juga pembidangan masing-masing ketua dan melakukan pembahasan berbagai isu aktual.