Pemprov Awasi Penimbunan BBM

Sabtu, 25 Februari 2012

MAKASSAR– Setelah kelangkaan elpiji 3 kg, bahan bakar minyak (BBM) juga mulai diawasi menyusul rencana kenaikan harga BBM,1 April mendatang. Pemprov Sulsel sudah mewanti-wanti kemungkinan penimbunan BBM oleh spekulan atau pengusaha nakal. Jika penimbunan pasokan BBM luput dari pantauan pemerintah dan Pertamina, kelangkaan BBM tak bisa dihindari. “Sekarang kami harus awasi, jangan sampai ada yang menimbun BBM sebelum dinaikkan harganya oleh pemerintah. Itu bisa meresahkan masyarakat,” kata Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang di Makassar, kemarin. Dia mengakui rencana pemerintah menaikkan harga BBM pasti akan berdampak luas. Namun, kondisi itu akan memburuk jika terjadi penimbunan pasokan BBM. Karena itu, dia mengakui bahwa pengawasan harus dilakukan dengan melibatkan pihak PT Pertamina sebagai penyuplai,aparat kepolisian, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel. Mantan Ketua DPRD Sulsel ini mengatakan,kenaikan harga BBM tidak bisa dihindarkan. Sebab, tanggungan subsidi pemerintah terhadap BBM akan semakin membengkak. Bahkan, kenaikan BBM bersubsidi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada tingginya inflasi di Sulsel.Meski demikian, dia berharap dampak kenaikan BBM harus bisa dipercepat untuk normal kembali.“Pasti ada dampak. BBM bisa pengaruhi segala sektor, seperti transportasi dan industri.Kami harap paling tidak itu bisa cepat normal,”ungkap dia. Rencana kenaikan BMM bersubsidi ini membutuhkan kejelasan mengenai besaran kenaikan harga dan waktu penetapannya. Jika terus-menerus dilemparkan kepada publik, justru masyarakat dikhawatirkan menjadi resah.“Cuma sampai sekarang kami tak tahu berapa kenaikannya. Itu harus diperjelas,”katanya. BBM Bisa Naik Rp2.000  Meski belum diputuskan besarannya, pemerintah diketahui telah mengkaji kisaran kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium. Anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengungkapkan, harga yang tengah dikaji pemerintah adalah pada level Rp1.500–2.000 per liter.Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium sebesar itu, ujar Aviliani, pemerintah bisa menghemat anggaran sebesar Rp13 triliun hingga Rp26 triliun. “(Besaran kenaikan) antara Rp1.500–Rp2.000, hitungan pemerintah segitu. Kalau dinaikkan Rp1.000 maka ada penghematan Rp13 triliun.Kalau Rp2.000 kira-kira Rp26 triliun,” katanya di sela-sela rapat tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) di Gedung Bappenas, Jakarta,kemarin.Di sisi lain, kenaikan harga BBM dikhawatirkan menimbulkan inflasi tinggi yangberujung pada naiknya harga-harga serta mendorong meningkatnya angka kemiskinan. Pemerintah pun berencana memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai ( BLT) selamadelapan bulan bagi masyarakat miskin yang terkena dampak langsung dari kenaikan BBM. Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengungkapkan,BLT tersebut kemungkinan besar senilai Rp100.000/bulan.  Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/472645/