Rabu, 21 November 2012
MAKASSAR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel menyepakati penerapan elektronik audit (eaudit) dengan lima pemerintah daerah di Sulsel. Lima daerah tersebut yakni Pemprov Sulsel, Pemkab Luwu Timur, Gowa, Maros, dan Kota Makassar.
Kepala BPK Perwakilan Sulsel Raden Cornell Syarif Prawiradiningrat menegaskan, pemeriksaan keuangan dengan menggunakan e-audit, cenderung lebih efisien dan praktis.Auditor BPK lebih mudah dalam mengumpulkan data dan tidak perlu berulang kali turun ke lapangan melakukan pemeriksaan.
Menurutnya, penerapan eaudit merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara secara transparan, terbuka, dan jujur. E-audit, sambungnya, memungkinkan pelaporan transaksi keuangan dilakukan secara onlinedan real time. “Jika sudah terkoneksi dengan sistem e-audit, BPK tinggal melakukan monitoring melalui pemusatan informasi sehingga instansi yang bersangkutan tinggal meng-input data. Auditor baru ke lapangan jika ada hal-hal yang harus dipertanyakan,” katanya,kemarin.
Penandatanganan nota kesepahaman Sistem Informasi Akses Data dan Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan E-Audit dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin. Penandatanaganan dilakukan oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo,Bupati Luwu Timur Hatta Marakarma, Sekda Gowa Muh Yusuf Sommeng, Sekkot Makassar Agar Jaya, dan Sekda Maros Burhanuddin.
Cornell mengaku,jika bersinergi, maka efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran akan dapat diwujudkan.Selain itu,temuan akan dapat diminimalkan karena BPK dapat mengoreksi jika terjadi kesalahan dalam transaksi keuangan untuk dilakukan perbaikan.“Untuk Pemprov misalnya, kita hanya punya enam sampai tujuh auditor dengan dana yang diaudit mencapai triliunan rupiah. Dari segi waktu juga sangat lama. Karena itu, e-audit ini akan sangat membantu,”katanya.
Untuk menerapkan e-audit di daerah, Cornell mengaku akan menunjuk auditor khusus untuk bertanggung jawab dengan alasan kerahasiaan.Menurutnya, jika menunjuk orang yang salah dan system di salahgunakan, dampaknya akan sangat besar bagi keuangan negara. Untuk 2013, BPK akan menerapkan sistim pemeriksaan di lima pemerintah daerah.Pasalnya, baru lima entitas ini yang siap untuk menerapkan eaudit.“ Jadi dari 25 entitas,kita baru terapkan di 5 entitas,artinya baru 20%,secara bertahap kita akan terapkan pada semua entitas,”janjinya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyambut baik panandatanganan nota kesepahaman antara BPK dengan Pemda.Penandatanganan ini sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara BPK RI dengan seluruh Pemda di Sulsel, 2011 lalu.“Dengan eaudit, saya kira penggunaan anggaran akan lebih efektif, akurat,dan tentunya tidak bisa direkayasa,”kata Syahrul.
Ia pun mengaku,BPK melakukan pemeriksaan bukan untuk mencari-cari kesalahan.Namun, substansi pemeriksaan BPK adalah untuk melakukan perbaikan. Dengan penggunaan teknologi modern seperti ini maka akan terjadi transparansi keuangan sehingga korupsi akan bisa diminimalkan. “Kecuali memang kita tidak mau berubah, maka pasti akan menjadi temuan BPK. Berhentilah melakukan traksaksi di bawah meja,” pinta mantan Bupati Gowa itu.
Syahrul pun optimistis lima daerah yang menerapkan e-audit akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK 2013 mendatang. Ia pun membantah jika WTP yang diraih Sulsel selama dua tahun berturut-turut adalah hadiah. “Ini bukan hadiah, tapi prestasi,” pungkasnya. ● abd salam malik
Kepala BPK Perwakilan Sulsel Raden Cornell Syarif Prawiradiningrat menegaskan, pemeriksaan keuangan dengan menggunakan e-audit, cenderung lebih efisien dan praktis.Auditor BPK lebih mudah dalam mengumpulkan data dan tidak perlu berulang kali turun ke lapangan melakukan pemeriksaan.
Menurutnya, penerapan eaudit merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara secara transparan, terbuka, dan jujur. E-audit, sambungnya, memungkinkan pelaporan transaksi keuangan dilakukan secara onlinedan real time. “Jika sudah terkoneksi dengan sistem e-audit, BPK tinggal melakukan monitoring melalui pemusatan informasi sehingga instansi yang bersangkutan tinggal meng-input data. Auditor baru ke lapangan jika ada hal-hal yang harus dipertanyakan,” katanya,kemarin.
Penandatanganan nota kesepahaman Sistem Informasi Akses Data dan Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan E-Audit dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin. Penandatanaganan dilakukan oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo,Bupati Luwu Timur Hatta Marakarma, Sekda Gowa Muh Yusuf Sommeng, Sekkot Makassar Agar Jaya, dan Sekda Maros Burhanuddin.
Cornell mengaku,jika bersinergi, maka efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran akan dapat diwujudkan.Selain itu,temuan akan dapat diminimalkan karena BPK dapat mengoreksi jika terjadi kesalahan dalam transaksi keuangan untuk dilakukan perbaikan.“Untuk Pemprov misalnya, kita hanya punya enam sampai tujuh auditor dengan dana yang diaudit mencapai triliunan rupiah. Dari segi waktu juga sangat lama. Karena itu, e-audit ini akan sangat membantu,”katanya.
Untuk menerapkan e-audit di daerah, Cornell mengaku akan menunjuk auditor khusus untuk bertanggung jawab dengan alasan kerahasiaan.Menurutnya, jika menunjuk orang yang salah dan system di salahgunakan, dampaknya akan sangat besar bagi keuangan negara. Untuk 2013, BPK akan menerapkan sistim pemeriksaan di lima pemerintah daerah.Pasalnya, baru lima entitas ini yang siap untuk menerapkan eaudit.“ Jadi dari 25 entitas,kita baru terapkan di 5 entitas,artinya baru 20%,secara bertahap kita akan terapkan pada semua entitas,”janjinya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyambut baik panandatanganan nota kesepahaman antara BPK dengan Pemda.Penandatanganan ini sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara BPK RI dengan seluruh Pemda di Sulsel, 2011 lalu.“Dengan eaudit, saya kira penggunaan anggaran akan lebih efektif, akurat,dan tentunya tidak bisa direkayasa,”kata Syahrul.
Ia pun mengaku,BPK melakukan pemeriksaan bukan untuk mencari-cari kesalahan.Namun, substansi pemeriksaan BPK adalah untuk melakukan perbaikan. Dengan penggunaan teknologi modern seperti ini maka akan terjadi transparansi keuangan sehingga korupsi akan bisa diminimalkan. “Kecuali memang kita tidak mau berubah, maka pasti akan menjadi temuan BPK. Berhentilah melakukan traksaksi di bawah meja,” pinta mantan Bupati Gowa itu.
Syahrul pun optimistis lima daerah yang menerapkan e-audit akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK 2013 mendatang. Ia pun membantah jika WTP yang diraih Sulsel selama dua tahun berturut-turut adalah hadiah. “Ini bukan hadiah, tapi prestasi,” pungkasnya. ● abd salam malik
Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/news/lima-daerah-terapkan-e-audit
Tidak ada komentar:
Posting Komentar